banner 728x250

Pemerintah Harus Evaluasi Kembali PPDB Zonasi

Foto ilustrasi medcom.id

Catatan Risdiana Wiryatni *)

Keluhan masyarakat tentang penerapan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dengan sistem zonasi, belakangan mengemuka menuai reaksi publik. Pasalnya, banyak orangtua atau wali yang mengeluh tidak diterima jalur zonasi padahal rumahnya dekat dengan sekolah. Dan lebih mirisnya lagi, pelaksanaan PPDB menjadi ajang ‘ mencari cuan’ oknum tertentu, dengan mengorbankan masyarakat kelas bawah.

Risdiana Wiryatni

Berbagai pihak mengecam pelaksanaan PPDB, yang dinilai menyimpang dari prinsip-prinsip keadilan. Bahkan, secara lebih tegas Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) meminta pemerintah untuk segera mengevaluasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) jalur zonasi. Langkah ini menurutnya penting untuk mengubah persepsi masyarakat tentang sekolah unggul dan tidak unggul atau sekolah favorit dan tidak favorit sehingga tidak memicu pelanggaran PPDB agar anak diterima di sekolah tersebut.

https://www.detik.com/edu/sekolah/d-7417047/kpai-minta-evaluasi-ppdb-zonasi-singgung-pemerataan-mutu-sekolah-gratis.

Hal-hal seperti itu seharusnya lebih didalami lagi, bagaimana prioritas masyarakat yang akses menuju sekolahnya lebih dekat sesuai tujuan zonasi.

Terkait pelaksanaan PPDB yang sudah melenceng dari tujuan semula, KPK menemukan adanya praktik kecurangan dalam bentuk suap, pemerasan, dan gratifikasi pada proses penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).

Terkait temuan ini, KPK telah menerbitkan Surat Edaran nomor 7 tahun 2024 tentang Pencegahan Korupsi dan Pengendalian Gratifikasi dalam penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). KPK berharap melalui SE ini bisa mendorong penyelenggaraan PPDB yang obyektif, transparan dan akuntabel.

Mengingat pelaksanaan PPDB banyak bermasalah, perlu adanya langkah-langkah untuk membuat kajian atas kebijakan zonasi tersebut. Bahkan jika perlu dikaji ulang dan disesuaikan lagi dengan kondisi masyarakat.

Adanya masalah itu tentu akan berdampak ke sektor pendidikan. Di mana tujuan pemerataan pendidikan bagi seluruh masyarakat justru terkendala hanya karena sistem zonasi. Sehingga, sistem zonasi baik untuk satuan pendidikan jenjang Sekolah Dasar (SD)  Sekolah Menengah Pertama (SMP) maupun Sekolah Menengah Atas dan SMK harus ada kajian kembali.

Untuk mencegah adanya penyelewengan, alangkah lebih baik jika Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait bisa meminta bantuan atau bekerja sama dengan tim pakar, untuk membantu membuat kajian terkait dengan kebijakan zonasi. Jangan sampai masyarakat yang dirugikan sampai tidak bisa sekolah.

Sayangnya, penerapan PPDB 2024 masih menemui banyak masalah di berbagai daerah di Indonesia, mulai adanya jual beli kursi di sejumlah daerah, pungutan liar, memalsukan data domisili, mengubah alamat dalam kartu keluarga, sampai calon siswa-siswa ‘dititipkan’ pihak-pihak tertentu. Kasus-kasus terkait PPDB  pun bermunculan

Pelaksana PPDB  harus dilakukan secara objektif, transparan dan akuntabel. Selain zonasi, PPDB juga membuka jalur pendaftaran secara afirmasi, perpindahan tugas orangtua atau wali, serta jalur prestasi. Adapun jalur zonasi SD paling sedikit 70 persen dari daya tampung sekolah, sedangkan untuk SMP minimal 50 persen.

Kesimpulan, pelaksanaan PPDB harus diawasi secara ketat, untuk menghindari kecurangan dari oknum-oknum tertentu dalam bentuk suap, pemerasan, dan gratifikasi pada proses penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru, sebagaimana temuan KPK

Terkait pelaksanaannya, regulasi, pengawasan dan implementasinya harus benar-benar baik agar tahapan demi tahapan PPDB benar-benar objektif, transparan dan akuntabel. Masyarakat juga harus dilibatkan dalam proses pengawasan. Masyarakat didorong untuk melaporkan dugaan praktik pelanggaran kepada pihak berwenang, seperti APH maupun Komisi Pemberantasan Korupsi [KPK].

*) Direktur Eksekutif Strategi Foundation

banner 728x250

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *