Prof. Dr. Muhammad Azhar, MA, Dosen FAI-Pascasarjana UMY dan LARI (Lingkar Akademisi Reformis Indonesia)
Isu Samboisme, demo harga BBM, isu sawit, isu utang luar negeri, isu PKI, isu Cina, isu Omnibus law, dll sudah mereda. Yang bikin isu ijazah palsu pun sudah ditangkap, tinggal menunggu saja putusan hakim di pengadilan. Ini sebenarnya isu lama yang direproduksi ulang. Tujuannya hanya ingin mendelegitimasi Presiden Jokowi. Hal biasa lontaran isu jelang berakhirnya periode sang petahana.
SMA dan UGM pun sudah menjawab secara terbuka tentang keaslian ijazah Jokowi. UGM yang dikenal sebagai salahsatu kampus terbaik Asia dan masuk jajaran kampus dunia, pasti akan menjaga kejujuran akademiknya di mata publik nasional dan internasional.
Reuni dengan teman lama Jokowi pun sudah dilakukan. Bahkan Jokowi telah bertemu langsung dengan pembimbing skripsinya di UGM tahun 2017 yang lalu, juga dengan para koleganya saat kuliah di UGM.
Dua partai opisisi: Demokrat dan PKS juga tidak tertarik karena meragukan kebenaran isu tentang ijazah palsu. Demikian pula pentolan oposisi yang biasa nyinyir, kelihatan tenang-tenang saja dengan isu tersebut. Toh penetapan Jokowi sebagai walikota, gubernur dan presiden, telah melalui proses yang ketat di KPU, hingga MK. Hanya sebagian kaum oposan dan para haters, tentu memblow up isu diatas, terutama di medsos. Jadi, soal isu ijazah palsu, dalam bhs Aceh: ka bereh.
Kaum oposisi dimana-mana memang pihak yang sedang tidak bekerja menjalankan visi misi pembangunan suatu negara. Kerjaan kaum oposan tentu hanya sebatas mengkritik jalannya suatu pemerintahan. Pemerintah di suatu negara demokrasi, tentu tidak boleh menutup mata dan telinga atas berbagai kritisisme yang ada. Kritik yang konstruktif menjadi input bagi penyempurnaan rencana dan jalannya pembangunan. Kritik yang negatif (NEGATIVE CAMPAIGN) tinggal direspon dengan ARGUMEN dan DATA. Kritik yang masuk kategori fitnah atau BLACK CAMPAIGN (seperti isu ijazah palsu), tinggal di bawa ke ranah hukum. Biar Hakim yang memutuskan secara terbuka.
Presiden tidak perlu terlalu banyak buang energi terhadap isu remeh temeh yang tidak produktif. Saat ini, rezim Jokowi tinggal fokus saja melanjutkan pembangunan berbagai produk lokal strategis, seperti: produksi bus, jutaan mobil untuk diekspor, kreta api, kapal selam, pesawat terbang, dll.
Yang terbaru juga terkait mobil dan motor listrik, program Hilirisasi SDA yang secara ekonomis bernilai tinggi, Food Estate untuk ketahanan dan kedaulatan pangan, modernisasi alutsista untuk penguatan pertahanan dan keamanan negara, kereta cepat Jakarta-Bandung, yang akan berlanjut ke Surabaya. Tahun-tahun mendatang, penduduk Indonesia semakin bertambah dan mobilitas antar daerah semakin meningkat dan serba cepat. Presiden Jokowi telah menyiapkan infrastruktur besar dan kelas berat. Presiden yang akan datang, kerjanya lebih ringan.
Puncak pembangunan infrastruktur era Jokowi adalah IKN. Pembangunan IKN merupakan proyek estafet 10-15 tahun yang akan datang. Untuk sarana tol menuju IKN sudah hampir rampung.
Pembangunan IKN tidak boleh ditunda, karena hukum inflasi, biaya material dan upah pekerja akan semakin mahal. Gagasan pembangunan ibukota baru sudah ada sejak zaman Soekarno, Soeharto dan SBY. Semuanya hanya sebatas wacana, baru Presiden Jokowi yang serius mewujudkannya.
Prioritas awal dan utama selanjutnya tentang IKN ada tiga: a) Istana untuk presiden dan wapres hasil pilpres 2024; b) Kementerian pertahanan/TNI; c) Polri. Poin b dan c diutamakan untuk antisipasi awal pertahanan negara. Jika tidak ada aral melintang, maka untuk pertama kalinya, tanggal 17 Agt 2024, akan diadakan di IKN. Wallahu a’lam bisshawab.
[red]
