Cirebon, 18 desember 2024 – Masyarakat menyoroti ada perbedaan sikap DPR RI dalam menangani dua kasus besar yang viral, yakni kasus Vina Cirebon dan kasus penganiayaan anak bos toko roti. Publik mendesak DPR RI, khususnya Komisi III, untuk segera menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) terkait kasus kematian Vina Dewi Arsita dan Muhammad Rizky alias Eki, yang terjadi pada 27 Agustus 2016 silam di Cirebon.
Desakan ini muncul seiring dengan keputusan Mahkamah Agung (MA) yang secara resmi menolak permohonan Peninjauan Kembali (PK) yang diajukan para terpidana pada Senin, 16 Desember 2024. Putusan tersebut menegaskan tidak adanya kekhilafan dalam putusan sebelumnya, sementara bukti baru atau novum yang diajukan dianggap tidak memenuhi kriteria sebagai bukti baru sebagaimana diatur dalam KUHAP.
Namun, penolakan ini justru menambah kekecewaan publik. Sejak awal penyidikannya pada tahun 2016, kasus Vina Cirebon dinilai penuh dengan kejanggalan. Delapan terpidana, yakni Rivaldi Aditya Wardana, Eko Ramdani (Koplak), Hadi Saputra (Bolang), Eka Sandy (Tiwul), Jaya (Kliwon), Supriyanto (Kasdul), Sudirman, dan Saka Tatal, mengakui di hadapan majelis hakim saat sidang PK di Pengadilan Negeri Cirebon tahun 2024 bahwa mereka mengalami penganiayaan atau siksaan berat yang dilakukan oleh oknum polisi selama proses penyidikan. Pengakuan ini disampaikan dengan jelas, diiringi ungkapan emosi, kesedihan dan tangisan yang nyata, bukan direkayasa.
Publik kemudian membandingkan penanganan kasus ini dengan kasus penganiayaan anak bos toko roti yang dilakukan oleh George Sugama Halim terhadap pegawainya. Kasus tersebut, yang baru-baru ini terjadi, langsung mendapat perhatian serius dari DPR RI Komisi III. Dalam waktu singkat, DPR RI segera menggelar RDPU untuk membahas kasus tersebut, menegaskan sikap cepat dan responsif.
Perbedaan sikap inilah yang memicu kekecewaan masyarakat. “Ini bukan tentang seberapa parah dari efek penganiayaannya, tetapi soal kesetaraan perlakuan dan keadilan. Mengapa kasus penganiayaan anak bos toko roti bisa ditangani dengan cepat, sementara kasus Vina yang sudah bertahun-tahun justru dibiarkan berlarut-larut?” ungkapan kekesalan salah satu masyarakat.
Kini, mata publik tertuju pada DPR RI, yang konon sebagai wakil dan dipilih oleh rakyat. Akankah mereka mendengar suara rakyat yang menuntut kebenaran serta keadilan, atau kasus ini akan kembali menjadi simbol ketidakadilan yang tak pernah terselesaikan?
[ NIKO ]
