Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto telah mengumumkan program Makan Bergizi Gratis sebagai langkah strategis untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat, khususnya di kalangan ekonomi lemah. Namun, program ambisius ini menuai kritik dari berbagai pihak, mulai dari elemen masyarakat hingga pengamat kebijakan.
Kritik ini tidak hanya soal efektivitas program, tetapi juga menyangkut potensi terjadinya penyalahgunaan anggaran. Dengan alokasi dana yang sangat besar, kekhawatiran publik terhadap praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) menjadi isu yang tidak dapat diabaikan. Apalagi, sejarah mencatat banyak program pemerintah sebelumnya yang disalahgunakan oleh oknum pejabat hingga menyebabkan kebocoran anggaran besar-besaran.
Selain risiko KKN, masyarakat kini dihadapkan dengan kemunculan organisasi eksternal yang tidak jelas legalitasnya mengaku sebagai mitra pemerintah. Organisasi ini menjanjikan peluang kerja dalam mendukung pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis, namun dengan syarat, anggota yang tergabung diminta membayar biaya untuk seragam dan administrasi lainnya, sebuah indikasi kuat adanya praktik penipuan di tengah krisis ekonomi dan meningkatnya angka pengangguran, masyarakat menjadi lebih rentan terhadap iming-iming semacam ini. Fenomena ini harus menjadi perhatian pemerintah agar tidak terjadi eksploitasi lebih lanjut terhadap kelompok masyarakat yang seharusnya menjadi penerima manfaat program ini.
Kritik lain yang mengemuka adalah mengenai prioritas penggunaan anggaran negara. Banyak pihak berpendapat bahwa dana besar untuk program Makan Bergizi Gratis lebih baik dialihkan ke sektor kesehatan. Masalah pelayanan kesehatan di Indonesia masih menjadi PR besar, mulai dari biaya rumah sakit yang tinggi, keterbatasan fasilitas, hingga keluhan terhadap BPJS.
Kasus penolakan pasien oleh rumah sakit berdalih keterbatasan kamar rawat inap, misalnya, pasien dirujuk untuk ambil kamar rawat inap berbayar diluar tanggungan BPJS menjadi potret buram sistem kesehatan nasional. Tak sedikit masyarakat yang harus mencari donasi hingga bantuan dari para konten kreator menggalang dana untuk biaya pengobatan karena memang mahalnya tarif rumah sakit. Jika dana besar tersebut digunakan untuk memperkuat sistem kesehatan, seperti menambah fasilitas rawat inap atau subsidi pengobatan, dampaknya akan lebih terasa langsung oleh masyarakat.
Pemerintah juga perlu mendengarkan suara masyarakat terkait prioritas kebutuhan yang lebih nyata. Program yang dirancang untuk kebaikan tentu harus dilaksanakan dengan perencanaan yang matang, memastikan manfaatnya benar-benar dirasakan oleh rakyat, tanpa menciptakan celah baru untuk penyimpangan.
Program Makan Bergizi Gratis memang memiliki niat baik, tetapi pelaksanaannya harus dilakukan dengan hati-hati. Di tengah krisis ekonomi dan tingginya angka pengangguran, program ini berpotensi menjadi pisau bermata dua. Pemerintah perlu memastikan bahwa setiap rupiah dari anggaran negara digunakan untuk kemaslahatan rakyat, bukan memperkaya segelintir oknum atau menciptakan peluang korupsi baru. Sebelum semuanya terlambat, evaluasi menyeluruh dan penyesuaian kebijakan adalah langkah yang harus segera dilakukan.
[ Catatan Niko ]
