KINERJAEKSELEN.co, Jakarta – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan bahwa pemerintah terpaksa membayar bunga bank hingga 6 persen untuk dana anggaran yang mengendap di perbankan.
Dana tersebut mencakup alokasi untuk kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah (pemda) yang belum terealisasi. Oleh karena itu, Purbaya mendesak agar belanja segera direalisasikan guna mengurangi dana idle tersebut.
“Kalau enggak (dipakai), kan uangnya nganggur. Satu, saya bayar bunga untuk uang yang enggak dipakai,” kata Purbaya dalam Rapat Kerja (Raker) Komite IV DPD RI di Senayan, Jakarta Pusat, Senin (3/11).
Ia menekankan bahwa setiap rupiah anggaran pada dasarnya berasal dari utang, sehingga dana yang tidak digunakan justru membebani pemerintah dengan bunga utang.
“Karena setiap rupiah yang kita anggarkan itu pada dasarnya sebagian utang. Mungkin sebagian besar utang, ada komponen utangnya di situ. Kalau enggak dipakai, saya akan membayar bunga utang untuk uang yang enggak dipakai,” sambungnya.
Purbaya menjelaskan bahwa beban bunga utang untuk dana menganggur bisa mencapai 6 persen, yang menjadi tanggungan keuangan negara secara keseluruhan.
Selain itu, dana yang mengendap di bank juga menghambat perputaran ekonomi.
Kementerian Keuangan mencatat total dana pemerintah yang mengendap di perbankan mencapai Rp653,4 triliun per Agustus 2025, terdiri dari dana pemerintah pusat Rp399 triliun dan pemerintah daerah Rp254,4 triliun.
Dana mengendap ini tersebar dalam tiga jenis simpanan: giro sebesar Rp357,4 triliun, tabungan Rp10,4 triliun, dan simpanan berjangka Rp285,6 triliun.
Untuk mengatasi masalah ini, Purbaya berjanji memantau penyerapan anggaran hingga pertengahan tahun depan.
Jika penyerapan oleh kementerian/lembaga tidak optimal, dana tersebut akan dialihkan ke program lain yang lebih siap dan bermanfaat.
“Sekarang kan akhir Oktober, jadi pertengahan tahun depan kami akan asesmen, ekstrapolasi sampai akhir tahun. Begitu enggak bisa belanjain, di pertengahan tahun sudah kami realokasikan untuk program-program yang lebih cepat, lebih siap, dan lebih bermanfaat bagi perekonomian kita,” kata Purbaya, dikutip dari cakrakrisna.com, Senin (5/11/2025)
(Rusdi)
