Oleh: Achmad Nur Hidayat, MPP (Ekonom Dan Pakar Kebijakan Publik UPN Veteran Jakarta)
Rangkap jabatan yang dipegang oleh Luhut Binsar Pandjaitan, yaitu sebagai Dewan Ekonomi Nasional dan Penasihat Khusus Presiden Bidang Digitalisasi dan Teknologi Pemerintahan, menjadi sorotan penting terutama mengenai tata kelola pemerintahan dan efektivitas birokrasi di Indonesia.
Sebagai figur sentral dalam pemerintahan Presiden Jokowi, Luhut memegang pengaruh yang sangat besar dalam berbagai kebijakan strategis. Namun, posisi rangkap ini juga memunculkan beberapa kekhawatiran terkait transparansi, akuntabilitas, dan potensi konflik kepentingan. Era LBP seharusnya berakhir dengan berakhirnya Jabatan Pak Jokowi
Konsentrasi kekuasaan pada satu individu, dalam hal ini Luhut Binsar Pandjaitan, yang masih memegang peran-peran strategis di era pemerintahan Prabowo, bahkan setelah Presiden Jokowi selesai menjabat.
Munculnya Luhut sebagai tokoh sentral lagi di era Prabowo mengundang pertanyaan: apakah tidak ada figur lain yang layak untuk mengambil alih peran-peran penting tersebut? Indonesia adalah negara dengan populasi besar dan sumber daya manusia yang kompeten di berbagai bidang.
Mengapa peran-peran kunci ini harus kembali dipegang oleh LBP yang sudah lama berada di pusat kekuasaan? Setidaknya ada tiga alasan mengapa Luhut Binsar Pandjaitan (LBP) kembali ditugaskan oleh Prabowo Subianto untuk mengisi dua posisi kunci sekaligus:
Pertama. Konsentrasi Kekuasaan pada Figur Berpengaruh
Penunjukan Luhut dalam dua posisi strategis ini memperlihatkan tingginya kepercayaan pada satu individu yang dianggap memiliki pengaruh besar dalam kebijakan ekonomi dan investasi. Luhut dilihat Prabowo terbukti mampu menarik investasi asing, terutama dari China, dan memainkan peran penting dalam hilirisasi nikel serta berbagai proyek infrastruktur.
Bagi Prabowo, mempertahankan Luhut dalam posisi kunci ini mungkin dipandang sebagai upaya untuk menjaga stabilitas dan kontinuitas kebijakan yang telah berjalan selama era Jokowi.
Kedua, Pengalaman dan Koneksi Internasional Luhut.
Salah satu alasan utama Prabowo memilih Luhut adalah karena luasnya jaringan internasional yang telah ia bangun selama ini. Luhut memiliki hubungan dekat dengan investor global, termasuk dari China, Timur Tengah, dan Amerika Serikat, yang bisa mendukung visi Prabowo untuk menarik lebih banyak investasi asing. Pengalaman Luhut dalam memfasilitasi proyek strategis seperti kerja sama dengan Tesla dan Starlink juga menambah nilai penting dalam peran barunya sebagai Penasihat Khusus Bidang Digitalisasi.
Ketiga, Kebutuhan akan “Pengendali” dalam Transisi Pemerintahan
Penugasan Luhut juga bisa dilihat sebagai langkah strategis untuk memastikan kelancaran transisi antara pemerintahan Jokowi dan Prabowo.
Luhut, yang telah lama berperan dalam pemerintahan, dipandang sebagai figur stabil yang dapat memandu kebijakan dalam masa transisi, terutama di bidang teknologi dan digitalisasi yang semakin krusial bagi pembangunan ekonomi Indonesia di masa depan.
Prabowo mungkin melihat Luhut sebagai figur yang mampu menjaga kesinambungan kebijakan sekaligus mengintegrasikan teknologi modern dalam pemerintahan
LBP Berpotensi Menjadi Beban Prabowo Masa Depan
Namun, penugasan LPB kembali sebenarnya menimbulkan 3 (tiga) permasalahan laten bagi Prabowo dimasa depan. Diantaranya adalah
Pertama, Pencerminan Pengabaian Regenerasi dan SDM Berkualitas Lainnya
Penunjukan Luhut dalam dua posisi kunci ini mengabaikan potensi sumber daya manusia (SDM) berkualitas lainnya yang bisa mengisi peran-peran strategis tersebut. Di Indonesia, terdapat banyak profesional dan teknokrat yang berkompeten, namun keputusan untuk tetap memilih Luhut mencerminkan lemahnya komitmen pemerintah dalam mendorong regenerasi kepemimpinan.
Hal ini seolah menutup peluang bagi munculnya figur-figur baru yang dapat membawa ide dan inovasi segar dalam kebijakan ekonomi dan digitalisasi pemerintahan. Ketergantungan pada satu figur menciptakan kesan bahwa tidak ada SDM lain yang cukup layak, yang tentu saja bertentangan dengan prinsip meritokrasi.
Kedua, Risiko Konflik Kepentingan dan Minimnya Transparansi
Penunjukan kembali Luhut, yang dikenal memiliki jaringan bisnis keluarga yang luas dan terhubung dengan berbagai proyek besar, memperbesar risiko konflik kepentingan. Beberapa proyek besar seperti hilirisasi nikel dan infrastruktur sering dikritik karena kurangnya transparansi dalam pengelolaannya, serta dugaan keterlibatan perusahaan yang terafiliasi dengan Luhut dan keluarganya. Dalam posisi sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Digitalisasi dan Teknologi Pemerintahan, potensi konflik kepentingan ini bisa semakin parah, mengingat pesatnya perkembangan teknologi dan keterlibatan sektor swasta.
Kurangnya transparansi dalam proyek-proyek ini dapat semakin mengikis kepercayaan publik terhadap pemerintah
Ketiga, Cerminan Sentralisasi Kekuasaan yang Berlebihan
Dengan menugaskan Luhut pada dua posisi strategis, pemerintahan Prabowo berisiko mengulangi pola sentralisasi kekuasaan yang berlebihan, seperti yang terjadi di era Jokowi. Konsentrasi kekuasaan pada satu individu tidak hanya menciptakan ketergantungan yang tinggi pada keputusan pribadi, tetapi juga dapat melemahkan tata kelola yang demokratis. Dengan kekuasaan yang terkonsentrasi di tangan Luhut, peran institusi dan pejabat lainnya berpotensi tereduksi, menciptakan ketidakseimbangan dalam pengambilan keputusan. Hal ini berbahaya bagi perkembangan kebijakan publik yang seharusnya dihasilkan melalui mekanisme yang lebih terbuka dan partisipatif
Alasan ini mencerminkan bahwa penunjukan Luhut bukan hanya soal kapasitas individu, tetapi juga soal bagaimana tata kelola yang baik, transparansi, dan regenerasi kepemimpinan seharusnya diprioritaskan dalam pemerintahan.
Perlu Evaluasi dan Transparansi dalam Kinerja Pejabat Masa Lalu
Kinerja pejabat yang pernah memegang jabatan penting dalam pemerintahan harus selalu dievaluasi dan ditinjau dengan transparansi untuk memastikan akuntabilitas publik.
Penilaian yang terbuka terhadap kebijakan yang dijalankan oleh pejabat sebelumnya menjadi penting karena hal ini tidak hanya memengaruhi perkembangan kebijakan di masa depan, tetapi juga memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
Evaluasi terhadap kinerja pejabat masa lalu diperlukan untuk mengukur sejauh mana kebijakan dan program yang mereka jalankan berhasil mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Selain itu, evaluasi juga menjadi sarana untuk mengidentifikasi kelemahan yang dapat diperbaiki di masa depan. Tanpa evaluasi yang transparan, kebijakan yang mungkin tidak efektif atau bahkan merugikan kepentingan publik bisa terus dilanjutkan tanpa perbaikan.
Sebagai contoh, selama satu dekade pemerintahan Jokowi, beberapa pejabat, termasuk Luhut Binsar Pandjaitan, memegang posisi kunci yang mengatur investasi asing dan program hilirisasi. Meskipun ada pencapaian seperti peningkatan investasi di sektor energi dan infrastruktur, evaluasi lebih dalam diperlukan terkait dominasi investor asing, terutama dari China, dan keterlibatan tenaga kerja asing dalam proyek-proyek strategis yang merugikan tenaga kerja domestik. Kritik mengenai kurangnya transparansi dalam proyek-proyek ini perlu dihadapi secara serius untuk menghindari dugaan konflik kepentingan di masa depan.
