Oleh: Achmad Nur Hidayat, Ekonom dan Pakar Kebijakan Publik UPN Veteran Jakarta
Apakah kebijakan membatasi pembelian BBM bersubsidi maksimal 50 liter per hari dan mewajibkan penggunaan QR code saja sudah memadai?
Jawaban saya, belum. Kebijakan itu berguna, tetapi belum cukup. Ia bisa menahan laju masalah, namun belum menyentuh akar persoalan. Ia ibarat rem tangan yang ditarik ketika mobil melaju di jalan menurun. Mobil memang bisa melambat, tetapi rem tangan bukan rancangan sistem pengereman yang ideal untuk perjalanan panjang.
Pemerintah tentu punya alasan kuat bertindak cepat. Pada 6 April 2026, pemerintah menegaskan pembatasan pembelian Pertalite dan Biosolar maksimal 50 liter per hari berlaku sejak awal April hingga akhir Mei 2026.
Pada saat yang sama, pemerintah juga menegaskan harga BBM bersubsidi tidak naik sampai akhir 2026. Tekanan fiskalnya nyata. Menteri Keuangan bahkan menyebut setiap kenaikan harga minyak 1 dolar AS per barel menambah beban subsidi sekitar Rp6,8 triliun.
Sementara itu, harga Brent per 16 April 2026 masih berada di kisaran 94,89 dolar AS per barel setelah sempat bergejolak tajam, dan masih jauh lebih tinggi dibanding setahun lalu.
Dalam konteks guncangan energi global, langkah pembatasan itu masuk akal sebagai respons jangka pendek. Negara perlu menunjukkan kendali, pasar perlu melihat pemerintah sigap, dan masyarakat perlu diyakinkan bahwa gejolak harga internasional tidak otomatis diterjemahkan menjadi kenaikan harga di SPBU.
Namun, justru karena kebijakan ini lahir dari situasi darurat, kita harus jujur melihat batasnya. Kebijakan darurat tidak boleh disamakan dengan kebijakan yang tuntas.
Batas 50 Liter adalah Kompres, Bukan Obat
Masalah utama subsidi BBM di Indonesia bukan semata besarnya konsumsi harian per kendaraan.
Masalah utamanya adalah salah sasaran, kebocoran, ketidakadilan antar pengguna, dan lemahnya integrasi data antara siapa yang membeli, kendaraan apa yang digunakan, dan untuk kegiatan ekonomi apa BBM itu dipakai.
Karena itu, pembatasan 50 liter per hari lebih tepat dibaca sebagai kompres penurun panas, bukan obat penyembuh penyakit. Kompres penting ketika demam tinggi.
Tetapi tidak ada dokter yang menyebut kompres sebagai terapi final. Demikian pula dengan BBM subsidi. Negara boleh membatasi volume pembelian agar lonjakan konsumsi bisa dikendalikan, tetapi pembatasan angka yang seragam tidak otomatis adil dan tidak otomatis tepat sasaran.
Mengapa? Karena kebutuhan masyarakat tidak seragam. Kendaraan pribadi di kota besar, mobil operasional pekerja informal di pinggiran kota, kendaraan angkutan bahan pokok, hingga layanan publik memiliki pola konsumsi yang berbeda.
Ketika semua diberi pagar angka yang sama, kebijakan tampak tegas di atas kertas, tetapi bisa menjadi tumpul di lapangan. Yang disiplin akan patuh. Yang paham celah justru mencari jalan memutar.
Di sinilah problem desain kebijakan mulai terlihat. Negara seperti mengatakan, “yang penting jangan lewat 50 liter.” Padahal pertanyaan yang lebih penting adalah, “siapa yang layak menerima subsidi, untuk kebutuhan apa, dan berapa volume yang wajar bagi tiap kategori pengguna?”
Tanpa jawaban itu, pembatasan volume hanya mengatur keran, bukan mengatur aliran airnya. Kebocoran tetap mungkin terjadi, hanya kini lewat saluran yang lebih canggih.
Lebih jauh, kebijakan seragam berisiko menciptakan ilusi ketertiban. Antrian mungkin lebih tertib. Transaksi mungkin lebih tercatat. Tetapi tertib belum tentu adil.
Dalam kebijakan publik, ketertiban administratif sering kali disalahpahami sebagai keberhasilan substansial. Padahal yang dicari dari subsidi bukan semata transaksi yang rapi, melainkan perlindungan yang tepat bagi kelompok yang benar benar membutuhkan.
QR Code Bukan Hakim Keadilan Sosial
Banyak orang berharap QR code akan menjadi jawaban final. Harapan itu terlalu besar untuk sebuah instrumen yang pada dasarnya adalah alat identifikasi transaksi.
QR code memang penting. Sistem Subsidi Tepat MyPertamina menunjukkan bahwa pembeli harus mendaftarkan kendaraan atau usaha, menunggu verifikasi, lalu menggunakan QR code untuk transaksi BBM subsidi.
Untuk Solar, penggunaan QR code sudah berlaku di seluruh wilayah, dan untuk Pertalite seluruh SPBU juga telah menerapkannya. Artinya, dari sisi digitalisasi penyaluran, fondasinya sudah dibangun.
Tetapi kita tidak boleh keliru memahami fungsi alat. QR code adalah tiket masuk, bukan hakim yang memutuskan keadilan sosial. Ia bisa membantu mengenali kendaraan yang terdaftar, tetapi tidak otomatis mampu membaca tingkat pendapatan pemilik, urgensi kebutuhannya, frekuensi penggunaan untuk kerja produktif, atau potensi penyalahgunaan setelah transaksi terjadi.
Dengan kata lain, QR code menjawab pertanyaan “siapa yang datang membeli”, tetapi belum tentu menjawab pertanyaan “siapa yang paling berhak disubsidi”. Itu dua hal berbeda.
Di sinilah letak kelemahan jika pemerintah terlalu percaya bahwa digitalisasi saja cukup. Teknologi dapat mempersempit ruang gelap, tetapi teknologi tidak otomatis menciptakan keadilan.
Bila basis data sosial ekonominya lemah, bila pengawasan di lapangan timpang, bila integrasi dengan data kendaraan, pajak, pekerjaan, dan wilayah belum rapat, maka QR code hanya membuat kebijakan lama tampil lebih modern.
Kita bisa memakai analogi pintu elektronik di sebuah gedung. Pintu itu dapat mencatat siapa yang masuk. Tetapi bila daftar orang yang diberi akses sejak awal keliru, pintu elektronik hanya akan membuat kesalahan berlangsung lebih rapi. Begitu pula subsidi BBM.
Bila desain penerimanya belum tepat, QR code hanya memindahkan masalah dari antrean manual ke layar digital.
Tambahan lagi, sistem digital selalu membawa tantangan implementasi. Ada proses verifikasi, ada wilayah dengan literasi digital yang tidak merata, ada potensi gangguan jaringan, ada pula praktik pinjam meminjam identitas kendaraan.
Semua ini tidak berarti QR code harus ditolak. Sebaliknya, QR code perlu dipertahankan. Namun, ia harus ditempatkan pada posisi yang proporsional, yakni sebagai alat bantu pengawasan, bukan satu satunya fondasi kebijakan.
Dari Pembatasan ke Penargetan yang Lebih Cerdas
Kalau begitu, apa yang seharusnya dilakukan?
Pemerintah perlu menggeser pendekatan dari sekadar pembatasan menuju penargetan yang lebih cerdas.
Fokusnya bukan lagi hanya berapa liter yang boleh dibeli per hari, melainkan siapa penerimanya, untuk aktivitas apa, dan bagaimana mencegah subsidi mengalir ke kelompok yang sebenarnya mampu membeli BBM nonsubsidi.
Pertama, kuota harus dibedakan berdasarkan kategori penggunaan. Kendaraan pribadi rumah tangga mampu tidak bisa diperlakukan sama dengan kendaraan yang menopang nafkah keluarga, angkutan umum lokal, atau sektor produktif tertentu. Kebijakan yang adil bukan kebijakan yang seragam, melainkan kebijakan yang berani membedakan sesuai kebutuhan riil.
Kedua, QR code harus terhubung dengan data sosial ekonomi yang lebih kaya. Negara sudah terlalu lama bekerja dengan sekat kelembagaan. Subsidi energi tidak bisa lagi hanya dikelola sebagai isu distribusi BBM.
Ia harus dibaca sebagai isu perlindungan sosial, ketahanan fiskal, dan efisiensi transportasi sekaligus. Tanpa integrasi lintas data, subsidi akan terus bocor ke kelompok yang paling cepat beradaptasi dengan sistem, bukan ke kelompok yang paling layak ditolong.
Ketiga, pengawasan publik harus dibuka. Masyarakat perlu tahu logika kebijakan, kategori penerima, dan hasil evaluasinya. Tanpa transparansi, kebijakan akan mudah dipersepsi sekadar membatasi rakyat ketika harga minyak dunia naik.
Padahal bila dirancang benar, reformasi subsidi justru bisa menjadi langkah perlindungan yang lebih adil.
Keempat, pemerintah jangan berhenti pada kebijakan dua bulanan. Jika April dan Mei hanya dipakai untuk menahan gejolak, maka Juni dan seterusnya harus dipakai untuk membenahi arsitektur subsidi. Di sinilah ujian kebijakan publik yang sesungguhnya. Apakah negara hanya pandai memadamkan api, atau juga mampu memperbaiki instalasi listrik yang korslet.
Pembatasan 50 liter dan Penggunaan QR Code Belum Memadai
Jadi, apakah pembatasan 50 liter per hari dan penggunaan QR code saja sudah memadai?
Belum. Keduanya penting, tetapi belum cukup. Pembatasan 50 liter adalah rem darurat. QR code adalah alat kontrol. Namun subsidi yang sehat membutuhkan lebih dari sekadar rem dan alat scan.
Ia membutuhkan peta jalan yang adil, data yang terintegrasi, pengawasan yang kuat, dan keberanian politik untuk membedakan mana yang layak dibantu dan mana yang tidak.
Jika pemerintah berhenti pada pembatasan dan digitalisasi, kita hanya menunda masalah. Namun jika momentum krisis energi ini dipakai untuk menata ulang sasaran subsidi secara lebih cerdas, maka kebijakan hari ini bisa menjadi pintu masuk bagi reformasi yang selama ini terus tertunda.
Subsidi BBM bukan sekadar soal liter.
Ia adalah soal keadilan negara dalam menggunakan uang publik. Dan dalam perkara keadilan, angka 50 liter serta QR code hanyalah permulaan, bukan jawaban akhir.
END
