KINERJAEKSELEN.co, Jakarta – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokraksi mengaku sedih dan prihatin karena belakangan ini masih banyak Pegawai Negeri Sipil masih memegang idiologi yang bertentangan dengan Pancasila.
Lebih menyedihkan lagi, kata Tjahyo, ada PNS yang terpapar radikalisme.
“ Saya sedih Pak dan prihatin ternyata masih banyak yang tidak pro Pancasila, belakangan ini kami telah menangani beberapa kasus,” ucap Tjahyo, saat berkunjung ke BPIP, pada Selasa (11/1/2022) kemarin.
Untuk mensikapi hal itu, kata mantan Mendagri ini, pihaknya meminta Badan Pembinaan Idiologi Pancasila (BPIP) menjadi salah satu pelopor dalam pemberian materi pada pendidikan dan pelatihan bela negara untuk PNS.
PNS, sebut dia, sebagai komponen cadangan pertahanan negara juga harus memiliki idiologi negara yang kuat serta memiliki wawasan kebangsaan.
“ Semoga hubungan kita ke depan dengan Kementerian Pertahanan juga ini dapat dilaksanakan dengan baik,” ujarnya.
Politisi PDI Perjuangan ini mengatakan, pelatihan tersebut akan dilakukan selama satu minggu baik untuk PNS baru maupun PNS pra jabatan atau bagi yang baik jabatan.
“ Kuncinya satu, yaitu memahami idiologi. Saya ingin PNS itu lurus ke depan, siapapun pemimpinnya,” ucapnya.
Tjahyo mengungkapkan, dalam momentum pelatihan ini para peserta akan diberikan asuransi dan uang saku.
“Kami menyatakan momentum ini sangat bagus, selama pelatihan akan diberikan asuransi dan uang saku,” ungkapnya.
Dalam kesempatan yang sama, Kepala BPIP Prof. Yudian Wahyudi menyambut baik dengan program tersebut.
Menurutnya BPIP telah menyusun 15 bahan ajar tentang Pembinaan Ideologi Pancasila termasuk untuk Pegawai Negeri Sipil.
“Saya sangat setuju sekali, kami bahkan sudah mengebangkan buku bahan ajar termasuk untuk PNS,” ujarnya.
Ia berpendapat pendidikan dan pelatihan tersebut dilakukan level-level sesuai dengan tingkatan atau jabatan PNS.
“Tetap pelatihan ini diperlukan di level-level tertentu. Perlu juga MoU Kemenpan-RB, Kemenhan dan BPIP,” ungkapnya.
Staf Khusus Ketua Dewan Pengarah BPIP Antonius Benny Susetyo juga berpendapat perlu penguatan di dalam Aparatur Negara sebagai pelayan publik.
Menurutnya semua lembaga pemerintahan sangat berpotensi masuknya ideologi-ideologi lain serta adanya kevakuman dan penyempitan beragama.
Ideologi agama sudah masuk dalam ranah pengambil keputusan, ini sangat mengkhawatirkan,” ujarnya.
Ia juga menjelaskan nilai-nilai Pancasila harus menjadi logos, pathos dan ethos dalam kehidupan sehari-hari para PNS apalagi mereka dinilai sebagai pelayan publik.
“Kesetiaan pada negara, kerja keras, itu ethos, dibangun dengan kedisiplinan”, jelasnya.
Benny juga menyatakan buku pedoman Pembinaan Ideologi Pancasila (PIP) harus satu jenis yang ditetapkan BPIP dan menjadi pedoman semuanya.
“Minggu ketiga bulan ini mau dirapatkan dan jika sudah jadi kira-kira awal februari barang sudah bisa dipakai,” kata dia. [tribunnews]
