JAKARTA, KINERJAEKSELEN.co – Konflik Timur Tengah semakin memanas. Tawaran Trump untuk melakukan gencatan senjata, ditolak mentah-mentah oleh Iran.
Kabar terbaru, Iran secara terbuka mensyaratkan adanya pembayaran kompensasi atas kerusakan akibat perang sebagai persyaratan untuk membuka Selat Hormuz, di tengah meningkatnya ancaman militer dari Washington.
Wakil Bidang Komunikasi di kantor Kepresidenan Iran, Seyyed Mehdi Tabatabaei, menegaskan, Teheran tidak akan membuka Selat Hormuz, tanpa ada mekanisme ganti rugi melalui “rezim hukum baru” berbasis biaya transit.
Sebagaimana dilansir dari Al Jazeera, Minggu [5/4/2026], Tabatabaeii menyatakan, bahwa pembukaan Selat Hormuz, yang menjadi jalur utama distribusi minyak dunia, hanya akan dilakukan Iran setelah menerima kompensasi atas kerusakan yang ditimbulkan akibat perang.
Sebut Tabatabaei, skema yang diusulkan Iran mencakup sistem biaya transit baru sebagai bentuk penggantian kerugian, sebuah langkah yang berpotensi mengubah dinamika energi global, jika syarat tersebut benar-benar diterapkan.
Pernyataan ini muncul sebagai respon atas pernyataan Donlad Trump yang mengancam akan menyerang infrastruktur sipil jika Selat Hormuz tidak segera dibuka.
Pernyataan Trump, menurut Tabatabaei, sebagai bentuk frustrasi dan kemarahan dan retorika yang tidak pantas dalam situasi konflik yang sensitif.
Iran juga akan membawa isu ini ke Forum Internasional.
Misi Iran di United Nations mengecam ancaman AS yang akan menyerang infrastruktur penting bagi kelangsungan hidup warga sipil.
Iran menilai, ancaman tersebut sebagai bentuk hasutan terbuka yang mengarah pada kejahatan perang.
Iran menegaskan, bahwa serangan terhadap infrastruktur sipil seperti pembangkit listrik dan fasilitas air melanggar prinsip dasar hukum humaniter internasional, dan mendesak komunitas internasional untuk tidak tinggal diam.
[Man/rel]
Sumber: Kompas.com
