Oleh Achmad Nur Hidayat
Ekonom dan Pakar Kebijakan Publik UPN Veteran Jakarta_
Ketika Muhamad Chatib Basri menyatakan bahwa Indonesia kecil kemungkinan menuju krisis seperti 1998, pernyataan itu penting untuk menenangkan publik dan pasar.
Ia benar bahwa Indonesia hari ini berbeda dari Indonesia 1998. Rezim nilai tukar lebih fleksibel, perbankan lebih kuat, korporasi lebih terbiasa melakukan lindung nilai, dan Bank Indonesia memiliki instrumen yang lebih lengkap.
Akan Tetapi setiap pernyataan ekonom senior selalu punya konsekuensi kebijakan.
Jika kalimat “ini bukan 1998” dibaca sebagai ajakan untuk tidak panik, itu sehat.
Namun jika dibaca pemerintah sebagai alasan untuk merasa aman, menunda koreksi fiskal, atau mengecilkan tekanan rupiah, maka pesan itu bisa berbahaya.
Apakah benar risiko terbesar hari ini adalah bayangan krisis 1998, atau justru rasa aman palsu karena kita terlalu sibuk membandingkan diri dengan masa lalu?
Jawaban saya: Indonesia memang tidak sedang mengulang 1998, tetapi bisa masuk ke krisis yang berbeda, yaitu krisis kredibilitas fiskal, pelemahan daya beli, dan hilangnya kepercayaan pasar secara bertahap.
*Jangan Terjebak pada Pembanding Lama*
Membandingkan kondisi hari ini dengan 1998 seperti memeriksa rumah yang pernah terbakar.
Setelah kebakaran besar, pemilik mengganti kabel, membeli alat pemadam, dan memasang alarm. Tetapi bertahun-tahun kemudian, atap bocor, fondasi retak, dan tagihan menumpuk.
Apakah pemilik boleh berkata, “Tenang, ini bukan kebakaran dulu”? Benar, ini bukan kebakaran. Tetapi rumah tetap bisa rusak karena sebab lain.
Begitu pula ekonomi Indonesia. Tahun 1998, rupiah jatuh dari sekitar Rp 2.450 per dolar AS pada Juli 1997 hingga sempat menyentuh Rp 17.000 pada Januari 1998.
Inflasi mencapai 77 persen, PHK meluas, dan krisis ekonomi berubah menjadi krisis sosial politik. Hari ini, kondisinya tidak sama. Namun, pelemahan rupiah, kenaikan persepsi risiko fiskal, dan defisit yang mendekati batas 3 persen tetap merupakan sinyal serius.
Kita tidak boleh meremehkan penyakit hanya karena gejalanya tidak sama dengan trauma lama.
*Kritik Pertama: Narasi Ini Sekedar paracetamol untuk Pemerintah*
Kritik pertama terhadap pandangan Chatib Basri adalah narasi “bukan 1998” bisa terlalu menenangkan pemerintah.
Padahal, tekanan rupiah bukan hanya urusan Bank Indonesia. Rupiah adalah cermin kepercayaan terhadap APBN, kualitas belanja, arah subsidi, dan keberanian pemerintah menunda program yang belum mendesak.
Kenaikan credit default swap atau CDS Indonesia menunjukkan pasar menilai risiko fiskal meningkat.
Ketika CDS naik, investor meminta imbal hasil lebih tinggi atau memilih keluar dari pasar obligasi. Akibatnya, rupiah tertekan.
Jika sinyal ini dijawab hanya dengan kalimat bahwa fondasi ekonomi lebih kuat dari 1998, maka pemerintah kehilangan kesempatan untuk melakukan koreksi dini.
Rupiah seperti termometer. Ia tidak menyebabkan demam, tetapi memberi tahu bahwa tubuh ekonomi sedang panas.
Mengatakan bahwa demam hari ini tidak separah 1998 tidak menyembuhkan penyakit. Yang perlu dicari adalah sumber infeksi: belanja yang tidak disiplin, komunikasi kebijakan yang tidak konsisten, atau defisit yang makin mahal dibiayai.
*Kritik Kedua: Stabil secara Makro Belum Tentu Aman bagi Warga*
Kritik kedua, pandangan bahwa depresiasi rupiah tidak terlalu signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi bisa benar secara model, tetapi belum tentu cukup menggambarkan penderitaan sosial.
Ekonomi Indonesia memang ditopang konsumsi domestik dan investasi. Pelemahan rupiah dari sekitar Rp 11.800 per dolar AS pada 2014 ke sekitar Rp 16.000 pada 2024 tidak otomatis memicu krisis, dan pertumbuhan masih sekitar 5 persen.
Namun, angka pertumbuhan tidak selalu menjawab siapa yang paling sakit.
Bagi kelas menengah bawah, rupiah yang melemah berarti harga pangan impor lebih mahal, biaya produksi naik, ongkos transportasi tertekan, dan uang belanja makin cepat habis.
Statistik bisa mengatakan ekonomi tidak krisis, tetapi dapur rumah tangga bisa berkata sebaliknya.
Analogi sederhananya adalah kapal besar yang terlihat stabil dari ruang kendali. Mesin menyala, kompas berfungsi, dan kapal tidak tenggelam.
Akan Tetapi di dek bawah, penumpang mabuk, barang jatuh, dan anak-anak menangis. Jika kapten hanya membaca panel teknis, ia terlambat memahami penderitaan penumpang.
Pemerintah tidak cukup menjaga pertumbuhan. Pemerintah harus menjaga daya tahan warga.
Kritik Ketiga: Instrumen Kuat Tidak Cukup Tanpa Kredibilitas
Kritik ketiga, Chatib Basri benar bahwa instrumen kebijakan hari ini lebih baik dibandingkan 1998.
Akan Tetapi instrumen hanya efektif jika pasar percaya pada penggunanya.
Obat yang tepat tidak akan manjur jika pasien tidak percaya dokter, atau jika dokter memberi arahan yang berubah-ubah.
Masalah Indonesia hari ini bukan semata kekurangan instrumen. Masalahnya adalah potensi ketidakjelasan arah kebijakan.
Di satu sisi pemerintah ingin menjaga defisit dan rupiah. Di sisi lain, ada dorongan belanja besar untuk program prioritas politik. Di satu sisi ingin menenangkan pasar. Di sisi lain, kualitas belanja belum sepenuhnya meyakinkan.
Pasar membaca bukan hanya pidato, tetapi APBN. Investor membaca bukan hanya cadangan devisa, tetapi disiplin fiskal.
Jika ada jarak antara janji stabilitas dan praktik anggaran, rupiah menjadi tempat pasar menyampaikan ketidakpercayaannya.
Disiplin Fiskal dan Perlindungan Sosial
Solusinya bukan panik, tetapi juga bukan merasa aman. Pemerintah perlu menunjukkan disiplin fiskal secara nyata. Program yang belum mendesak perlu ditinjau ulang.
Belanja harus diarahkan pada perlindungan kelompok rentan, produktivitas, dan kebutuhan dasar. Program Makan Bergizi Gratis, misalnya, lebih tepat jika difokuskan pada anak kurang gizi dan keluarga yang benar-benar membutuhkan, bukan dibuka terlalu luas sehingga membebani fiskal.
Komunikasi kebijakan juga harus jernih. Pemerintah dan otoritas moneter perlu menyampaikan pesan yang konsisten bahwa stabilitas rupiah, kesehatan APBN, dan daya beli rakyat adalah prioritas. Ketidakpastian tidak selalu datang dari luar negeri.
Kadang ia lahir dari pernyataan pejabat yang tidak sinkron.
Kesimpulannya, Indonesia memang bukan 1998. Tetapi itu tidak berarti Indonesia aman dari krisis jenis baru. Risiko terbesar bukan pengulangan sejarah secara persis, melainkan erosi kredibilitas yang terjadi perlahan.
Rupiah yang melemah, CDS yang naik, defisit yang mendekati batas, dan harga minyak yang tertekan konflik geopolitik adalah pesan bahwa ruang kesalahan makin sempit.
Dalam situasi ini, kebijakan ekonomi tidak boleh hanya berkata “kita tidak akan tenggelam seperti dulu”. Ia harus memastikan kapal tetap kuat, penumpang terlindungi, dan nakhoda tidak kehilangan arah.
End
