JAKARTA, KINERJAEKSELEN.co – Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan bahwa pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2027 harus berorientasi pada manfaat nyata bagi masyarakat. Pemerintah diminta memperketat disiplin belanja, mengukur dampak setiap kebijakan, serta memastikan anggaran negara tidak habis untuk program yang minim manfaat.
Presiden Prabowo mengatakan, pengelolaan anggaran harus melibatkan seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah pusat dan daerah, dunia usaha, perguruan tinggi, pekerja, petani, nelayan, tenaga kesehatan, guru, hingga masyarakat.
“Kita akan melaksanakannya dengan disiplin. Tidak boleh ada proyek yang hanya besar pada anggaran tetapi kecil manfaat nyata bagi rakyat,” tegas Presiden dalam pidato penyampaian Rancangan Undang-Undang (RUU) APBN 2027 beserta Nota Keuangan di Senayan, Jakarta, Jumat (14/8/2026).
Menurut dia, prinsip yang sama harus diterapkan dalam pemberian insentif maupun kebijakan investasi. Pemerintah harus memastikan kebijakan ekonomi memberikan dampak yang dapat diukur, termasuk penciptaan lapangan kerja dan peningkatan kapasitas teknologi nasional.
“Tidak boleh ada insentif tanpa pekerjaan baru. Tidak boleh ada investasi tanpa transfer teknologi. Setiap rupiah harus memiliki tujuan setiap kebijakan harus memiliki ukuran. Setiap pejabat harus memiliki pertanggungjawaban,” ujarnya.
Presiden Prabowo juga meminta pemerintah di semua tingkatan untuk terus melakukan koreksi dan meningkatkan disiplin dalam menjalankan tugas pelayanan publik. Menurutnya, pemerintah harus hadir memberikan solusi atas berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat.
“Untuk itu saya juga mengajak kita semua untuk terus koreksi diri terus meningkatkan disiplin pemerintah harus mengabdi kepada rakyat mengabdi kepada bangsa memberi solusi kepada kesulitan-kesulitan rakyat,” kata Presiden Prabowo.
Ia menekankan bahwa perlindungan terhadap masyarakat dari berbagai ancaman merupakan tugas utama pemerintah. Ancaman tersebut, kata dia, tidak hanya berkaitan dengan aspek keamanan fisik, tetapi juga persoalan sosial dan ekonomi seperti kemiskinan, pemutusan hubungan kerja, kelaparan, hingga keterbatasan akses terhadap layanan kesehatan.
“Tugas pemerintah yang paling utama melindungi segenap tumpah darah rakyat dari semua ancaman ancaman kemiskinan ancaman bahaya fisik ancaman pemutusan hubungan kerja dan berbagai ancaman lain ancaman kelaparan ancaman tidak dapat pelayanan kesehatan,” ujar Presiden Prabowo.
Karena itu, ia meminta prinsip efisiensi dan tata kelola yang bersih diterapkan pada seluruh jenjang pemerintahan, mulai dari pemerintah pusat hingga pemerintah desa. Prabowo secara khusus menyoroti praktik korupsi, penipuan, serta penggelembungan harga dalam belanja pemerintah.
“Pemerintah di semua tingkatan tidak hanya pemerintah pusat pemerintah daerah pemerintah provinsi pemerintah kabupaten kota yah pemerintah desa kita harus menghilangkan praktek-praktek korupsi penipuan markup penggelembungan dalam pembelanjaan,” katanya.
Presiden Prabowo menegaskan, efisiensi belanja tidak hanya menjadi tanggung jawab satu lembaga, tetapi harus menjadi prinsip dalam seluruh pengelolaan keuangan pemerintah.
“Semua pembelanjaan pemerintah di satu lembaga pemerintah harus lebih efisien di setiap tingkatan kita harus kurangi semua pengeluaran tidak efisien,” tegasnya.
Penekanan tersebut menempatkan APBN 2027 sebagai instrumen untuk memastikan setiap rupiah anggaran memberikan hasil yang dapat dirasakan masyarakat. Efisiensi belanja, penciptaan lapangan kerja, transfer teknologi, serta perlindungan dari berbagai risiko sosial dan ekonomi menjadi bagian dari tuntutan Presiden terhadap pelaksanaan kebijakan pemerintah.
[kemenag/rel]
