Catatan Jagad N *)
Presiden Prabowo Subianto resmi mengangkat 26 anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Republik Indonesia di Istana Negara, Jakarta, pada Jumat (02/10/2026). Usai pengangkatan, Ketua, Wakil Ketua, dan sejumlah anggota Wantimpres menyampaikan pandangan mengenai amanah serta peran yang akan dijalankan dalam memberikan pertimbangan kepada Kepala Negara.
Menurut Ketua Wantimpres Pratikno komposisi Wantimpres yang baru mencerminkan keberagaman latar belakang dan pengalaman para tokoh nasional.
Langkah taktis Presiden Prabowo Subianto ini melengkapi dinamika penyegaran tata kelola setelah sebelumnya kepala negara melakukan langkah perombakan kabinet demi memacu target Indikator Kinerja Utama (KPI) pembangunan nasional.
Namun, pelantikan Wantimpres kali ini memicu diskusi hangat di ruang publik. Pemicu utamanya adalah kuantitas. Jumlah 26 anggota bukanlah angka yang sedikit bagi sebuah lembaga penasihat strategis. Publik kini menanti, apakah formasi “gemuk” ini akan menjadi akselerator kebijakan yang efektif, atau justru sekadar ruang akomodasi politik yang memperpanjang jalur birokrasi?
Menatap Formasi: Integrasi Pengalaman dan Kematangan Teknokrasi
Secara objektif, komposisi Wantimpres baru ini diisi oleh figur-figur yang memiliki rekam jejak berat di bidangnya masing-masing. Di barisan terdepan, terdapat setidaknya lima mantan Menteri Koordinator (Menko). Kehadiran para eks-Menko ini memberikan sinyal kuat bahwa Presiden membutuhkan pertimbangan yang matang dari orang-orang yang paham betul seluk-beluk eksekusi kebijakan di level makro.
Logika di balik pemilihan ini sejalan dengan komitmen pemerintah terhadap performance-based governance atau tata kelola berbasis kinerja. Penasihat dengan kematangan teknokrasi diharapkan mampu memberikan opsi-opsi kebijakan yang presisi, minim celah, dan siap dieksekusi demi mengejar target-target besar Asta Cita.
Selain teknokrat, Wantimpres kali ini merangkul tokoh-tokoh dari berbagai spektrum keragaman etnis, agama, dan latar belakang sosial. Langkah ini mempertegas strategi stabilitas nasional: merajut harmoni di tingkat elite agar eksekutif dapat fokus melakukan akselerasi ekonomi tanpa terganggu oleh polarisasi sosial.
Tantangan Efektivitas dan Silence Policy
Di balik potensi besarnya, formasi 26 anggota ini menyimpan tantangan manajerial yang nyata. Menyatukan 26 pemikiran dari tokoh-tokoh besar dengan ego sektoral dan latar belakang yang kontras membutuhkan orkestrasi yang kokoh. Jika gagal dikelola, lembaga ini berisiko terjebak dalam perdebatan tanpa ujung yang melambatkan arus rekomendasi kepada Presiden.
Tantangan kedua terletak pada sifat kelembagaan Wantimpres itu sendiri, yang secara undang-undang menganut prinsip kerahasiaan (silence policy). Nasihat yang diberikan kepada Presiden sifatnya tertutup dan tidak dipublikasikan ke luar.
Di sinilah letak ujian transparansi moralnya. Karena publik tidak bisa melihat prosesnya secara langsung, maka ukuran keberhasilan Wantimpres ini hanya bisa dinilai dari satu indikator hilir: kualitas kebijakan yang diproduksi oleh Presiden. Jika kebijakan yang lahir ke depan semakin berpihak pada rakyat, responsif, dan berbasis kinerja, maka keberadaan 26 penasihat ini terbukti fungsional. Sebaliknya, jika kebijakan pemerintah mengalami degradasi kualitas, publik akan dengan mudah melabeli lembaga ini sebagai pemborosan anggaran negara.
Kesimpulan: Menanti Pembuktian Kinerja
Wantimpres bukanlah tempat untuk sekadar parkir politik atau formalitas tata negara. Lembaga ini harus menjadi dapur pemikiran strategis yang independen, objektif, dan berani menyuarakan realitas apa adanya di hadapan Presiden.
Formasi gemuk Wantimpres 2026 harus mampu menjawab keraguan publik lewat akurasi pertimbangan yang mereka berikan. Di tengah tuntutan akselerasi ekonomi akhir tahun dan target pembangunan yang ketat, kontribusi nyata dari 26 pemikiran tokoh bangsa ini ditunggu untuk membawa Indonesia menuju tata kelola pemerintahan yang benar-benar ekselen.
*) Pemimpin Redaksi Kinerjaekselen.co
