JAKARTA, KINERJAEKSELEN.co – Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, mendorong aparat penegak hukum agar tidak hanya menggunakan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dalam mengusut dugaan kasus penyadapan ilegal terhadap Kepala Negara dan sejumlah tokoh politik. Mengingat seriusnya dampak terhadap stabilitas nasional, penyelidikan dinilai perlu diperluas ke ranah pasal makar, keamanan negara, hingga tindak pidana korupsi.
Habiburokhman menegaskan bahwa penyadapan terhadap Presiden dan pimpinan partai politik merupakan ancaman nyata terhadap keselamatan negara. Terlebih, informasi yang masuk ke Komisi III menunjukkan jumlah sasaran penyadapan disinyalir mencapai lebih dari 6.000 orang.
“Kalau Presiden disadap, pastilah keselamatan negara menjadi terancam. Karena itu, harus diungkap secara jelas apa motifnya dan siapa yang mengambil manfaat politik dari penyadapan ilegal ini,” ujar Habiburokhman di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (9/11/2026).
Politisi Fraksi Partai Gerindra ini menambahkan, Komisi III tengah berkoordinasi dengan Mabes Polri untuk menjadwalkan rapat kerja khusus pada Rabu atau Kamis pekan ini. Rapat tersebut akan mendalami motif, dalang utama, hingga keterlibatan oknum internal maupun kelompok politik tertentu yang menyalahgunakan alat negara untuk keuntungan sepihak.
Skenario Perppu dalam Situasi Mendesak
Lebih lanjut, Habiburokhman menilai penggunaan perangkat penyadapan negara untuk kepentingan non-hukum berpotensi dijerat UU Tipikor terkait penyalahgunaan wewenang dan fasilitas negara. Jika regulasi yang ada saat ini dirasa belum kuat menjangkau karakteristik tindakan ekstrem tersebut, ia menyebut penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) oleh Presiden bisa menjadi opsi taktis.
Ia mencontohkan langkah darurat penerbitan Perppu pada peristiwa Bom Bali sebagai rujukan hukum dalam merespons tindak pidana luar biasa (extraordinary crime).
“Jangan sampai orang yang sudah melakukan kegiatan ekstrem dengan berbagai perannya justru lolos karena undang-undang yang ada belum mengatur secara memadai. Kalau memang diperlukan dalam situasi mendesak, bisa saja Presiden mengeluarkan Perppu,” jelasnya.
Sebagai informasi, pengaturan penyadapan melawan hukum di Indonesia saat ini mengacu pada Pasal 258 UU KUHP Baru Tahun 2023 yang berfokus pada transmisi informasi elektronik. Sementara itu, regulasi mengenai tata cara penyadapan yang sah oleh penegak hukum masih menunggu pembentukan RUU Penyadapan tersendiri, sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 136 ayat (2) UU Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP Baru.
Melalui agenda rapat kerja mendatang, Komisi III DPR RI berkomitmen memastikan seluruh aktor intelektual di balik skandal penyadapan ini diungkap secara transparan guna menjaga integritas institusi serta keamanan nasional.
[KE/Red]
