JAKARTA, KINERJAEKSELEN.CO — Bursa Efek Indonesia (BEI) terus bergerak progresif mendorong penguatan ekosistem pasar modal dengan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap fasilitas perpajakan bagi perusahaan tercatat. Langkah strategis ini diambil sebagai instrumen stimulan untuk memperbanyak jumlah emiten yang memanfaatkan pasar modal sebagai sumber pendanaan alternatif, sekaligus mendongkrak daya saing investasi Indonesia di panggung keuangan global.
Evaluasi berkala ini bertujuan menakar sejauh mana efektivitas insentif fiskal yang ada dalam memberikan dampak nyata bagi performa perusahaan terbuka (Tbk). Hasil kajian ini nantinya akan menjadi basis rekomendasi bagi perumusan regulasi baru yang diharapkan mampu merangsang korporasi-korporasi non-tercatat untuk segera mengeksekusi penawaran umum perdana saham (Initial Public Offering/IPO).
Evaluasi Syarat Fasilitas Potongan PPh Badan 3 Persen
Hingga saat ini, negara sejatinya telah memberikan apresiasi fiskal bagi emiten yang melantai di bursa dalam bentuk diskon Pajak Penghasilan (PPh) badan:
Relaksasi Tarif: Emiten yang memenuhi kualifikasi tertentu berhak mendapatkan pengurangan tarif PPh Badan sebesar 3 persen, membuat beban pajak mereka turun menjadi 19 persen dari tarif normal yang sebesar 22 persen.
Aspek Kriteria Penilaian: Kelayakan emiten untuk menikmati insentif ini sangat bergantung pada kepatuhan terhadap indikator batas kepemilikan saham oleh publik, jumlah total pemegang saham, serta batas kepemilikan maksimal masing-masing investor ritel.
Demi memperluas sebaran manfaat, kini muncul usulan taktis agar perusahaan dengan porsi saham publik atau free float di kisaran 20 hingga 30 persen juga diakomodasi untuk mendapatkan fasilitas diskon pajak ini. Perluasan kriteria ini dinilai akan memberikan ruang fleksibilitas yang lebih besar bagi korporasi tanpa mengorbankan misi utama pendalaman pasar modal di masyarakat.
Mengurangi Hambatan Biaya Kepatuhan (Compliance Cost) Setelah IPO
Keputusan korporasi untuk bertransformasi menjadi perusahaan publik bukan semata-mata kalkulasi penyerapan dana segar dari investor. Manajemen juga harus menanggung konsekuensi operasional yang tidak sedikit, seperti biaya administrasi bursa, kewajiban pelaporan berkala, keterbukaan informasi (disclosure), serta penerapan tata kelola perusahaan (Good Corporate Governance/GCG) yang jauh lebih ketat.
Kehadiran insentif pajak yang lebih adaptif dipercaya mampu mengompensasi tingginya beban kepatuhan tersebut. Jika iklim kebijakan fiskal ini makin suportif, korporasi akan lebih bergairah melakukan ekspansi usaha—seperti digitalisasi teknologi, modernisasi fasilitas produksi, hingga penetrasi pasar baru—menggunakan modal ekuritas tanpa harus bergantung pada restriksi pembiayaan perbankan.
Jangkau Sektor Menengah, UMKM, dan Tantangan Pajak Minimum Global
Pasar modal Indonesia saat ini juga membidik perluasan jangkauan ke sektor usaha menengah dan UMKM yang memiliki lintasan pertumbuhan (growth trajectory) menjanjikan. Namun, akselerasi kelompok ini masih membentur dinding kesiapan internal. Melalui program pembinaan terpadu, BEI terus memacu profesionalisasi manajemen, transparansi operasional, serta penguatan laporan keuangan agar fondasi bisnis mereka dinilai sehat oleh calon pemegang saham.
Di sisi lain, perumusan kebijakan insentif domestik ini dihadapkan pada dinamika lanskap perpajakan internasional. Pemberlakuan aturan pajak minimum global menuntut otoritas pasar modal dan pemerintah menyinkronkan regulasi lokal agar setiap fasilitas diskon yang diberikan tetap patuh (comply) pada konsensus global. Penyesuaian yang cermat ini krusial agar Indonesia tetap kompetitif sebagai magnet modal asing tanpa mengorbankan kepastian hukum dan target penerimaan negara.
[KE/Red]
