TASIKMALAYA, KINERJAEKSELEN.co – Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI menggelar Kunjungan Kerja Diseminasi Diplomasi Parlemen (BKSAP Day) di Pemerintah Kota Tasikmalaya, Jawa Barat, Jumat (6/11/2026). Mengusung tema “Diplomasi Parlemen sebagai Strategi Menjembatani Potensi Daerah Menuju Pasar Global”, acara ini bertujuan memperkuat sinergi untuk mendorong produk kriya dan UMKM lokal menembus pasar internasional.
Wakil Ketua BKSAP DPR RI, Muhammad Husein Fadlulloh, menegaskan bahwa keberhasilan diplomasi parlemen harus dirasakan langsung oleh masyarakat di dalam negeri, bukan sekadar aktivitas luar negeri.
“Ukuran keberhasilan diplomasi bukanlah seberapa jauh kita bepergian ke luar negeri, tetapi seberapa besar manfaat yang dapat kita hadirkan kembali bagi masyarakat di daerah. Dari Tasikmalaya untuk Indonesia, dan dari Indonesia untuk dunia,” ujar Husein.
Ia menambahkan, peluang ekspor produk unggulan daerah masih terbuka luas. Namun, pelaku usaha perlu meningkatkan mutu produk agar sesuai dengan standar dan spesifikasi pasar internasional.
Wali Kota Tasikmalaya, Viman Alfarizi Ramadhan, menyambut baik momentum ini untuk memperkenalkan potensi ekonomi kreatif Kota Tasikmalaya yang dijuluki “Sang Mutiara dari Priangan Timur”. Kota berpenduduk 779.710 jiwa ini memiliki potensi kriya yang besar di 10 kecamatan.
“Potensi Kota Tasikmalaya yang kami inginkan tidak hanya jago kandang saja, jadi harus jago pandang,” kata Viman. Ia berharap kehadiran BKSAP DPR RI dapat menjadi gateway (pintu penghubung) untuk memperluas jejaring pasar internasional.
Di sisi lain, Anggota BKSAP DPR RI, Habib Aboe Bakar Alhabsyi, mengingatkan pentingnya perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dan regenerasi perajin demi keberlanjutan industri kriya.
“Di pasar global, identitas produk menjadi aset penting agar tidak mudah ditiru. Selain itu, generasi muda harus dilibatkan sebagai generasi penerus agar industri ini tidak hilang,” jelas Aboe Bakar. Ia pun mendorong kolaborasi berkelanjutan antara Pemkot Tasikmalaya dan BKSAP DPR RI untuk memperkuat promosi perdagangan internasional.
[KE/Rel]
