JAKARTA, KINERJAEKSELEN.co – Momentum historis Hari Sumpah Pemuda kembali menjadi panggung pergerakan bagi aliansi mahasiswa dan masyarakat sipil. Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) bersama Komite Selamatkan Daulat Rakyat (SADAR) dijadwalkan akan menggelar aksi unjuk rasa berskala besar di kawasan strategis Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta Pusat, pada Rabu siang (28/10/2026).
Aksi massa bertajuk #IndonesiaSadar ini dijadwalkan mulai bergerak pada pukul 14.00 WIB. Gerakan ini dirancang sebagai wadah inklusif yang mempersatukan berbagai klaster masyarakat sipil untuk menyuarakan evaluasi kritis terhadap dinamika kebijakan nasional pasca-transisi pemerintahan.
Kepala Departemen Kajian Strategis BEM UI 2026, Namora Siahaan, menegaskan bahwa konsolidasi akbar yang telah dilakukan di Pusat Kegiatan Mahasiswa (Pusgiwa) UI Depok berhasil merumuskan strategi gerakan yang matang. Menurutnya, aksi ini tidak berpusat pada personalia tokoh tertentu, melainkan fokus pada agregasi keresahan kolektif seluruh lapisan masyarakat sipil—mulai dari mahasiswa, organisasi buruh, sektor pertanian, akademisi, hingga praktisi seni.
Mengusung Lima Agenda Tuntutan Strategis
Pergerakan nasional ini membawa lima poin tuntutan krusial yang menyentuh berbagai aspek fundamental tata kelola negara dan kesejahteraan publik:
Respons Krisis Ekologis & Daerah: Mendesak pemerintah untuk segera menetapkan status bencana nasional terhadap rentetan bencana ekologis yang melanda tanah air, termasuk mitigasi intensif terhadap kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta ancaman banjir di wilayah-wilayah daerah.
Arah Kebijakan Ekonomi Berkelanjutan: Menuntut reformasi tata kelola ekonomi makro nasional guna menekan ketimpangan sosial, serta memastikan bahwa alokasi APBN benar-benar dioptimalkan untuk penguatan jaring pengaman sosial dan fasilitas publik rakyat sipil.
Aksesibilitas Pendidikan Tinggi: Mendesak evaluasi komprehensif terhadap biaya pendidikan tinggi agar lebih terjangkau, sekaligus menjamin pemerataan mutu serta fasilitas layanan pendidikan di seluruh pelosok negeri.
Integritas Hukum dan Pemberantasan KKN: Menuntut langkah konkret dan tegas dalam mengikis praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN), serta menolak keras segala bentuk penyalahgunaan instrumen hukum yang mencederai prinsip-prinsip keadilan (autocratic legalism).
Proteksi Hak Demokrasi dan HAM: Mendesak kepastian jaminan kebebasan berpendapat di ruang publik, serta menghentikan segala pendekatan represif maupun kriminalisasi terhadap elemen masyarakat yang bersikap kritis.
Manajemen Stabilitas Publik dan Rekayasa Arus Lalu Lintas
Menyikapi rencana pergerakan massa tersebut, aparatur daerah telah mengambil langkah preventif demi menjaga produktivitas kota. Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta mengerahkan sedikitnya 510 personel yang disiagakan penuh di titik-titik krusial ibu kota.
Kepala Dishub DKI Jakarta, Budi Awaluddin, mengimbau para profesional, pelaku usaha, dan masyarakat luas untuk mengantisipasi potensi kepadatan arus dengan menyesuaikan rute perjalanan. Area yang diprediksi menjadi titik konsentrasi massa meliputi kawasan Jalan Jenderal Sudirman, Jalan MH Thamrin, seputar Bundaran HI, hingga jalur akses menuju Stasiun Gambir. Pihak Kepolisian bersama Dishub menegaskan bahwa rekayasa dan pengalihan arus lalu lintas akan diberlakukan secara situasional guna memastikan stabilitas aktivitas ekonomi dan publik tetap terjaga selama aksi berlangsung.
[KE/Red]
