JAKARTA, KINERJAEKSELEN.co – Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang kembali melanda sejumlah wilayah di Indonesia memicu dinamika diplomatik di kawasan Asia Tenggara. Dampak sebaran kabut asap lintas batas yang mulai dirasakan oleh negara-negara tetangga seperti Malaysia, Singapura, Filipina, dan Thailand, kini memicu desakan aksi yang lebih tegas di tingkat regional.
Anggota Parlemen Malaysia dari Kubu Oposisi, Syed Saddiq Syed Abdul Rahman, secara terbuka mengajak negara-negara anggota ASEAN untuk mengambil sikap kolektif. Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Malaysia tersebut mendesak adanya nota protes bersama yang ditujukan kepada pemerintah Indonesia atas dampak lingkungan dan ekonomi yang ditimbulkan.
Menurutnya, eskalasi penurunan kualitas udara di kawasan sudah berada pada tahap yang merugikan publik secara luas.
Usulan Boikot Finansial dan Isolasional
Dalam pernyataannya yang dikutip dari berbagai media regional, Syed Saddiq menilai bahwa pendekatan diplomasi konvensional tidak lagi efektif untuk menyelesaikan persoalan tahunan ini. Ia mendorong adanya tekanan ekonomi dan finansial yang signifikan agar Indonesia memberikan komitmen yang lebih konkret .
“Mereka (Indonesia) harus diperlakukan sebagai pihak yang dikucilkan di kawasan. Putus akses mereka, hantam keuangan mereka,” tegas Syed Saddiq dalam penyataan resminya.
Lebih lanjut, ia mengusulkan langkah radikal berupa penghentian pendanaan terhadap perusahaan-perusahaan yang terbukti terlibat atau mendanai aktivitas pembakaran lahan, baik yang berbasis di Indonesia maupun yang memiliki keterkaitan modal dengan negara tetangga.
PM Anwar Ibrahim Dorong Kerangka Kerja Sama Kolektif
Berbeda dengan sikap agresif yang ditunjukkan oleh anggota parlemennya, Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim memilih menempuh jalur diplomasi yang lebih konstruktif]. PM Anwar mengusulkan penguatan kerangka penanganan bersama dalam koridor ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution (Persetujuan ASEAN tentang Pencemaran Asap Lintas Batas).
Pihak Putrajaya menyatakan tetap mengapresiasi segala bentuk pengerahan personel dan aset pemadaman yang saat ini tengah dioptimalkan oleh pemerintah Indonesia. Malaysia juga membuka ruang koordinasi dan menawarkan bantuan teknis guna mempercepat penanggulangan titik api di lapangan.
Respons Pemerintah Indonesia dan Langkah Penegakan Hukum
Menanggapi meluasnya sorotan regional, pemerintah Indonesia menegaskan bahwa penanganan karhutla di pusat-pusat hotspot telah dilakukan secara maksimal.
Kementerian Dalam Negeri beserta Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menjelaskan bahwa operasi pemadaman darat, water bombing udara, hingga teknologi modifikasi cuaca (TMC) terus digulirkan tanpa henti.
Di sisi lain, instansi penegak hukum Indonesia juga telah melakukan penyegelan terhadap sejumlah konsesi lahan milik korporasi yang terindikasi lalai menjaga wilayahnya dari sebaran api .
Pemerintah Indonesia memastikan komitmennya untuk menyelesaikan masalah ini secara mandiri seraya terus memperbarui data kualitas udara regional melalui pusat kendali ASEAN yang berpusat di Jakarta.
[KE/Red]
