JAKARTA, STRATEGINEWS.id – Kendati Mahkamah Konstitusi (MK) telah mengetok palu penolakan terhadap gugatan sengketa syarat pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka melalui Putusan Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026, tensi politik di Senayan justru kian menghangat. Lapangan pertarungan yudisial yang telah berakhir kini resmi berpindah menjadi diskursus politik yang tajam di ruang parlemen.
Komisi II DPR RI kini mulai membedah salinan putusan tersebut. Langkah ini memicu polarisasi sikap yang cukup sengit di antara fraksi-fraksi partai politik, yang masing-masing menyiapkan kalkulasi strategis pasca-putusan konstitusi.
PDI-P dan PKS Desak Langkah Politik Nyata
Fraksi PDI-Perjuangan menjadi salah satu yang paling vokal merespons pertimbangan hukum dalam putusan tersebut. Politisi PDI-P, Deddy Sitorus, menyatakan bahwa meskipun secara hukum formil legitimasi wapres aman, poin-poin pertimbangan hakim membuka ruang bagi mekanisme politik di DPR.
“Putusan MK ini secara politis sangat mungkin untuk ditindaklanjuti oleh DPR melalui mekanisme konstitusional yang tersedia. Opsi untuk membentuk Panitia Khusus (Pansus) atau bahkan menggulirkan hak angket sangat terbuka guna menginvestigasi transparansi verifikasi administrasi di lembaga penyelenggara pemilu,” tegas Deddy dalam keterangannya.
Senada dengan PDI-P, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mendorong agar pimpinan DPR segera merespons secara resmi aspirasi publik yang berkembang. PKS menegaskan bahwa sementara menghormati putusan hukum secara konstitusional, implikasi politiknya harus tetap dibahas secara jernih oleh 570 anggota DPR demi menjaga marwah demokrasi dan transparansi ketatanegaraan.
Gerindra dan Golkar Pasang Badan, Demokrat Pilih Pantau
Di sisi lain, fraksi-fraksi pendukung pemerintah bergerak cepat mengunci perdebatan. Fraksi Partai Gerindra dan Fraksi Partai Golkar secara tegas meminta semua pihak menyudahi polemik ini. Mereka menilai putusan MK bersifat final dan mengikat secara hukum, sehingga seluruh elemen bangsa semestinya kembali fokus pada agenda strategis pembangunan nasional di bawah kepemimpinan presiden dan wakil presiden terpilih.
Sementara itu, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mengisyaratkan bahwa sikap internal parlemen masih dinamis dan berpotensi memunculkan anggota-anggota DPR yang berani mengambil langkah politik kritis pasca-putusan. Di sudut yang berbeda, Fraksi Partai Demokrat memilih untuk bersikap menahan diri dan memantau perkembangan eskalasi sebelum mengambil sikap resmi fraksi.
Di tingkat eksekutif, pemerintah melalui Menko Polkam Dudung Abdurachman menyatakan terus memantau situasi demi memastikan stabilitas keamanan nasional tetap kondusif di tengah dinamika pasca-sidang MK ini. DPR menegaskan langkah pembedahan putusan ini bukan bermaksud mengintervensi yudikatif, melainkan bagian dari fungsi pengawasan ketat terhadap kinerja KPU dan Bawaslu agar perbaikan tata kelola pemilu ke depan dapat berjalan lebih akuntabel. (Red)
