JAKARTA, KINERJAEKSELEN.CO – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus bergerak maju dalam mengusut tuntas praktik lancung di sektor pembangunan infrastruktur daerah. Terbaru, lembaga antirasuah ini secara resmi mengumumkan penetapan delapan orang tersangka baru terkait pengembangan kasus dugaan korupsi proyek pembangunan dan preservasi jalan di wilayah Sumatera Utara (Sumut).
Langkah tegas ini diambil setelah tim penyidik KPK menemukan kecukupan alat bukti melalui proses penyidikan yang intensif dan berkelanjutan. Penambahan jumlah tersangka ini mempertegas komitmen KPK untuk membongkar seluruh jaringan yang terlibat dalam penyelewengan dana infrastruktur yang bersumber dari anggaran negara.
Juru bicara KPK dalam keterangan resminya menyatakan bahwa pengembangan perkara ini merupakan hasil evaluasi mendalam dari fakta-fakta hukum yang terungkap pada persidangan perkara sebelumnya. Delapan tersangka baru tersebut diduga kuat memiliki peran strategis, baik dari unsur penyelenggara negara maupun pihak swasta, dalam memuluskan praktik suap dan pengaturan tender proyek jalan di Sumut.
“Kemudian dari pengembangan penyidikan yang dilakukan, pada September kemarin, KPK menetapkan sejumlah delapan orang tersangka baru dalam penyidikan perkara ini.,” kata Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, Rabu (7/10/2026).
Kendati demikian, pihak KPK saat ini masih merahasiakan identitas rinci serta peran spesifik dari masing-masing tersangka demi menjaga kelancaran proses pengumpulan alat bukti. Nama-nama para tersangka beserta konstruksi perkara secara lengkap akan diumumkan secara transparan kepada publik bersamaan dengan upaya paksa penahanan.
Saat ini, KPK terus melakukan pemanggilan dan pemeriksaan saksi-saksi secara maraton di lapangan. Langkah ini dilakukan guna mendalami aliran dana serta memastikan seluruh pihak yang menikmati uang hasil korupsi tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban di depan hukum.
Kasus dugaan korupsi proyek jalan di Sumatera Utara ini menjadi perhatian serius publik mengingat infrastruktur jalan merupakan urat nadi perekonomian masyarakat yang seharusnya dibangun dengan integritas, bukan dijadikan ladang bancakan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab.
(KTS/Red)
