Memutus Rantai Ekonomi Kejahatan dan Memulihkan Keuangan Negara: DPR Resmi Sahkan UU Perampasan Aset

Foto ilustrasi Tribunnews.com

JAKARTA, KINERJAEKSELEN.co – Kedaulatan hukum dan efektivitas tata kelola keuangan negara memasuki babak baru menyusul keputusan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi Undang-Undang, Kamis (19/11/2026). Ketukan palu dalam Rapat Paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, tersebut bukan sekadar penyelesaian agenda legislasi setelah 18 tahun tertunda, melainkan koreksi mendasar terhadap cara negara merespons kejahatan berdimensi ekonomi.

Selama bertahun-tahun, penegakan hukum kerap terjebak pada pendekatan konvensional yang hanya berfokus menghukum fisik pelaku, namun gagal mengamankan harta hasil kejahatan yang telanjur disembunyikan atau dialihkan. Melalui regulasi baru ini, negara menggeser titik tekan penindakan menuju pemulihan aset secara menyeluruh agar pelaku tidak lagi dapat menikmati keuntungan finansial dari kejahatannya, sekaligus memastikan kerugian negara maupun hak korban dapat dikembalikan secara nyata.

Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan bahwa pengesahan undang-undang ini merupakan hasil konsolidasi legislasi yang matang dan terbuka. Proses penyusunannya menempuh perjalanan panjang melalui serangkaian uji publik, diskusi bersama kalangan akademisi, serta penyerapan aspirasi di berbagai daerah guna memastikan aturan yang lahir memiliki pijakan konstitusional yang kokoh.

Secara substansial, Undang-Undang Perampasan Aset menghadirkan terobosan penting berupa mekanisme perampasan aset tanpa menunggu putusan pidana (non-conviction-based forfeiture). Instrumen ini menjadi jalan keluar hukum ketika proses peradilan pidana terhenti akibat tersangka atau terdakwa melarikan diri, meninggal dunia, mengalami sakit permanen, maupun tidak diketahui keberadaannya, dengan kriteria nilai aset paling sedikit Rp1 miliar.

Cakupan regulasi ini pun dirancang menyasar kejahatan luar biasa yang berdampak sistemik terhadap perekonomian dan masyarakat luas. Selain tindak pidana korupsi, narkotika, terorisme, dan perdagangan orang, undang-undang ini menjangkau kejahatan finansial berbasis teknologi informasi seperti penipuan daring, investasi bodong, hingga manipulasi aset digital yang belakangan marak merugikan publik. Meski demikian, pembentuk undang-undang tetap mempertahankan keberlakuan pidana pokok bagi pelaku dan tidak memasukkan pasal pembuktian terbalik kekayaan tidak wajar (illicit enrichment) demi menjaga keseimbangan prinsip due process of law dan perlindungan hak asasi manusia.

Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menekankan bahwa besarnya kewenangan negara dalam menelusuri, memblokir, hingga merampas aset menuntut sistem kendali yang ketat agar tidak disalahgunakan oleh aparat penegak hukum. Oleh karena itu, undang-undang ini mewajibkan Presiden membentuk dua lembaga independen beranggotakan lima orang untuk masa jabatan lima tahun, masing-masing bertugas mengawasi jalannya proses perampasan serta mengelola aset rampasan secara profesional—mulai dari penyimpanan, pemeliharaan, hingga pelelangan untuk penerimaan negara.

Di sisi lain, regulasi ini juga mengamanatkan integrasi sistem informasi pengelolaan aset berbasis teknologi guna menjamin akuntabilitas di setiap tahapan eksekusi serta melindungi hak pihak ketiga yang beritikad baik. Dengan hadirnya payung hukum ini, pemerintah dan aparat penegak hukum kini memikul tanggung jawab besar pada fase implementasi: membuktikan bahwa instrumen perampasan aset benar-benar bekerja tajam memiskinkan pelaku kejahatan ekonomi, sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap integritas institusi negara.

[KE/Red]

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *