JAKARTA, KINERJAEKSELEN.co – Upaya pembenahan tata kelola penegakan hukum dan perlindungan hak privasi warga negara memasuki babak baru. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI resmi memulai proses penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Penyadapan sebagai payung hukum tunggal yang mengatur batasan, prosedur, serta pengawasan aktivitas intersepsi di Indonesia.
Langkah legislasi strategis ini digulirkan sebagai respons atas dinamika keamanan nasional belakangan ini, sekaligus menutup celah tumpang tindih regulasi penyadapan yang selama ini tersebar di berbagai undang-undang sektoral. Tanpa aturan yang seragam, penggunaan instrumen teknologi negara dinilai rawan disalahgunakan di luar koridor hukum.
Dalam tahap awal penjaringan aspirasi, Komisi III DPR RI menggelar rapat dengar pendapat bersama jajaran Badan Intelijen dan Keamanan (Baintelkam) Polri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (16/11/2026). Pertemuan ini difokuskan untuk memetakan kebutuhan operasional aparat di lapangan agar tetap sejalan dengan prinsip akuntabilitas dan supremasi hukum.
Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, menyoroti bahwa ketiadaan regulasi khusus yang mengatur standar operasional penyadapan telah menciptakan standar ganda di berbagai institusi. Mulai dari mekanisme perizinan pengadilan hingga batas waktu penyadapan, selama ini belum memiliki parameter tunggal yang mengikat secara nasional.
Menurutnya, peristiwa kebocoran dan penyadapan ilegal yang sempat menyita perhatian publik menjadi pengingat penting bagi negara untuk segera menghadirkan sistem pengawasan yang ketat. Parlemen menempatkan RUU Penyadapan sebagai agenda prioritas legislasi berikutnya, beriringan dengan penuntasan RUU KUHAP dan RUU Perampasan Aset.
Merumuskan Pengawasan Berlapis dan Akuntabel
Dari sisi pelaksana di lapangan, institusi kepolisian menyambut positif inisiatif parlemen tersebut. Kepala Baintelkam Polri Komjen Pol Dedy Kusuma Bakti menekankan bahwa kewenangan penyadapan pada prinsipnya bersifat khusus dan terbatas, sehingga tidak boleh diterapkan secara meluas tanpa kontrol yang terukur.
Untuk memastikan instrumen penyadapan berjalan profesional dan bebas dari konflik kepentingan, terdapat empat pilar penguatan yang menjadi sorotan dalam pembahasan awal RUU ini:
Selektivitas Ancaman: Penggunaan kewenangan penyadapan dibatasi secara ketat hanya untuk kejahatan berisiko tinggi dan ancaman serius terhadap stabilitas dalam negeri.
Sterilisasi Kepentingan: Larangan mutlak pemanfaatan perangkat intersepsi untuk agenda pribadi, manuver politik, maupun kepentingan kelompok tertentu.
Sistem Kendali dan Audit: Penerapan prosedur berjenjang mulai dari izin tertulis pimpinan, pembatasan durasi, pencatatan log penggunaan alat, hingga audit berkala.
Penegakan Sanksi Berat: Pemberlakuan sanksi pidana dan etik yang tegas bagi setiap oknum aparat yang terbukti melampaui batas kewenangan.
Kolaborasi Lintas Pemangku Kepentingan
Guna melahirkan produk legislasi yang matang dan tidak berat sebelah, Komisi III DPR RI merancang pembahasan yang inklusif dengan melibatkan berbagai elemen. Setelah mendengar paparan dari unsur kepolisian, parlemen menjadwalkan dialog bersama jajaran Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen (Jamintel), lembaga penegak hukum lainnya, serta kalangan akademisi dan pakar hukum.
Penyusunan RUU Penyadapan ini sekaligus menindaklanjuti amanat konstitusi dan ketentuan dalam UU Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP Baru. Melalui kehadiran undang-undang ini kelak, negara diharapkan memiliki instrumen penegakan hukum yang modern dan efektif dalam memberantas kejahatan luar biasa, namun tetap berdiri kokoh di atas penghormatan terhadap hak konstitusional setiap warga negara. [KE/Red]












