YOGYAKARTA, KINERJAEKSELEN.co – Di tengah menguatnya arus spekulasi publik mengenai bursa calon Wakil Presiden (Wapres) RI pascapengunduran diri Gibran Rakabuming Raka, Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Sri Sultan Hamengku Buwono X tampil memberikan pesan keteladanan tentang etika kewenangan dan ketenangan bernegara.
Menyikapi namanya yang ikut ramai diperbincangkan di ruang digital sebagai salah satu figur potensial pengisi kursi RI-2, Sri Sultan memilih bersikap lugas sekaligus membatasi diri sesuai koridor jabatan kepala daerah.
Ditemui di Kompleks Kepatihan, Yogyakarta, Jumat (13/11/2026), Sri Sultan menegaskan bahwa dinamika suksesi Wakil Presiden sepenuhnya merupakan ranah konstitusional pemerintah pusat di Jakarta, bukan wilayah kewenangan pemimpin di daerah.
“Ya janganlah, itu urusan Jakarta, bukan wewenang saya,” tutur Sri Sultan menanggapi pertanyaan awak media terkait namanya yang masuk dalam pusaran wacana publik.
Baginya, menjaga batas wewenang adalah bagian dari kedewasaan berpolitik agar tidak melahirkan kegaduhan baru di tengah masyarakat. “Sama saya jangan tanya hal-hal seperti itu, bukan wewenang saya. Nanti saya dikira cerewet yang bukan wewenangnya,” imbuhnya dengan nada tenang.
Meluruskan Isu Komunikasi Politik
Sebelumnya, mencuatnya nama Sri Sultan HB X dalam radar bursa Wakil Presiden sempat dikaitkan dengan kedatangan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad ke Yogyakarta pada 10 November 2026. Namun, Sri Sultan langsung meluruskan asumsi tersebut guna mencegah berkembangnya narasi yang keliru.
Ia memastikan tidak ada agenda pertemuan maupun pembicaraan politik dalam kunjungan tersebut, mengingat pesawat yang ditumpangi Sufmi Dasco Ahmad baru mendarat di Yogyakarta pada dini hari sekitar pukul 01.00 WIB.
Pesan Ketenangan untuk Iklim Pemerintahan
Kendati menolak berspekulasi mengenai pencalonan dirinya, sebagai tokoh bangsa yang menjunjung tinggi stabilitas nasional, Sri Sultan tetap menitipkan harapan besar bagi keberlangsungan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto pascakemunduran Gibran Rakabuming Raka pada Kamis (12/11/2026).
Dalam pernyataannya pada Kamis (12/11/2026), Sri Sultan menekankan pentingnya menghadirkan suasana pemerintahan yang sejuk, fokus bekerja, dan minim gesekan politik.
“Harapannya, ya saya punya harapan kehidupan, aktivitas pemerintahan dan politik bisa lebih tenang, bisa lebih baik,” ungkap Sri Sultan. Menurutnya, dinamika politik yang terlalu gaduh hanya akan memicu beragam spekulasi yang kontraproduktif terhadap pembangunan dan ketenteraman masyarakat.
Menanti Proses Konstitusional di Senayan
Seiring diterimanya surat pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka, mekanisme pengisian kekosongan jabatan Wakil Presiden kini berjalan sesuai amanat konstitusi. Presiden Prabowo Subianto memiliki tenggat waktu 14 hari untuk mengajukan dua nama calon Wakil Presiden kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI.
MPR RI sendiri telah menyiapkan tahapan verifikasi dan sidang paripurna dengan agenda pemilihan hingga pelantikan Wakil Presiden terpilih yang dijadwalkan berlangsung pada 2 Desember 2026 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. [KE/Red]












