JAKARTA, KINERJAEKSELEN.co – Ketegasan dalam menjaga marwah institusi negara kembali diuji dan dibuktikan melalui langkah pembersihan internal yang dilakukan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Dalam sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) yang digelar di Gedung Divisi Propam Polri pada Selasa (17/11/2026), majelis etik resmi menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) kepada mantan Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri, Irjen Pol Eko Hadi Santoso.
Putusan pemecatan tersebut merupakan babak lanjutan dari komitmen kuat Kapolri Jenderal Pol Suyudi Ario Seto untuk menegakkan supremasi hukum tanpa pandang bulu, menyusul terungkapnya praktik penyalahgunaan wewenang berupa penyadapan ilegal terhadap Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto serta sejumlah elemen masyarakat.
Akuntabilitas Etik di Lingkar Strategis
Dalam persidangan etik yang dipimpin oleh Komjen Pol Hendro Pandowo, Irjen Eko Hadi dinyatakan terbukti melanggar kode etik profesi secara berat akibat penyalahgunaan otoritas dan akses ilegal terhadap infrastruktur sistem pemantauan (monitoring) Bareskrim Polri sepanjang periode 2025 hingga 2026.
Selain vonis pemecatan dari dinas kepolisian, majelis KKEP juga menetapkan sanksi penempatan di tempat khusus (patsus). Kendati menyampaikan penyesalan di hadapan majelis sidang, Eko Hadi menyatakan menempuh langkah banding atas putusan tersebut sesuai mekanisme yang berlaku.
Langkah konsisten ini mempertegas bahwa tidak ada ruang impunitas di tubuh Korps Bhayangkara. Sebelumnya, majelis etik juga telah menjatuhkan putusan PTDH terhadap mantan Kadivkum Polri Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution pada 10 November 2026 lalu, sementara proses sidang etik terhadap perwira tinggi lainnya—termasuk mantan Kadiv TIK Irjen Pol Slamet Uliandi dan mantan Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo—terus bergulir secara terukur.
Pendalaman Rantai Komando dan Penempatan Khusus Brigjen TK
Upaya pembenahan internal tidak berhenti pada penetapan empat tersangka utama yang kini telah menjalani penahanan. Tim gabungan Divisi Propam dan Bareskrim Polri terus memetakan secara presisi seluruh rantai instruksi maupun keterlibatan operasional di lapangan.
Sebagai bagian dari pendalaman tersebut, Biro Pertanggungjawaban Profesi (Wabprof) Divisi Propam Polri resmi menempatkan perwira tinggi berpangkat Brigadir Jenderal berinisial TK di tempat khusus (patsus). Langkah ini diambil untuk mendalami dugaan keterlibatan yang bersangkutan dalam menindaklanjuti instruksi pengawasan (surveillance) terhadap target berdasarkan data intersepsi ilegal.
Memperkuat Konstruksi Pidana hingga Aspek Keamanan Negara
Sejalan dengan penegakan disiplin internal, penyidik Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri juga memperluas dimensi penegakan hukum pidana umum. Di luar jeratan pasal akses ilegal, intersepsi tanpa hak, serta penghapusan jejak digital dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan KUHP, Polri resmi menerbitkan laporan polisi baru guna mengusut dugaan pemufakatan jahat maupun tindak pidana makar.
Pendalaman konstruksi hukum ini merespons pandangan strategis Komisi III DPR RI yang menilai bahwa penyadapan ilegal terhadap kepala negara bukan sekadar pelanggaran administratif, melainkan menyentuh aspek kedaulatan dan keamanan nasional yang harus dituntaskan hingga ke akar persoalan.
Momentum Reformasi Tata Kelola Teknologi Penegakan Hukum
Peristiwa penyalahgunaan perangkat Lawful Interception Management System (LIMS) ini menjadi pelajaran berharga bagi reformasi tata kelola keamanan siber dan intelijen nasional. Seiring langkah penegakan hukum yang berjalan transparan, parlemen kini turut mempercepat pematangan Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyadapan agar pemanfaatan teknologi pengawasan di masa depan memiliki pagar hukum yang ketat, mekanisme audit berlapis, serta jaminan perlindungan hak privasi warga negara.
Sinergi antara ketegasan penegakan etik di internal Polri dan pembenahan regulasi di tingkat legislatif diharapkan menjadi fondasi kokoh untuk memulihkan kepercayaan publik sekaligus memastikan institusi penegak hukum bekerja secara profesional dan berintegritas tinggi.
(KE/Red)











