Cirebon, 25 November 2024 – Warga dari Desa PenPen dan Desa Sinarancang menggelar aksi protes atas rencana penutupan jalan alternatif yang menghubungkan kedua desa menuju Bendungan Setupatok, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon. Jalan alternatif yang sudah di perbaiki oleh Kepala Desa PenPen, jalan alternatif dulu dikenal sebagai “Pintu 12” ini telah lama menjadi jalur penting bagi warga untuk mempersingkat waktu perjalanan, terutama saat terjadi kemacetan di jalan utama.
Penutupan jalan alternatif ini terkait dengan proyek pemeliharaan Bendungan Setupatok oleh Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Cimanuk. Namun, rencana tersebut menuai penolakan keras dari warga, yang merasa tidak dilibatkan dalam keputusan tersebut.
Salah satu warga Bu Imah, menyatakan kekecewaannya terhadap rencana penutupan jalan. Jalan ini sangat membantu, terutama bagi anak-anak yang menuju sekolah yang berjalan kaki dan digunakan oleh warga untuk menghindari macet. Kalau jalan ini ditutup, kami harus memutar jauh, ujarnya.
Selain itu, suasana memanas ketika sejumlah pekerja proyek diduga bertindak anarkis. Salah satu pekerja bahkan dikabarkan mencoba mengintimidasi seorang jurnalis yang tengah meliput, hingga mengancam menggunakan alat berupa cangkul dan disaksikan oleh warga yang ada dilokasi.
Kepala Desa PenPen Mustofa, mengungkapkan bahwa pihaknya tidak menerima pemberitahuan resmi mengenai penutupan jalan. Ia menyebut, berdasarkan surat dari BBWS, hanya disebutkan adanya pembersihan bangunan dan warung di sekitar Bendungan Setupatok, bukan penutupan jalan alternatif.
Kami mencari solusi terbaik agar proyek bisa berjalan tanpa mengorbankan kebutuhan warga. Kami akan usulkan jalan alternatif baru sebagai pengganti. Namun, warga meminta agar jalan yang ada saat ini tidak ditutup sebelum jalan baru selesai, jelas Mustofa.
Babinsa setempat juga turut mendukung upaya mediasi antara warga dan BBWS. Pihak desa berharap solusi ini dapat segera disampaikan ke BBWS agar tidak ada lagi gesekan di lapangan.
Warga dari kedua desa menegaskan bahwa mereka hanya meminta akses yang adil dan tidak menghalangi proyek. Namun, mereka juga berharap pemerintah lebih memperhatikan kebutuhan masyarakat lokal sebelum mengambil keputusan besar seperti ini.
Protes ini menjadi pengingat pentingnya komunikasi dan koordinasi antara pemerintah, pihak proyek, dan masyarakat yang terdampak.
(Eka)
