Disampaikan di Hotel Sahid, Selasa 7 Januari 2025
Oleh: Achmad Nur Hidayat, Ekonom dan Pakar Kebijakan Publik UPNVJ.
Pertumbuhan ekonomi Vietnam yang mencapai 7,09% pada tahun 2024 menempatkan negara ini sebagai salah satu kisah sukses ekonomi di Asia Tenggara.
Dengan PDB sebesar USD 476,3 miliar (sekitar Rp 7.716 triliun), Vietnam membuktikan bahwa pendekatan kebijakan ekonomi yang terfokus pada inklusivitas, keberanian berinovasi, dan respons yang cepat terhadap tantangan global dapat membawa hasil yang signifikan.
Sebaliknya, Indonesia, meskipun memiliki potensi besar dan dipimpin menteri yang paling lama menguasai makro, Sri Mulyani, tampaknya tertinggal dalam hal menciptakan pertumbuhan ekonomi yang kuat dan berkelanjutan.
Perbedaan ini bukan hanya soal angka, tetapi juga filosofi pembangunan dan keberpihakan kebijakan.
Pendekatan Vietnam yang Lebih Maju dan Inklusif
Salah satu pendorong utama keberhasilan ekonomi Vietnam adalah kebijakan fiskal yang inklusif dan keberpihakan terhadap kelas menengah.
Berbeda dengan Indonesia yang cenderung memprioritaskan pertumbuhan di kalangan elite ekonomi, Vietnam memberikan relaksasi pajak, stimulus ekonomi, dan insentif bagi sektor-sektor yang melibatkan masyarakat kelas menengah dan bawah.
Strategi ini menciptakan efek domino yang positif: daya beli meningkat, sektor informal tumbuh menjadi formal, dan arus investasi langsung ke sektor-sektor yang produktif.
Selain itu, Vietnam juga menawarkan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang lebih rendah dibandingkan Indonesia, yaitu 8% berbanding 11%. Meski sekilas hanya selisih 3%, dampaknya signifikan bagi pelaku usaha kecil dan menengah (UKM).
Ide Sri Mulyani bahkan hendak menjadikan PPN Indonesia lebih tinggi lagi menjadi 12 persen untung saja Prabowo membatalkan 12 persen untuk semua komoditas kecuali hanya untuk barang mewah.
Dengan PPN yang lebih rendah, biaya produksi dan harga barang di Vietnam lebih terjangkau, sehingga mendorong konsumsi domestik dan meningkatkan daya saing produk lokal di pasar ekspor.
Indonesia, di sisi lain, cenderung membebankan biaya fiskal yang lebih besar kepada masyarakat kelas menengah, menggerus daya beli dan mempersulit perkembangan usaha kecil.
Respons Pandemi yang Cepat dan Efektif
Keberhasilan Vietnam juga tidak lepas dari penanganan pandemi COVID-19 yang jauh lebih efektif dibandingkan Indonesia.
Ketika Indonesia memilih langkah social distancing yang setengah hati, Vietnam dengan tegas menerapkan kebijakan karantina wilayah (lockdown) yang komprehensif.
Hasilnya, Vietnam berhasil mengendalikan penyebaran virus dengan lebih cepat dan meminimalkan dampak ekonomi jangka panjang.
Keberanian ini memungkinkan Vietnam membuka ekonominya lebih awal, memberikan ruang bagi ekspor dan arus investasi asing untuk kembali mengalir dengan cepat.
Sebaliknya, pendekatan Indonesia yang kurang terstruktur mengakibatkan ketidakpastian ekonomi yang berkepanjangan, menghambat pemulihan dan menimbulkan dampak psikologis pada pasar.
Kebijakan Ekonomi yang Progresif
Vietnam juga unggul dalam menciptakan iklim investasi yang menarik.
Dengan peraturan yang jelas, infrastruktur yang terus ditingkatkan, dan birokrasi yang efisien, negara ini berhasil menarik investasi asing langsung (FDI) dalam jumlah besar.
Industri manufaktur, elektronik, dan tekstil menjadi tulang punggung perekonomian Vietnam, didukung oleh kebijakan perdagangan yang proaktif dan kemitraan strategis dengan berbagai negara.
Indonesia, di sisi lain, masih terjebak dalam pendekatan ekonomi konvensional yang terlalu bergantung pada sektor sumber daya alam.
Alih-alih berinvestasi pada teknologi, pendidikan, dan industrialisasi, pemerintah sering kali memprioritaskan proyek-proyek besar yang kurang berdampak langsung pada masyarakat menengah ke bawah.
Sri Mulyani dan Kebijakan yang Memberatkan Kelas Menengah
Di Indonesia, Menteri Keuangan Sri Mulyani sering dipuji karena kemampuan teknokratiknya. Namun, kebijakan fiskal yang ia terapkan justru sering dianggap tidak berpihak pada kelas menengah. Peningkatan tarif PPN menjadi 11% dan 12 % untuk barang mewah, penghapusan subsidi secara bertahap, dan fokus pada menggenjot penerimaan pajak dari sektor formal telah menciptakan beban yang berat bagi masyarakat kelas menengah.
Pendekatan ini kontras dengan Vietnam yang justru memanfaatkan kelas menengah sebagai motor penggerak ekonomi.
Sebagai contoh, relaksasi pajak di sektor properti dan insentif bagi UKM di Vietnam memberikan ruang bagi masyarakat untuk berkontribusi dalam pertumbuhan ekonomi, sementara di Indonesia kebijakan fiskal sering kali lebih menguntungkan golongan atas.
Pendekatan Pembangunan: Keadilan Sosial yang Berbeda
Perbedaan fundamental lainnya terletak pada filosofi pembangunan.
Vietnam menempatkan keadilan sosial sebagai inti dari kebijakannya. Hal ini terlihat dari distribusi pembangunan yang merata, baik di perkotaan maupun pedesaan. Infrastruktur di daerah terpencil terus dikembangkan, sehingga mendorong pemerataan ekonomi.
Indonesia, di sisi lain, sering kali terkonsentrasi pada pembangunan kota-kota besar.
Proyek infrastruktur yang masif seperti ibu kota baru (IKN) justru dianggap lebih menguntungkan elite politik dan bisnis daripada masyarakat luas.
Kesenjangan antara Jawa dan luar Jawa tetap menjadi masalah yang belum terpecahkan, menciptakan ketimpangan yang menghambat potensi ekonomi nasional secara keseluruhan.
Pembiayaan Pembangunan: Vietnam vs Indonesia
Vietnam mengadopsi strategi pembiayaan pembangunan yang lebih berkelanjutan.
Negara ini cenderung mengutamakan investasi langsung dari luar negeri untuk membiayai proyek-proyek strategis, mengurangi beban pada anggaran negara.
Dengan menciptakan lingkungan bisnis yang kondusif, Vietnam menarik FDI untuk membangun infrastruktur dan sektor manufaktur tanpa terlalu bergantung pada utang.
Sebaliknya, Indonesia sering kali mengandalkan utang luar negeri untuk membiayai proyek infrastruktur besar.
Meski pembangunan infrastruktur penting, ketergantungan pada utang dapat menjadi beban jangka panjang bagi perekonomian, terutama jika tidak diimbangi dengan peningkatan produktivitas dan efisiensi.
Saatnya Berubah: Rekomendasi untuk Indonesia
Kisah sukses Vietnam seharusnya menjadi pelajaran penting bagi Indonesia. Sudah saatnya pemerintah mengadopsi pendekatan ekonomi yang lebih inklusif dan progresif.
Kebijakan fiskal harus dirancang untuk memberdayakan kelas menengah, bukan membebani mereka. Peningkatan investasi pada pendidikan, teknologi, dan industrialisasi harus menjadi prioritas utama.
Sri Mulyani dan tim ekonomi saat ini telah bekerja keras, tetapi hasilnya menunjukkan perlunya evaluasi mendalam.
Jika pendekatan yang sama terus diterapkan, Indonesia berisiko tertinggal semakin jauh dari negara-negara tetangganya. Mungkin sudah saatnya memberikan kesempatan kepada pemimpin ekonomi baru dengan visi yang lebih segar dan berorientasi pada keadilan sosial.
Indonesia memiliki potensi besar untuk tumbuh lebih cepat dari Vietnam, tetapi itu hanya bisa terjadi jika pemerintah berani mengambil langkah-langkah yang benar-benar pro-rakyat.
Pendekatan ekonomi yang mengutamakan kesejahteraan masyarakat menengah dan bawah adalah kunci untuk menciptakan pertumbuhan yang berkelanjutan dan inklusif. Perubahan harus dimulai sekarang, sebelum peluang emas ini terlewatkan.
End
