JAKARTA, KINERJAEKSELEN.co – Badan Pusat Statistik [BPS] mendapat kucuran dana sebesar Rp7 trilun untuk memperbaiki kesalahan data tunggal sosial ekonomi nasional [DTSN].
Polemik data ini mencuat dan menjadi sorotan, karena pemeringkatan desil yang dinilai tidak sesuai dengan kondisi masyarakat, seperti yang terjadi di sejumlah daerah.
Dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Keuangan Jakarta, Kamis [27/8/2026], Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan, anggaran sebesar Rp7 triliun yang dikucurkan pemerintah, antara lain digunakan untuk perbaikan DTSEN dan pelaksanaan sensus ekonomi.
“Makanya sedang diperbaiki itu DTSEN nya. Saya ngeluarin uang cukup banyak lho ke BPS tahun ini,” kata Purbaya.
Purbaya mengungkapkan, BPS sebelumnya sempat meminta tambahan anggaran untuk perbaikan DTSEN. Anggaran tersebut dikatakan Purbaya, juga mencakup pelaksanaan sensus ekonomi serta sejumlah program BPS lainnya.
“DTSEN dan sensus itu kalau enggak salah hampir Rp7 triliun atau lebih sedikit ya. Dengan macam-macam ya, cukup banyak termasuk untuk BPS,” ujarnya.
Dengan anggaran tersebut, Purbaya berharap DTSEN dapat menghasilkan data yang lebih akurat dan menjadi standar baku yang dapat digunakan pemerintah ke depan.
Menurut Purbaya, perbaikan diperlukan agar kesalahan dalam pemeringkatan dapat diminimalisir.
“Tahun depan seharusnya akan lebih baik. Kalau melakukan kesalahan satu atau dua kan biasanya selalu ada di survei ya, tapi saya harapkan di tahun depan lebih rapi,” tegasnya.
Sebelumnya perubahan data desil menuai sorotan. Perubahan desil membuat sekelompok masyarakat dari tukang becak, pedagang asongan, pengidap gagal ginjal, hingga mahasiswa tidak lagi mendapat perlindungan sosial dari negara, seperti bantuan sosial, jaminan kesehatan hingga beasiswa pendidikan.
Editor: Jagad N
