MEDAN, KINERJAEKSELEN.co — Di atas kertas, program Makan Bergizi Gratis (MBG) adalah wajah welas asih negara. Anak-anak dijanjikan gizi, ibu hamil dijanjikan perhatian, dan rakyat dijanjikan masa depan yang lebih sehat. Namun, di balik angka Rp 335 triliun, tersimpan ironi yang kian sulit ditutup-tutupi.
Riset Policy Research Center (Porec) memaparkan fakta telanjang: 88,5% publik percaya manfaat program ini justru mengalir ke elite dan pengelola, bukan ke anak-anak yang seharusnya menjadi penerima utama.
Jika ini benar, maka MBG bukan sekadar program gagal. Ia telah berubah menjadi mekanisme distribusi kekayaan—dari negara ke lingkaran kekuasaan.
Kenyang di Atas, Kosong di Bawah
Bayangkan sebuah meja makan: di atasnya, hidangan berlimpah dinikmati para elite. Di bawahnya, anak-anak hanya menatap dengan porsi seadanya.
Gambaran karikatural ini bukan sekadar satire. Ia kini menjadi persepsi mayoritas publik.
Sebanyak 87% responden menyebut program ini rawan korupsi, sementara 79% menilai kualitas makanan sengaja diturunkan. Artinya, yang dipangkas bukan hanya anggaran tapi juga hak dasar anak-anak atas gizi yang layak.
Korupsi yang Tak Perlu Disembunyikan
Yang menarik, dugaan penyimpangan dalam MBG tidak lagi terasa sebagai praktik yang disembunyikan rapi. Ia justru tampak terang-benderang dalam pengalaman sehari-hari warga.
Makanan yang tidak sesuai standar, menu yang semakin memburuk dari waktu ke waktu, hingga dugaan mark-up bahan baku, semuanya menjadi cerita yang berulang.
Dalam kondisi seperti ini, korupsi tidak lagi terasa sebagai kejahatan tersembunyi. Ia menjadi bagian dari sistem.
Program Sosial atau Proyek Politik?
Masalah utama MBG tampaknya bukan pada niat awalnya melainkan pada desain kekuasaannya. Ketika distribusi program bergantung pada jaringan politik dan operator yang terhubung dengan kekuasaan, maka yang lahir bukan pelayanan publik, melainkan proyek politik.
Rantai distribusi yang panjang menciptakan satu hal: semakin banyak tangan yang memegang, semakin sedikit yang sampai ke piring anak-anak. Dan dalam logika rente, kualitas adalah korban pertama.
Rakyat Tidak Lagi Percaya, dan Tidak Lagi Diam
Hanya 20% responden yang masih mendukung kelanjutan program ini, sebuah angka yang mencerminkan runtuhnya legitimasi publik.
Namun yang lebih penting, publik tidak memilih diam. Hampir seluruh responden menyatakan akan bertindak, dari sekadar bersuara di media sosial hingga terlibat dalam aksi kolektif.
Ini bukan sekadar keluhan. Ini adalah akumulasi kekecewaan yang mulai berubah menjadi tekanan sosial.
Negara di Persimpangan: Membenahi atau Membiarkan?
Pemerintah kini berada di titik krusial. Melanjutkan program tanpa perubahan hanya akan memperdalam krisis kepercayaan. Menghentikan tanpa solusi juga bukan pilihan.
Satu-satunya jalan rasional adalah evaluasi total, bukan kosmetik, melainkan struktural:
-membuka seluruh alur anggaran,
-memutus keterkaitan politik dalam pengelolaan,
-serta menyerahkan pengawasan pada pihak independen.
Tanpa itu, MBG hanya akan menjadi monumen mahal dari kegagalan kebijakan.
Anak-anak: Korban yang Tak Punya Suara
Pada akhirnya, yang paling dirugikan bukan negara, bukan pemerintah, dan bahkan bukan elite. Yang paling dirugikan adalah anak-anak: mereka yang dijadikan alasan utama program ini ada tapi justru menjadi pihak terakhir yang diperhatikan.
Ketika program gizi berubah menjadi proyek kekuasaan, maka yang hilang bukan hanya anggaran. Yang hilang adalah kepercayaan, dan masa depan, seperti dikutip dari kabarindoraya.com, Kamis (16/4/2026) malam.
(KTS/rel)
Sumber: kabarindoraya.com,
