Oleh Achmad Nur Hidayat, Ekonom dan Pakar Kebijakan Publik UPN Veteran Jakarta
Apakah kenaikan suku bunga adalah cara paling tepat menyelamatkan rupiah, atau justru tanda bahwa ekonomi Indonesia sedang kehabisan instrumen yang lebih sehat?
Pertanyaan ini penting setelah Bank Indonesia menaikkan BI Rate sebesar 50 basis poin menjadi 5,25 persen pada 20 Mei 2026.
Deposit facility ikut naik menjadi 4,25 persen dan lending facility menjadi 6 persen. Ini merupakan kenaikan pertama dalam dua tahun dan dilakukan ketika rupiah tertekan hingga sekitar Rp17.745 per dolar AS, melemah sekitar 6 persen sepanjang 2026.
BI menyebut langkah ini diperlukan untuk menjaga stabilitas rupiah, mengantisipasi risiko inflasi impor, dan merespons tingginya kebutuhan dolar jangka pendek, termasuk pembayaran utang luar negeri, repatriasi dividen, dan kebutuhan valas musiman.
Namun kenaikan BI Rate yang signifikan harus dibaca bukan hanya sebagai kebijakan teknis, melainkan sebagai sinyal tekanan.
Bila bank sentral harus menaikkan bunga secara agresif saat inflasi relatif terkendali, artinya persoalan utama bukan semata inflasi, tetapi kepercayaan pasar terhadap rupiah.
Data BPS menunjukkan inflasi April 2026 hanya 2,42 persen secara tahunan, masih dalam rentang sasaran BI 2,5 persen plus minus 1 persen. Inflasi inti juga masih terkendali di 2,44 persen secara tahunan.
Di sinilah paradoksnya. Suku bunga dinaikkan untuk menjaga nilai tukar, tetapi bunga tinggi dapat menekan pertumbuhan.
Ia seperti rem darurat di jalan menurun. Rem itu perlu agar kendaraan tidak tergelincir, tetapi jika ditarik terlalu lama, mesin bisa panas, roda bisa aus, dan perjalanan ekonomi menjadi lambat.
Rupiah Lemah Bukan Hanya Masalah Moneter
Kenaikan BI Rate perlu dikritisi karena rupiah tidak melemah hanya akibat faktor eksternal. Memang ada tekanan global, termasuk ketegangan geopolitik, harga minyak, penguatan dolar, dan perburuan aset aman.
Akan tetapi tekanan domestik juga tidak kecil. Investor membaca arah fiskal, kualitas belanja, risiko subsidi energi, intervensi negara dalam ekspor komoditas, serta isu independensi bank sentral.
Pasar mencatat bahwa tekanan terhadap rupiah terjadi bersamaan dengan kekhawatiran investor terhadap rencana fiskal, independensi bank sentral, dan meningkatnya intervensi negara.
Cadangan devisa juga disebut telah terkuras sekitar US$10 miliar untuk intervensi stabilisasi rupiah.
Pada saat yang sama, pemerintah mendorong penguatan kontrol atas ekspor komoditas seperti batu bara dan sawit melalui badan negara, serta mewajibkan devisa hasil ekspor sumber daya alam ditempatkan di bank-bank pemerintah.
Kebijakan ini bisa dipahami sebagai upaya mengamankan devisa. Tetapi bila tidak transparan, ia dapat dibaca pasar sebagai risiko baru: biaya usaha naik, kepastian kebijakan turun, dan ruang rente melebar.
Maka BI menaikkan bunga untuk membeli kepercayaan pasar, sementara kebijakan fiskal dan sektoral berisiko mengurangi kembali kepercayaan itu.
Pertumbuhan 5,61 Persen Belum Tentu Cukup Kuat Menahan Bunga Tinggi
Pemerintah bisa mengatakan ekonomi masih solid. BPS mencatat ekonomi Indonesia triwulan I 2026 tumbuh 5,61 persen secara tahunan. Dari sisi produksi, sektor akomodasi dan makan minum tumbuh 13,14 persen.
Dari sisi pengeluaran, konsumsi pemerintah tumbuh sangat tinggi, yaitu 21,81 persen.
Namun angka ini perlu dibaca hati-hati. Pertumbuhan yang banyak ditopang konsumsi pemerintah tidak selalu mencerminkan kekuatan ekonomi produktif.
Jika bunga tinggi berlangsung lama, dampaknya akan terasa pada kredit investasi, kredit modal kerja, KPR, pembiayaan UMKM, dan belanja korporasi.
Perusahaan menunda ekspansi, rumah tangga menahan konsumsi, dan UMKM makin sulit memperoleh modal murah.
Masalahnya, BI sendiri masih menargetkan pertumbuhan 2026 di kisaran 4,9 sampai 5,7 persen.
Ini Artinya ruang perlambatan tetap terbuka. Jika bunga dinaikkan terlalu tinggi atau terlalu lama, pertumbuhan bisa bergeser ke batas bawah.
Dalam kondisi itu, rupiah memang mungkin tertahan sementara, tetapi ekonomi domestik kehilangan tenaga.
Stabilitas Semu Tidak Cukup
Suku bunga tinggi dapat menarik modal jangka pendek, tetapi tidak otomatis menciptakan devisa baru.
Ia bisa membuat aset rupiah lebih menarik, tetapi tidak memperbaiki struktur ekspor, ketergantungan impor energi, defisit kepercayaan, atau kualitas belanja negara.
Inilah inti paradoks BI Rate. Ketika rupiah melemah, bunga dinaikkan. Ketika bunga naik, investasi dan konsumsi melemah.
Ketika pertumbuhan melemah, investor kembali ragu. Akhirnya rupiah tetap rentan karena pasar tidak hanya melihat selisih bunga, tetapi juga melihat prospek ekonomi, disiplin fiskal, dan kepastian kebijakan.
Dengan kata lain, BI Rate adalah pagar sementara, bukan fondasi rumah. Ia bisa menahan tekanan dari luar, tetapi tidak bisa menggantikan reformasi struktural.
Jalan Keluar: Jangan Biarkan BI Bekerja Sendirian
Solusi paling penting adalah tidak membebankan stabilitas rupiah hanya kepada Bank Indonesia.
Pemerintah harus membantu melalui disiplin fiskal, komunikasi kebijakan yang konsisten, dan desain intervensi ekonomi yang transparan.
Pertama, APBN harus menjadi jangkar kepercayaan. Program besar pemerintah perlu dijelaskan sumber pembiayaannya, risiko fiskalnya, dan target manfaatnya.
Pasar tidak menolak belanja sosial, tetapi pasar menolak ketidakjelasan pembiayaan.
Kedua, kebijakan devisa hasil ekspor dan ekspor satu pintu harus dijalankan dengan tata kelola ketat.
Jika tidak, niat menjaga devisa bisa berubah menjadi birokrasi baru yang mahal dan rawan rente.
Ketiga, pemerintah perlu memperkuat sektor penghasil devisa, bukan hanya menahan devisa.
Ekspor manufaktur, hilirisasi yang efisien, pariwisata, jasa modern, dan investasi produktif harus menjadi sumber kekuatan rupiah jangka panjang.
Keempat, BI perlu menjaga keseimbangan. Kenaikan bunga boleh menjadi langkah darurat, tetapi jangan menjadi strategi permanen.
Inflasi saat ini masih terkendali, sehingga ruang kebijakan harus tetap mempertimbangkan pertumbuhan.
Pada akhirnya, stabilitas rupiah yang sehat tidak bisa dibeli terus-menerus dengan bunga mahal.
Rupiah yang kuat karena ekonomi produktif jauh lebih berharga daripada rupiah yang hanya ditahan oleh suku bunga tinggi.
Indonesia membutuhkan stabilitas, tetapi bukan stabilitas semu yang mengorbankan investasi, UMKM, konsumsi, dan lapangan kerja.
BI Rate 5,25 persen mungkin perlu sebagai rem darurat. Tetapi pemerintah harus segera memperbaiki jalan, mesin, dan arah perjalanan ekonomi.
Jangan sampai rupiah tampak stabil di permukaan, sementara pertumbuhan perlahan kehilangan napas.
END
