JAKARTA, KINERJAEKSELEN.co – Menyusul momentum transisi kepemimpinan dan dinamika penegakan hukum belakangan ini, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang baru Letjen TNI Kristomei Sianturi, berjanji akan melakukan bersih-bersih dan konsolidasi internal di lingkungan BNPB.
Ia menegaskan, langkah “bersih-bersih” ini diambil demi mengembalikan marwah BNPB sebagai institusi kemanusiaan yang akuntabel, transparan, dan berkinerja tinggi.
“Ah, jadi kalau kasus OTT kemarin, kami serahkan sepenuhnya kepada aparat penegak hukum untuk memproses hukumnya. Tidak ada intervensi dari BNPB. Silakan aparat penegak hukum memproses itu sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku,” kata Kristomei di Istana Negara, Jakarta, Kamis (15/10/2026).
Kristomei mengatakan akan melakukan konsolidasi dan pembenahan internal setelah resmi memimpin BNPB. Kasus dugaan korupsi yang menyeret pegawai BNPB menjadi salah satu perhatian dalam pembenahan tersebut.
“Tentu dong (bersih-bersih BNPB). Kan saya bilang konsolidasi internal,” ujar Kristomei.
Kristomei menyatakan bahwa tidak ada toleransi bagi tindakan yang merugikan keuangan negara atau mencederai kepercayaan publik di tengah situasi darurat bencana.
Komitmen Pembenahan Tata Kelola BNPB
Kristomei berjanji akan melakukan perombakan total di institusinya. Langkah strategis ini mencakup perombakan instrumen pengawasan di berbagai lini operasional kedeputian:
Sistem Pengadaan: Digitalisasi penuh proses pengadaan logistik kebencanaan untuk menutup celah transaksional.
Audit Internal: Menggandeng BPK dan KPK guna melakukan reviu menyeluruh atas proyek berjalan.
Mutasi Jabatan: Menerapkan sistem merit yang ketat guna memastikan penempatan pejabat berbasis kompetensi dan integritas.
Menjaga Marwah Lembaga Kemanusiaan
Kepala BNPB menegaskan bahwa pembenahan ini bukan sekadar rotasi struktural, melainkan pembersihan kultural dari praktik-praktik birokrasi yang koruptif. Langkah ini diharapkan mampu mempercepat respons kebencanaan tanpa mengorbankan prinsip kehati-hatian anggaran.
Sinyal bersih-bersih ini sejalan dengan tuntutan publik yang menginginkan reformasi total di tubuh lembaga-lembaga strategis demi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih (good governance).
Ketika disinggung terkait Sestama Rustian yang sempat terjaring OTT KPK, Kristomei mengatakan akan mengikuti proses hukum yang saat ini sedang berjalan. Dia juga membuka kemungkinan melakukan pergantian pejabat jika diperlukan.
“Ya nanti kita lihat. Kalau memang harus karena ada proses hukum di situ, ya kalau memang harus ganti, kita ganti,” ujarnya.
Ketika ditanya soal bantuan hukum kepada pegawai BNPB yang terseret kasus di KPK, ia tak bicara banyak. Kristomei menegaskan akan mengikuti proses hukum di KPK.
“Ya, kita ikuti saja proses hukumnya nanti bagaimana sebaiknya,” imbuhnya.
[KE/Jgd]
