DENPASAR, KINERJAEKSELEN.co – Sinyal merah krisis energi tengah menyelimuti Pulau Dewata. Dalam sepekan terakhir, fenomena kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM)—terutama jenis Pertalite dan Pertamax—kian parah hingga melumpuhkan aktivitas mobilitas, ekonomi, dan sektor pariwisata di berbagai kawasan krusial Bali.
Pantauan di lapangan menunjukkan antrean kendaraan bermotor mengular panjang dari 1 hingga 2 kilometer di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU). Situasi memprihatinkan terjadi di Kota Denpasar, Kabupaten Badung, Klungkung, Gianyar, Tabanan, hingga Buleleng.
Kondisi ini memaksa sejumlah warga bertahan hingga dini hari di area SPBU. Bahkan, di SPBU Jalan WR Supratman, Denpasar Timur, beberapa pengendara dilaporkan rela tidur di atas trotoar jalan demi mengamankan pasokan bahan bakar untuk kendaraan operasional mereka. Kelelahan fisik akibat antrean berjam-jam ini bahkan sempat memicu insiden warga pingsan di Kabupaten Badung.
Dampak dari krisis ini mulai merembet ke sektor makro. Pengemudi ojek online (ojol) mengeluhkan penurunan pendapatan yang drastis akibat waktu yang terbuang di SPBU. Di sisi lain, Pemerintah Provinsi Bali terpaksa mengambil langkah darurat dengan mengeluarkan kebijakan pembelajaran daring (online) bagi sekolah-sekolah di wilayah terdampak guna meminimalisasi penggunaan sisa bahan bakar masyarakat.
Gagap Perencanaan dan Sengkarut Logistik
Merespons jeritan publik, akademisi dan pengamat kebijakan menyoroti adanya persoalan mendasar pada masterplan ketahanan dan manajemen risiko energi nasional. Akademisi Universitas Warmadewa, Putu Rumawan Salain, menilai krisis ini mengindikasikan kelemahan serius dalam sistem perencanaan stok cadangan operasional (reserve) di Terminal BBM Manggis dan Benoa.
“Artinya kita tidak punya reserve yang cukup di dalam tangki-tangki penampungan. Seharusnya, ada cadangan minimal untuk kebutuhan satu minggu yang aman guna mengantisipasi hambatan logistik,” ujar Putu dalam analisisnya terkait tata kelola energi daerah.
Di sisi lain, Direktur Utama PT Pertamina (Persero), Simon Aloysius Mantiri, membeberkan bahwa pemicu utama kemacetan pasokan ini diakibatkan oleh gangguan teknis bongkar muat kapal tanker. Kapal pengangkut BBM dilaporkan mengalami kendala saat proses penjangkaran di perairan Bali, yang secara otomatis mengacaukan jadwal suplai ke Terminal BBM. Kondisi logistik yang terhambat ini diperparah oleh tekanan panic buying massal di masyarakat yang membuat konsumsi harian melonjak melebihi kuota rata-rata reguler SPBU.
Intervensi Darurat dan Pembatasan Ketat
Guna mengurai benang kusut kelangkaan ini, Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus bergerak cepat dengan meluncurkan strategi pemulihan darurat. Pertamina menjadwalkan suplai tambahan berkala lewat jalur laut dengan total pasokan mencapai 57,9 juta liter, yang terdiri atas 44,9 juta liter Pertalite dan 13 juta liter Pertamax.
Selain itu, sebanyak 108 unit armada mobil tangki dikerahkan penuh untuk mempercepat pemulihan distribusi ke SPBU. Jam operasional fasilitas pengisian juga dirombak, di mana 60 SPBU di Kota Denpasar kini diinstruksikan beroperasi nonstop selama 24 jam penuh.
Langkah taktis yang tidak kalah krusial adalah penerapan kebijakan pembatasan darurat melalui skema Pertamina Delivery Service (PDS). Untuk mengurai antrean kendaraan roda dua, pembelian BBM jenis Pertalite di beberapa titik SPBU padat kini dibatasi maksimal hanya 3 liter per motor dan wajib menggunakan skema pembayaran tunai (cash only).
Krisis energi di Bali menjadi alarm keras bagi BPH Migas dan Kementerian ESDM untuk mengevaluasi secara menyeluruh mekanisme distribusi regional. Transparansi volume pengiriman, pemanfaatan teknologi digital terintegrasi untuk pemantauan stok riil, serta penguatan infrastruktur tangki timbun di destinasi pariwisata internasional mutlak diperlukan agar kelumpuhan ekonomi akibat kelangkaan energi fosil tidak kembali berulang di masa mendatang.
[KE/Red]
