Pertumbuhan ekonomi belum sepenuhnya berubah menjadi kesejahteraan.
Kenaikan harga pangan, penyusutan kelas menengah, dan memburuknya kredit pinjaman daring memperlihatkan tekanan daya beli yang tidak cukup diselesaikan melalui stimulus konsumsi akhir tahun.
Mengapa ekonomi Indonesia tumbuh 5,47 persen, tetapi semakin banyak masyarakat harus berutang untuk memenuhi kebutuhan hidup?
Pertanyaan ini menjadi penting ketika pemerintah merayakan pertumbuhan ekonomi triwulan III 2026, sementara harga pangan meningkat, kelas menengah tertekan, dan risiko gagal bayar pinjaman daring justru memburuk.
Badan Pusat Statistik mencatat ekonomi triwulan III 2026 tumbuh 5,47 persen secara tahunan, sedangkan pertumbuhan kumulatif Januari hingga September mencapai 5,45 persen.
Konsumsi rumah tangga tumbuh 5,04 persen dan menyumbang 51,97 persen terhadap produk domestik bruto.
Angka tersebut menunjukkan aktivitas ekonomi tetap kuat.
Akan tetapi, pertumbuhan konsumsi agregat tidak otomatis berarti seluruh masyarakat mengalami peningkatan kesejahteraan.
Persoalan utama Indonesia bukan sekadar menciptakan pertumbuhan, melainkan memastikan pertumbuhan menghasilkan pendapatan riil, pekerjaan berkualitas, dan ketahanan ekonomi rumah tangga.
Ketika Pertumbuhan Tidak Sampai ke Dompet Rakyat
Bank Indonesia mencatat inflasi Oktober 2026 sebesar 3,23 persen secara tahunan.
Namun, inflasi pangan bergejolak mencapai 5,81 persen, meningkat dari 5,03 persen pada September.
Bagi rumah tangga berpendapatan rendah, kenaikan harga pangan memiliki konsekuensi lebih berat dibandingkan kelompok kaya.
Sebagian besar pendapatan harus digunakan untuk kebutuhan pokok, sehingga ruang untuk pendidikan, kesehatan, tabungan, dan konsumsi lainnya menyempit.
Tekanan tersebut semakin serius karena kualitas pekerjaan belum sepenuhnya membaik.
BPS mencatat 57,93 persen pekerja Indonesia masih berada di sektor informal pada Agustus 2026, sementara rata-rata upah buruh hanya Rp3,42 juta per bulan.
Ini artinya, pertumbuhan ekonomi belum cukup kuat menghasilkan pekerjaan dengan pendapatan dan perlindungan yang memadai.
Kondisi kelas menengah memperlihatkan persoalan serupa.
Data BPS yang diolah Mandiri Institute menunjukkan jumlah penduduk kelas menengah turun dari 47,9 juta orang pada 2024 menjadi 46,7 juta pada 2025.
Sebaliknya, kelompok menuju kelas menengah meningkat menjadi 142 juta orang.
Penurunan tersebut tidak berarti seluruhnya jatuh miskin.
Namun, semakin banyak keluarga berada dalam posisi ekonomi yang mudah terguncang ketika menghadapi kenaikan harga, kehilangan pekerjaan, atau kebutuhan kesehatan mendadak.
Pinjaman Daring, Alarm Daya Beli yang Terabaikan
Gejala tekanan keuangan rumah tangga juga perlu dibaca melalui perkembangan pinjaman daring.
Otoritas Jasa Keuangan mencatat outstanding pinjaman daring mencapai Rp106,48 triliun pada September 2026, meningkat 17,02 persen dibandingkan tahun sebelumnya.
Yang lebih mengkhawatirkan adalah memburuknya kualitas pembayaran.
Tingkat wanprestasi lebih dari 90 hari atau TWP90 meningkat dari 4,32 persen pada Juli menjadi 4,73 persen pada Agustus, kemudian mencapai 5,36 persen pada September 2026.
Kenaikan ini menunjukkan semakin besarnya proporsi pembiayaan yang mengalami keterlambatan pembayaran lebih dari 90 hari.
Angkanya bahkan sudah melampaui ambang 5 persen yang menjadi perhatian pengawasan OJK.
Perlu diakui, pinjaman daring tidak seluruhnya digunakan untuk konsumsi.
Sebagian mendukung modal usaha dan aktivitas produktif.
Namun, ketika pembiayaan berkembang bersamaan dengan meningkatnya kredit bermasalah, muncul pertanyaan penting mengenai kemampuan peminjam memenuhi kewajiban utangnya.
Apabila sebagian masyarakat menggunakan utang baru untuk mempertahankan konsumsi atau membayar kewajiban sebelumnya, pertumbuhan belanja yang tampak kuat dapat menyembunyikan kerentanan keuangan.
Dalam keadaan tersebut, utang bukan lagi sekadar instrumen pembiayaan, melainkan berpotensi menjadi mekanisme bertahan hidup.
Risikonya adalah lingkaran tekanan keuangan: pendapatan terbatas, kebutuhan meningkat, pinjaman bertambah, dan pembayaran cicilan semakin mengurangi kemampuan konsumsi berikutnya.
Oleh karena itu, kenaikan TWP90 harus dibaca sebagai sinyal risiko yang perlu diteliti bersama indikator pendapatan, penggunaan pinjaman, serta kemampuan membayar rumah tangga.
Stimulus Nataru Tidak Cukup Mengobati Persoalan Struktural
Pemerintah menyiapkan stimulus transportasi senilai Rp883,4 miliar menjelang Natal 2026 dan Tahun Baru 2027 untuk mendorong mobilitas dan aktivitas ekonomi.
Kebijakan tersebut dapat membantu sektor pariwisata, transportasi, perdagangan, dan UMKM.
Namun, manfaatnya berpotensi lebih besar dinikmati kelompok yang memang memiliki kemampuan melakukan perjalanan.
Masyarakat yang kesulitan membeli kebutuhan pokok tentu tidak otomatis memperoleh manfaat dari diskon tiket pesawat atau kereta.
Persoalannya bukan apakah stimulus diperlukan, melainkan apakah manfaat fiskalnya benar-benar memperkuat daya beli masyarakat atau hanya memindahkan konsumsi ke periode liburan.
Pemerintah perlu mengombinasikan stimulus tersebut dengan stabilisasi harga pangan, bantuan yang tepat sasaran, penciptaan pekerjaan formal, serta penguatan pendapatan pekerja.
OJK juga harus memperketat pengawasan kualitas pinjaman daring, menguji kemampuan membayar calon peminjam, dan memperkuat perlindungan terhadap praktik pembiayaan yang berisiko memperburuk beban utang rumah tangga.
DPR perlu memastikan anggaran stimulus dievaluasi berdasarkan manfaat ekonomi tambahan dan kelompok masyarakat yang menerimanya, bukan sekadar besarnya anggaran terserap.
Pada akhirnya, pertumbuhan 5,47 persen patut diapresiasi, tetapi tidak cukup dijadikan satu-satunya ukuran keberhasilan pembangunan.
Ekonomi tidak boleh dianggap berhasil hanya karena PDB meningkat, sementara masyarakat semakin bergantung pada utang untuk mempertahankan kehidupannya.
Ukuran keberhasilan yang lebih mendasar adalah ketika pendapatan riil meningkat, harga kebutuhan dasar terjangkau, kelas menengah menguat, dan masyarakat mampu memenuhi kebutuhan tanpa terus-menerus menambah utang.
Oleh Achmad Nur Hidayat, Ekonom dan Pakar Kebijakan Publik UPN Veteran Jakarta.
Soal Bauran B50
Ekonom UPN Veteran Jakarta Achmad Nur Hidayat mengingatkan adanya risiko apabila penerapan B50 dilakukan secara kaku tanpa mekanisme penyesuaian.
Berdasarkan simulasi kuantitatif periode 2027–2030, penerapan B50 secara fixed mandate berpotensi menghindari impor solar hingga 46,82 juta kiloliter.
Namun, kebijakan tersebut juga berisiko mengurangi volume ekspor CPO karena pasokan sawit lebih banyak terserap untuk kebutuhan domestik.
Jika dipatok kaku tanpa mekanisme penyesuaian, simulasi menunjukkan volume ekspor sawit berpotensi tertahan di kisaran 26,16 juta ton pada 2030, sementara dana pungutan ekspor BPDP tidak lagi mencukupi untuk menutup beban insentif yang berisiko memicu defisit pendanaan, kata Achmad.
Karena itu, Achmad mengusulkan agar pemerintah menerapkan skema B50 yang lebih adaptif dengan batas pengaman fiskal dan pasokan.
Dengan mekanisme tersebut, tingkat bauran biodiesel dapat disesuaikan mengikuti perubahan harga pasar sehingga penyaluran biodiesel tetap optimal tanpa menambah tekanan terhadap keuangan negara.
Dari sisi industri dan fiskal, penerapan B50 juga menyimpan konsekuensi yang perlu diantisipasi. Ekonom UPN Veteran Jakarta Achmad Nur Hidayat mengingatkan bahwa penerapan mandatori B50 secara kaku berpotensi mengurangi volume ekspor minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) sekaligus meningkatkan kebutuhan insentif biodiesel.
Berdasarkan simulasi kuantitatif periode 2027–2030, penerapan B50 dengan skema fixed mandate berpotensi menghindari impor solar hingga 46,82 juta kiloliter. Namun, kebijakan tersebut juga berisiko menahan ekspor sawit di kisaran 26,16 juta ton pada 2030.
Selain penyusutan ekspor, beban insentif selisih harga biodiesel untuk sektor PSO juga berpotensi membengkak. Kondisi ini dikhawatirkan membuat dana pungutan ekspor yang dikelola Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) tidak lagi mencukupi untuk menutup kebutuhan insentif.
Achmad menilai pemerintah perlu menyiapkan skema mandatori yang lebih adaptif dengan batas pengaman fiskal dan pasokan. Dengan mekanisme tersebut, tingkat bauran biodiesel dapat disesuaikan mengikuti perubahan harga pasar dan ketersediaan bahan baku.
Skema ini dinilai penting agar ambisi mengurangi ketergantungan terhadap impor solar tidak justru menekan ekspor sawit dan menciptakan risiko defisit pendanaan insentif.
Soal Tunjangan Pensiun Gibran
Gibran Mundur, Pensiun Penuh. Rakyat Harus Berhemat adilkah?
Oleh Achmad Nur Hidayat, Ekonom dan Pakar Kebijakan Publik UPN Veteran Jakarta.
Pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden pada 12 November 2026 menyisakan pertanyaan serius.
Mengapa pejabat yang baru menjalankan tugas sekitar dua tahun berpotensi memperoleh pensiun penuh, rumah, kendaraan, pengemudi, staf, dan berbagai fasilitas lain yang dibiayai APBN?
Persoalannya bukan hak pribadi Gibran, melainkan desain negara dalam memberikan penghargaan kepada pejabat tinggi.
Apakah wajar masa pengabdian yang berbeda menghasilkan hak pensiun pokok yang sama, sementara jutaan rakyat masih berjuang memperoleh penghasilan dan perlindungan sosial yang layak?
Menurut Sekretariat Negara, Presiden Prabowo Subianto menerima surat pengunduran diri Gibran pada 12 November 2026.
Surat serupa disampaikan kepada MPR.
Peristiwa ini seharusnya menjadi momentum mengevaluasi sistem pensiun pejabat negara yang hampir setengah abad belum mengalami pembaruan mendasar.
Pensiun Penuh Tanpa Memperhitungkan Masa Jabatan
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1978, Pasal 6, menetapkan bahwa Presiden dan Wakil Presiden yang berhenti dengan hormat memperoleh pensiun sebesar 100 persen gaji pokok terakhir.
Penjelasannya bahkan menegaskan bahwa masa jabatan tidak memengaruhi besarnya pensiun.
Menurut Kementerian Sekretariat Negara, gaji pokok Wakil Presiden sebesar Rp20.160.000 per bulan, ditambah tunjangan jabatan Rp22 juta ketika aktif.
Dengan demikian, apabila pemberhentiannya memenuhi ketentuan hukum, Gibran berpotensi menerima pensiun pokok Rp20,16 juta setiap bulan atau Rp241,92 juta setahun, belum termasuk tunjangan dan fasilitas lainnya.
Jika nominal tersebut dibayarkan selama 20 tahun tanpa perubahan, nilainya mencapai Rp4,84 miliar.
Ini merupakan ilustrasi matematis, bukan estimasi kewajiban aktual negara.
Persoalan mendasarnya adalah sistem pensiun tidak membedakan pengabdian dua tahun dengan lima tahun.
Negara memberikan penghargaan berdasarkan jabatan, bukan durasi pengabdian.
Memang, Presiden dan Wakil Presiden menjalankan tanggung jawab konstitusional yang besar.
Perlindungan setelah menjabat dapat dibenarkan.
Akan tetapi, penghargaan negara tetap harus memiliki ukuran proporsionalitas dan kemampuan pembiayaan yang masuk akal.
Tagihan APBN Lebih Besar daripada Pensiun
Angka Rp20,16 juta sesungguhnya hanya sebagian kecil dari potensi keseluruhan biaya.
Pasal 7 hingga Pasal 11 UU Nomor 7 Tahun 1978 mengatur tunjangan pensiun, pembiayaan air, listrik dan telepon, perawatan kesehatan keluarga, rumah kediaman beserta perlengkapannya, kendaraan negara dengan pengemudi, serta staf pegawai negeri.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/PMK.06/2022 bahkan menetapkan standar rumah mantan Presiden dan Wakil Presiden dengan luas tanah maksimal 1.500 meter persegi di Jakarta atau kesetaraan nilainya di luar Jakarta, serta luas bangunan maksimal 1.500 meter persegi.
Ketentuan tersebut merupakan batas standar pengadaan, bukan bukti bahwa Gibran telah menerima rumah dengan ukuran tersebut.
Biaya rumah, kendaraan, pengemudi, staf, kesehatan, dan operasional jelas memiliki konsekuensi fiskal.
Sebagian merupakan pengadaan aset, sebagian lainnya pengeluaran berulang.
Namun, berapa total nilai ekonomi fasilitas yang benar-benar diberikan?
Inilah informasi yang seharusnya dibuka kepada publik.
Transparansi tidak cukup hanya menjelaskan pensiun bulanan.
Negara perlu menghitung keseluruhan biaya, termasuk kewajiban fiskal jangka panjang.
Ketika Rakyat Harus Berhemat
Badan Pusat Statistik pada 5 Agustus 2026 melaporkan bahwa penduduk miskin Indonesia masih mencapai 22,93 juta jiwa atau 8,07 persen pada Maret 2026.
Garis kemiskinan nasional tercatat Rp669.235 per kapita per bulan.
Angka tersebut memang tidak dapat dibandingkan langsung dengan standar penghasilan pejabat.
Namun, keduanya menggambarkan kesenjangan perlindungan ekonomi yang perlu diperhatikan dalam kebijakan negara.
Sementara itu, UU Nomor 17 Tahun 2025 menetapkan belanja APBN 2026 sebesar Rp3.842,73 triliun dengan defisit Rp689,15 triliun.
Dalam skala tersebut, pensiun seorang mantan Wakil Presiden tentu tidak signifikan untuk menjelaskan defisit APBN.
Namun, persoalannya bukan penghematan dari satu individu, melainkan konsistensi prinsip efisiensi dan keadilan fiskal.
Ketika pemerintah meminta kementerian menghemat anggaran, bantuan sosial diperiksa ketat, dan kebutuhan pelayanan publik harus bersaing mendapatkan pembiayaan, fasilitas mantan pejabat juga harus tunduk pada prinsip akuntabilitas yang sama.
Negara tidak seharusnya menerapkan pengawasan sangat ketat kepada penerima bantuan, tetapi tidak menyajikan perhitungan lengkap mengenai fasilitas kelompok pejabat tertinggi.
Mengoreksi Aturan, Bukan Menghapus Hak Sepihak
Hak yang telah dijamin undang-undang harus dihormati.
Reformasi tidak boleh berubah menjadi pencabutan hak seseorang tanpa dasar hukum.
Namun, DPR dan pemerintah perlu mengevaluasi UU Nomor 7 Tahun 1978.
Formula pensiun dapat dikaji agar mempertimbangkan masa pengabdian tanpa mengabaikan tanggung jawab konstitusional.
Ketentuan baru perlu berlaku prospektif dengan aturan peralihan yang jelas.
Kementerian Keuangan dan Kementerian Sekretariat Negara juga perlu memublikasikan laporan biaya lengkap fasilitas mantan pejabat, dengan tetap menjaga aspek keamanan dan privasi yang sah.
BPK harus memastikan pengeluaran tersebut tercatat, mempunyai dasar hukum, dan dapat diaudit.
Fasilitas yang berkaitan dengan keamanan negara perlu dipisahkan dari fasilitas pribadi.
Pengunduran diri Gibran bukan sekadar pergantian kekuasaan.
Peristiwa ini membuka kesempatan memperbaiki hubungan antara penghargaan terhadap jabatan dan tanggung jawab fiskal.
Negara boleh memberikan penghormatan kepada mereka yang pernah berkuasa.
Akan tetapi, penghormatan itu harus mempunyai batas, ukuran, dan pertanggungjawaban yang jelas.
Sebab uang APBN bukan milik pejabat yang sedang atau pernah berkuasa.
Uang tersebut adalah amanah rakyat yang harus dikelola untuk kepentingan publik, termasuk ketika kekuasaan telah berakhir.
Oleh Achmad Nur Hidayat, Ekonom dan Pakar Kebijakan Publik UPN Veteran Jakarta.
