JAKARTA, KINERJAEKSELEN.co — Pemerintah Indonesia terus mempercepat langkah strategis menuju keanggotaan penuh Organization for Economic Co-operation and Development (OECD). Agenda besar ini ditegaskan sebagai instrumen transformasi kebijakan nasional guna menopang Visi Indonesia Emas 2045 serta mendukung target pertumbuhan ekonomi hingga 8 persen.
Dalam Rapat Koordinasi Tim Nasional Aksesi Indonesia ke OECD pada Senin (9/11/2026), Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto selaku Ketua Tim Nasional menekankan bahwa proses aksesi ini melampaui formalitas diplomatik biasa. Langkah ini merupakan reformasi struktural terintegrasi untuk menyelaraskan regulasi domestik dengan standar serta praktik terbaik global.
Fondasi Transformasi dan Kebijakan Berbasis Bukti
Menko Airlangga menjelaskan bahwa penyelarasan dengan instrumen hukum OECD secara langsung memperkuat kualitas regulasi dan implementasi kebijakan di dalam negeri. Reformasi ini berjalan beriringan dengan agenda Asta Cita Pemerintah yang menempatkan tata kelola regulasi sebagai pilar utama pembangunan nasional.
“Melalui proses ini, Indonesia memperkuat kualitas kebijakan, regulasi, dan implementasinya agar selaras dengan standar global yang telah teruji, sehingga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, kesejahteraan masyarakat yang lebih baik, serta pembangunan yang berkelanjutan,” ujar Menko Airlangga Hartarto di Jakarta.
Progres Signifikan Tahap Technical Review
Setelah resmi menerima OECD Accession Roadmap pada pertengahan 2024, Indonesia kini berada dalam tahapan krusial Technical Review (peninjauan teknis) yang telah berjalan dinamis sejak September 2025. Proses evaluasi ini menjadi forum krusial untuk membedah keselarasan kebijakan nasional.
Hingga kuartal akhir 2026, komitmen kuat Indonesia ditunjukkan melalui progres pembahasan yang telah dimulai pada 24 dari total 25 bidang aksesi yang dipersyaratkan. Beberapa sektor riil dan tata kelola strategis yang menjadi fokus peninjauan komprehensif ini meliputi:
Tata Kelola Sektor Publik & Korporasi: Penguatan transparansi, efektivitas regulasi, dan manajemen berbasis bukti (evidence-based policy).
Investasi & Iklim Usaha: Optimalisasi iklim investasi dan penguatan regulasi persaingan usaha yang sehat.
Akuntabilitas & Hukum: Peningkatan performa pemberantasan korupsi serta standardisasi basis data statistik nasional.
Target 2028 dan Keterlibatan Multisektor
Pemerintah secara terukur memasang target untuk menyelesaikan keseluruhan proses aksesi terintegrasi ini pada tahun 2028. Guna mencapai target tersebut, fokus penilaian tidak hanya tertuju pada tataran regulasi tertulis, melainkan pada efektivitas implementasi nyata di lapangan.
Menko Airlangga menegaskan keberhasilan ini menuntut partisipasi aktif dari seluruh pemangku kepentingan non-pemerintah, termasuk dunia usaha, akademisi, organisasi masyarakat sipil, hingga dukungan legislatif dari parlemen (DPR RI) dalam mengawal penyelarasan undang-undang.
Akselerasi aksesi Indonesia ini juga mendapat respons positif dan dukungan kuat dari sejumlah negara anggota utama OECD, seperti Australia, Irlandia, Belanda, Jepang, Korea Selatan, Inggris, Swiss, serta kemitraan strategis bersama Asian Development Bank (ADB). Dukungan internasional ini sekaligus merefleksikan tingginya kepercayaan global terhadap stabilitas reformasi ekonomi dan akuntabilitas tata kelola di Indonesia.
[KE/Red]
