JAKARTA, KINERJAEKSELEN.co — Menandai dibukanya Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026-2027, Komisi III DPR RI langsung mengambil langkah taktis dengan mengagendakan rapat kerja (raker) bersama Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto pada Kamis mendatang.
Langkah konstitusional ini diambil guna mengusut tuntas motif serta membongkar aktor intelektual di balik dugaan kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.
Kasus yang menjadi atensi publik ini mencuat setelah kepolisian menetapkan mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo (LSP) bersama dua perwira tinggi Polri lainnya sebagai tersangka atas dugaan penyadapan tanpa prosedur baku.
Komitmen Pengawasan dan Transparansi Hukum
Ketua Komisi III DPR RI menegaskan bahwa parlemen akan mengawal penegakan hukum skandal ini secara objektif dan akuntabel. Otoritas legislatif memandang tindakan penyadapan terhadap kepala negara dan sejumlah tokoh strategis sebagai bentuk pelanggaran serius yang berpotensi mengganggu stabilitas tata kelola pemerintahan.
Melalui rapat kerja yang dijadwalkan pasca-pembukaan masa sidang ini, parlemen menuntut transparansi penuh dari Korps Bhayangkara. Evaluasi mendalam terhadap sistem pengawasan internal kepolisian menjadi poin utama guna memastikan instrumen intelijen dan teknologi hukum tidak disalahgunakan di luar koridor hukum formal.
Poin Fokus Evaluasi Parlemen
Dalam agenda penegakan hukum terukur ini, DPR RI memetakan tiga aspek evaluasi krusial yang akan dibahas bersama Kapolri:
Pengungkapan Motif Formal: Menuntut penjelasan komprehensif mengenai tujuan operasional serta aliran data dari hasil penyadapan ilegal tersebut.
Audit Total Teknologi Informasi: Mendorong pembenahan tata kelola sistem monitoring kepolisian guna mencegah terjadinya kebocoran fungsional di masa depan.
Akuntabilitas Penegakan Hukum: Memastikan proses peradilan berjalan adil, independen, dan terbebas dari benturan kepentingan internal.
Langkah responsif Komisi III DPR RI ini mencerminkan komitmen checks and balances yang berjalan efektif, di mana lembaga legislatif menjalankan performa pengawasan ketat demi menjaga marwah institusi negara dan menjamin penegakan hukum yang berintegritas tinggi.
[KE/Red]
