JAKARTA, KINERJAEKSELEN.co — Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI memastikan tidak ada ketentuan konstitusi yang mewajibkan calon wakil presiden (cawapres) pengganti Gibran Rakabuming Raka berasal dari partai politik (parpol) atau koalisi pengusung. Penentuan dua nama kandidat sepenuhnya menjadi hak prerogatif Presiden Prabowo Subianto.
Ketua MPR RI Ahmad Muzani menjelaskan dalam rapat gabungan di Kompleks Parlemen bahwa UUD 1945 tidak mensyaratkan latar belakang partai politik bagi usulan dua nama cawapres dari Presiden. Para kandidat hanya perlu memenuhi syarat konstitusional umum pencalonan, meskipun Presiden diprediksi tetap berkomunikasi dengan parpol pengusung.
“Menurut Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa Presiden mengusulkan dua nama,” kata Ketua MPR RI, Ahmad Muzani usai menggelar rapat gabungan bersama fraksi partai politik dan kelompok DPD di Gedung Nusantara V, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (13/11/2026).
Menyusul pengunduran diri Gibran pada 12 November 2026, MPR menyepakati beberapa langkah percepatan:
Pengiriman Surat: MPR segera menyurati Presiden Prabowo untuk meminta dua nama kandidat.
Batas Waktu & Verifikasi: Presiden memiliki waktu 14 hari untuk menyerahkan nama, yang kemudian diverifikasi oleh tim khusus perwakilan fraksi dan DPD.
Sidang Paripurna: Pemilihan dan pelantikan cawapres baru dijadwalkan pada 2 Desember 2026.
Seluruh proses ini dipastikan berjalan transparan demi menjaga efektivitas pemerintahan.
[KE/Red]
