Daerah  

Sri Sultan: APBD dan Regulasi Harus Berpihak kepada Rakyat

Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X [Foto Humas Pemda DIY]

YOGYAKARTA, KINERJAEKSELEN.co – Perlindungan pekerja rentan, penguatan usaha kecil, pelayanan publik berkualitas, hingga ketersediaan air bagi masyarakat menjadi bagian penting dari arah pembangunan DIY 2027. Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X menegaskan, anggaran dan regulasi daerah harus berpihak kepada rakyat, menjawab persoalan yang dihadapi masyarakat, serta menghadirkan manfaat nyata dalam kehidupan sehari-hari.

Penegasan tersebut disampaikan Sri Sultan dalam Rapat Paripurna DPRD DIY di Ruang Sidang DPRD DIY, Jumat (13/11), didampingi Wakil Gubernur DIY KGPAA Paku Alam X. Rapat tersebut mengagendakan penetapan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) dan/atau Peraturan Daerah Istimewa (Perdais) Tahun 2027 serta persetujuan bersama Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD DIY Tahun Anggaran 2027.

Sri Sultan mengingatkan bahwa kewenangan pemerintahan harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab, kehati-hatian, dan integritas. Berbagai persoalan sosial, ekonomi, dinamika politik, hingga tata kelola pemerintahan menjadi pengingat bahwa setiap kebijakan membutuhkan evaluasi agar tidak berhenti pada perencanaan, tetapi benar-benar memberikan solusi.

Terkait Propemperda 2027, DPRD DIY mengusulkan lima Rancangan Peraturan Daerah (Raperda), yakni tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Ekonomi Kreatif, Penyelenggaraan Pelayanan Publik, Pemberdayaan dan Perlindungan Usaha Kecil, Pengelolaan Sumber Daya Air, serta Pengelolaan Museum. Sementara itu, Pemerintah Daerah DIY mengajukan satu Raperda tentang Perlindungan Pekerja melalui Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

Sri Sultan memberikan dukungan positif terhadap keenam usulan tersebut karena dinilai relevan dengan kebutuhan pembangunan dan kepentingan masyarakat. Salah satu perhatian utama adalah perluasan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan, khususnya bagi pekerja sektor informal dan kelompok pekerja rentan.

Bagi pekerja yang menggantungkan penghidupan dari pekerjaan sehari-hari, kecelakaan kerja dapat berdampak langsung terhadap keberlangsungan pendapatan keluarga. Melalui Raperda tersebut, Pemda DIY ingin memperkuat komitmen pemerintah dan pemangku kepentingan dalam memperluas kepesertaan program jaminan sosial ketenagakerjaan. Dengan perlindungan ini, pekerja diharapkan memiliki jaminan ketika menghadapi risiko pekerjaan sesuai manfaat program yang diikuti.

Keberpihakan kepada masyarakat juga tercermin dalam Raperda Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Sri Sultan berharap regulasi tersebut memperkuat standar pelayanan, kepastian prosedur, transparansi, akuntabilitas, pemanfaatan teknologi informasi, serta mekanisme pengaduan yang responsif. Penguatan kapasitas aparatur menjadi bagian penting agar masyarakat memperoleh pelayanan yang mudah, cepat, adil, dan berkualitas.

Di sektor ekonomi, Raperda Pemberdayaan dan Perlindungan Usaha Kecil diharapkan memperkuat fasilitasi pembiayaan, pendampingan, standardisasi produk, dan perluasan akses pemasaran. Langkah ini penting agar usaha kecil tidak hanya mampu bertahan, tetapi juga berkembang dan memiliki daya saing. Sementara itu, pengembangan ekonomi kreatif membutuhkan pembagian kewenangan yang jelas serta kolaborasi antara pemerintah daerah, pemerintah kabupaten/kota, akademisi, dunia usaha, komunitas, dan media.

Persoalan sumber daya air juga membutuhkan perhatian serius. Alih fungsi lahan, meningkatnya kebutuhan air untuk kawasan perkotaan dan pariwisata, serta kerentanan kawasan karst terhadap kekeringan menjadi tantangan yang perlu diantisipasi. Pengelolaan sumber daya air secara terpadu diharapkan mampu menjaga kelestarian lingkungan sekaligus menjamin keadilan akses air bagi masyarakat dan keberlanjutan pembangunan ekonomi.

Adapun Raperda Pengelolaan Museum diarahkan untuk memperkuat peran museum sebagai ruang edukasi, pelestarian identitas, serta pewarisan nilai sejarah dan kebudayaan kepada generasi mendatang. Penyusunannya tetap harus memperhatikan pembagian kewenangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sri Sultan menegaskan, keberhasilan pembentukan peraturan daerah tidak cukup diukur dari jumlah regulasi yang dihasilkan maupun kesesuaiannya dengan ketentuan hukum. Hal yang lebih penting adalah efektivitas pelaksanaan serta dampaknya bagi masyarakat. Karena itu, pengawasan dan evaluasi terhadap implementasi regulasi harus menjadi bagian dari tata kelola pemerintahan.

“Keberhasilan yang sesungguhnya justru terletak pada sejauh mana peraturan tersebut dapat dilaksanakan secara efektif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” tegas Sri Sultan.

Selain penetapan Propemperda 2027, rapat paripurna tersebut juga mengagendakan persetujuan bersama terhadap Raperda APBD DIY Tahun Anggaran 2027. Sri Sultan menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD DIY, fraksi, komisi, serta Badan Anggaran atas dedikasi dan kontribusi pemikiran selama proses pembahasan.

Berbagai pandangan, saran, dan masukan yang berkembang selama pembahasan menjadi bagian penting dalam penyempurnaan rancangan anggaran hingga mencapai kesepakatan bersama. Persetujuan tersebut menjadi tahapan penting menuju penetapan APBD sebagai dasar pelaksanaan program pemerintahan dan pembangunan DIY pada 2027.

Selanjutnya, Raperda APBD DIY Tahun Anggaran 2027 akan disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri untuk dievaluasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Sri Sultan berharap hasil evaluasi dapat diterima dalam batas waktu yang ditentukan sehingga proses penyempurnaan dan penetapan APBD dapat segera dilaksanakan.

Dalam pembangunan DIY, Sri Sultan juga mengingatkan pentingnya memperhatikan karakteristik, kewenangan, dan keistimewaan daerah. Nilai-nilai luhur filosofi Hamemayu Hayuning Bawana hendaknya menjadi landasan dalam merumuskan kebijakan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan. Dengan demikian, pembangunan tidak hanya berorientasi pada capaian fisik dan ekonomi, tetapi juga menjaga keseimbangan lingkungan, keadilan, serta kemanfaatan bagi masyarakat.

Menutup sambutannya, Sri Sultan mengajak seluruh unsur pemerintahan untuk menyatukan langkah dan memperkuat kolaborasi dalam menunaikan tanggung jawab pemerintahan serta pembangunan daerah.

“Dengan sinergisitas, setiap pembangunan yang dilaksanakan akan membawa manfaat yang sebesar-besarnya bagi seluruh masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta,” tandasnya.

Sementara itu, Ketua DPRD DIY Nuryadi menyampaikan bahwa melalui penandatanganan naskah keputusan DPRD dan persetujuan bersama, secara resmi telah ditetapkan Program Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Istimewa DIY Tahun 2027 serta Program Kerja DPRD DIY Tahun 2027. Rapat paripurna juga menghasilkan persetujuan bersama antara Gubernur DIY dan DPRD DIY terhadap Raperda APBD DIY Tahun Anggaran 2027.

Nuryadi menyampaikan apresiasi kepada Gubernur DIY dan seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam pembahasan hingga tercapainya kesepakatan tersebut. Ia berharap sinergi antara eksekutif dan legislatif terus terjaga dalam mengawal pembentukan regulasi dan pelaksanaan pembangunan di DIY. (Fn/Rdy)

Sumber:Humas Pemda Yogyakarta

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *