KINERJAEKSELEN.co, Jakarta – Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan Perkasa Roeslani mengapresiasi Bank Dunia yang merilis hasil dari Laporan Business Ready (B-Ready) 2024. Laporan tersebut, sangat penting untuk memberikan umpan balik dari upaya-upaya perbaikan yang dilakukan oleh pemerintah dalam mengejar target pertumbuhan ekonomi 8% pada 2029.
“Harapannya tahun depan peringkat ini bisa meningkat lebih baik lagi, terutama dari segi business efficiency. Dan salah satu hal yang ingin kita tingkatkan adalah dari tahap business entry, kita akan duduk bersama dengan kementerian/lembaga lainnya untuk mempermudah hal ini,” jelas Rosan saat membuka acara forum bertajuk “New Insight on the business environment in Indonesia : Exploring the world Bank’s Business Ready Report” yang diselenggarakan oleh Bank Dunia, di Jakarta hari ini (10/2).
Mantan Ketua Umum Kadin ini, menyoroti pentingnya efisiensi, perbaikan regulasi, serta peningkatan pelayanan publik sebagai kunci menarik investasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi.
“Untuk mengevaluasi dan mengurangi kesenjangan dalam regulasi dan layanan publik, serta memberikan kepastian hukum dan kenyamanan bagi investor, kami di Kementerian Investasi dan Hilirisasi telah menyusun langkah-langkah perbaikan iklim investasi. Rencana ini sangat terbuka terhadap masukan dari berbagai pihak, termasuk pelaku usaha, akademisi, dan organisasi internasional untuk terus meningkatkan daya saing Indonesia,” ujar Menteri Rosan.
Forum ini memaparkan Laporan Business Ready (B-Ready) 2024 dari Bank Dunia yang menilai secara komprehensif iklim bisnis di berbagai negara dengan tiga pilar penilaian utama yaitu kerangka regulasi, layanan publik, dan efisiensi operasional. Laporan ini menunjukkan peringkat Indonesia dengan skor 64 dalam pilar Regulatory Framework, 63 dalam pilar Public Services, dan 61 dalam pilar Operational Efficiency, serta menempatkan Indonesia di peringkat ketiga di ASEAN (Association of Southeast Asian Nations) setelah Singapura dan Vietnam.
Menteri Rosan menegaskan, Pemerintah Indonesia terus melakukan perbaikan karena investasi akan menjadi motor penggerak utama bagi pertumbuhan ekonomi ke depan. Laporan Bank Dunia ini menunjukkan peningkatan iklim bisnis Indonesia dalam reformasi regulasi dan penyederhanaan prosedur perizinan, serta transparansi. Namun dari segi pelayanan publik, masih ada kesenjangan dalam akses dan efisiensi pelayanan untuk mendukung bisnis.
Salah satu yang juga di-highlight dalam laporan tersebut adalah lamanya waktu yang dibutuhkan untuk investor asing untuk masuk ke Indonesia membutuhkan waktu hingga 65 hari. Sementara bila dibandingkan dengan berbagai negara tetangga waktu yang dibutuhkan di level 7-10 hari.
”Ada tiga hal yang akan saya highlight, pertama sangat penting bagi Indonesia untuk meningkatkan pelayanan publik melalui digitalisasi. Memastikan bahwa digitalisasi mempercepat dan mudah dipakai untuk pelaku bisnis. Yang kedua adalah regulasi yang terkait dengan bisnis, tidak hanya memudahkan bagi pelaku usaha yang akan masuk, tetapi juga pelaku usaha existing. Ketiga adalah keterlibatan komunitas bisnis, asosiasi pekerja, dan stakeholders lainnya, sehingga proses reformasi (regulasi dan kebijakan) yang berjalan bisa dilakukan dengan transparan, dapat dipahami, dan sesuai dengan konsensus,” jelas Noorman Loayza, Director of the Global Indicators Group at the World Bank.
Laporan Business Ready ini merupakan penerus dari Laporan Ease of Doing Business (EoDB), namun dengan pendekatan yang lebih berimbang dan transparan. Lebih dari 50 negara dikaji pada tahun 2024, dengan lebih dari 1.200 indikator per negara.
[nur/red]
