KINERJAEKSELEN.co, Yogyakarta – Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD) merupakan fondasi penting bagi transformasi keuangan daerah. Digitalisasi bahkan mampu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang ideal.
Hal ini disampaikan Wakil Gubernur DIY, KGPAA Paku Alam X saat membacakan Berbagai Gubernur DIY dalam Rapat Koordinasi Wilayah Barat P2DD Tahun 2026. Bertempat di Hotel Marriot Yogyakarta pada Senin (09/02), Sri Paduka mengatakan, saat ini, digitalisasi transaksi pemerintah daerah bukan lagi hanya pilihan.
“Digitalisasi sudah menjadi kebutuhan yang mendesak dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, efisien, akuntabel, dan fokus pada pelayanan publik. Oleh karena itu, Rakorwil Barat P2DD ini forum yang memiliki makna sangat strategis,” ungkap Sri Paduka.
Dikatakan Sri Paduka, elektronifikasi transaksi pemerintah, baik dari sisi pendapatan maupun belanja, telah terbukti mampu memperkuat pengendalian, meminimalkan kebocoran, serta meningkatkan kemudahan akses layanan bagi masyarakat. Dan untuk mewujudkan ekosistem digital yang memadai, setidaknya perlu empat pilar utama.
“Ekosistem digital yang mampu bertumpu pada empat pilar, yaitu regulasi yang adaptif, kanal layanan yang beragam dan inklusif, kesiapan dan ketersediaan sistem, serta kapasitas SDM dan literasi digital, baik aparatur pemerintah maupun masyarakat. Keempat aspek ini harus berjalan seiring agar digitalisasi benar-benar berdampak nyata,” jelasnya Sri Paduka.
Sri Paduka menambahkan, Pemda DIY terus mendorong sinergi antara pemerintah daerah, Bank Indonesia, BPD, serta seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat elektronifikasi pajak dan retribusi, digitalisasi belanja daerah, serta integrasi sistem keuangan dengan layanan publik. Hal ini dikarenakan, kolaborasi yang erat diyakini akan mempercepat terciptanya pemerintahan digital yang responsif dan berdaya saing.
“Semoga forum ini juga menjadi ruang berbagi praktik baik, penguatan kapasitas, serta peningkatan literasi bagi seluruh Tim P2DD. Mari kita jadikan momentum ini sebagai langkah bersama untuk membangun tata kelola keuangan daerah yang modern, inklusif, dan berkelanjutan,” imbuh Sri Paduka.
Dalam kesempatan yang sama, Direktur Departemen Reguonal Kantor Pusat Bank Indonesia, Budi Widihartanto mengatakan, perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) secara nasional terus meningkat dengan jumlah Pemda di tahap digital mencapai 93,6% atau 511 Pemda pada semester II tahun 2025. Meski demikian penguatan digitalisasi di daerah masih menjadi tindak lanjut yang dirumuskan dalam upaya meningkatkan kualitas implementasi P2DD di tahun 2026.
“Guna melakukan penguatan di daerah, beberapa hal perlu dilakukan. Pertama, penyusunan roadmap sesuai arahan rakornas, realisasi realisasi dan peningkatan tepat belanja negara. Lalu, perluasan dan perluasan penyediaan infrastruktur jaringan, terutama 3T dan optimalisasi peran BPD, hingga peningkatan koordinasi daerah dan pemantauan implementasi peta jalan,” imbuhnya.
Budi mengungkapkan, dengan terselenggaranya rakorwil barat ini diharapkan dapat mendorong peningkatan kualitas dan ketepatan implementasi rencana aksi dan roadmap P2DD di daerah, penguatan kualitas implementasi P2DD dalam menyongsong Kejuaraan P2DD 2026, serta peningkatan kompetensi SDM Pemda dalam implementasi roadmap P2DD. “Selain itu, diharapkan pula peningkatan sinergi dan peran BPD sebagai penggerak implementasi digitalisasi di daerah, serta peningkatan replikasi program yang sesuai dengan karakteristik daerah dalam mendorong P2DD,” imbuhnya. (Rt/Rc/Wa)
Sumber: Humas DIY
