Jakarta, KINERJAEKSELEN.co – Anggota Komisi XII dan Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Dr. (H.C.) Drs. Cornelis, M.H., menghadiri Rapat Panitia Kerja (Panja) Asumsi Dasar, Pendapatan, Defisit dan Pembiayaan dalam pembahasan RUU APBN Tahun Anggaran 2027 di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, pada Kamis (3/9/2026).
Dalam pembahasan tersebut, Cornelis dipercaya menjadi anggota Panja Asumsi Dasar, Pendapatan, Defisit dan Pembiayaan Banggar DPR RI, yang membahas fondasi utama APBN mulai dari asumsi ekonomi makro, penerimaan negara hingga arah defisit dan pembiayaan.
Cornelis menekankan bahwa target pertumbuhan ekonomi 6 persen harus berkualitas dan inklusif melalui investasi produktif, penguatan industri manufaktur, ekspor bernilai tambah serta penciptaan lapangan kerja formal.
“Pertumbuhan ekonomi harus terasa sampai kepada masyarakat. Ukurannya bukan hanya angka 6% itu, tetapi apakah lapangan kerja bertambah, kemiskinan berkurang dan kesejahteraan meningkat,” ujar Cornelis.
Menurutnya, setiap peningkatan belanja negara juga harus memiliki dampak yang dapat diukur terhadap penurunan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja, pengurangan ketimpangan dan peningkatan produktivitas. Karena itu, Panja mendorong penguatan anggaran berbasis kinerja dengan impact assessment yang jelas.
Pada sisi pendapatan, Cornelis mendorong optimalisasi Core Tax System, perluasan basis perpajakan serta penutupan kebocoran penerimaan tanpa membebani masyarakat kecil. Ketergantungan PNBP terhadap sumber daya alam juga perlu dikurangi melalui diversifikasi penerimaan, sementara hilirisasi SDA harus menghasilkan nilai tambah, memperkuat industri domestik dan menciptakan efek pengganda bagi masyarakat.
“Penerimaan negara memang harus diperkuat, tetapi jangan kemudian rakyat kecil yang menjadi sumber tambahan bebannya. Yang harus dikejar adalah potensi yang belum tergarap dan kebocoran yang harus ditutup,” tegasnya.
Sementara pada aspek pembiayaan, Panja mendorong defisit RAPBN 2027 dijaga maksimal 2,4 persen terhadap PDB. Pembiayaan defisit harus diarahkan kepada investasi produktif yang memberikan multiplier effect, sedangkan utang harus diprioritaskan bagi kegiatan yang meningkatkan kapasitas ekonomi, ekspor, manufaktur dan penciptaan lapangan kerja.
Cornelis juga menyoroti pentingnya transparansi pembiayaan non-utang dan innovative financing, termasuk hubungan kebijakan investasi pemerintah dengan Danantara, agar setiap penugasan investasi melalui uji kelayakan yang ketat dan tidak menimbulkan risiko fiskal tersembunyi di kemudian hari.
“Utang harus menghasilkan kapasitas ekonomi baru. Setiap rupiah pembiayaan negara harus jelas manfaat dan hasilnya bagi rakyat,” kata Cornelis.
Cornelis menegaskan, arah APBN 2027 harus bergeser dari sekadar mengejar ekonomi “tumbuh lebih tinggi” menjadi bagaimana rakyat dapat “sejahtera lebih cepat”. Setiap rupiah anggaran harus diarahkan untuk mengurangi beban hidup, membuka lapangan kerja, menekan kemiskinan serta mempercepat pemerataan kesejahteraan hingga ke daerah.
Sumber: Sopian Lubis, S.H., M.H. Staf Ahli Anggota Komisi XII dan Badan Anggaran DPR RI
Dr. (H.C.) Drs. Cornelis, M.H.
Editor: Man
