JAKARTA, KINERJAEKSELEN.co – DPR RI memastikan akan mengawal pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Sumatra agar berjalan cepat, terarah, dan tepat sasaran. Komitmen itu mengemuka dalam Rapat Koordinasi Satgas Pemulihan Pascabencana Sumatra antara DPR RI dan pemerintah di Gedung Nusantara IV DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (25/5).
Rapat tersebut dipimpin Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad bersama sejumlah anggota DPR RI dan jajaran pemerintah. Dalam pertemuan itu, dibahas rencana induk rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana Sumatra yang sebelumnya telah disetujui, termasuk dukungan anggaran dari pemerintah.
Dasco mengatakan, koordinasi antara DPR dan pemerintah menjadi penting agar seluruh program pemulihan dapat dijalankan secara terpadu oleh kementerian dan lembaga terkait.
“Barusan tadi telah diadakan rapat koordinasi antara Satgas pascabencana DPR RI dengan Satgas Pemulihan dan Rekonstruksi dari pihak pemerintah. Kami membahas rencana induk rehabilitasi dan rekonstruksi yang sudah disetujui dan alhamdulillah anggarannya telah disetujui oleh pemerintah,” ujar Dasco dalam konferensi pers itu.
Politisi Fraksi Partai Gerindra itu menjelaskan, pelaksanaan teknis rehabilitasi dan rekonstruksi nantinya akan berada di bawah Satgas Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pemerintah yang dipimpin Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Sementara DPR RI akan terus menjalankan fungsi koordinasi dan pengawasan agar program tersebut benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat terdampak.
“Koordinasi ini dilakukan agar kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi maupun secara teknis rencana kerja kementerian dan lembaga bisa berjalan dengan baik. Untuk hal-hal teknis nantinya akan dilakukan oleh Satgas Rehabilitasi dan Rekonstruksi dari pemerintah yang diketuai Pak Tito Karnavian,” ungkap Dasco.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian selaku Ketua Satgas Rehabilitasi dan Rekonstruksi Bencana Sumatra menyampaikan, total anggaran yang disiapkan mencapai Rp100,1 triliun untuk periode 2026 hingga 2028.
Rinciannya, pada tahun 2026 dialokasikan sebesar Rp38,9 triliun dengan fokus pada infrastruktur prioritas, sekolah, dan hunian. Selanjutnya, tahun 2027 sebesar Rp32,9 triliun, dan tahun 2028 sebesar Rp28,2 triliun.
Dari total anggaran tersebut, Kementerian Pekerjaan Umum memperoleh alokasi terbesar, yakni Rp69 triliun selama tiga tahun untuk perbaikan jalan, jembatan, dan sungai. Sementara Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman mendapat alokasi Rp7,4 triliun untuk percepatan pembangunan hunian tetap atau Huntap.
Tito menegaskan, pemerintah menargetkan pembangunan Huntap dapat selesai paling lambat pada 2027, sehingga masyarakat terdampak tidak terlalu lama tinggal di hunian sementara.
“Target kami untuk Huntap paling lambat selesai pada 2027. Kita harapkan masyarakat jangan terlalu lama berada di hunian sementara,” tegas Tito.
Rapat koordinasi tersebut dihadiri sejumlah anggota DPR RI, antara lain TA Khalid, Andi Iwan Darmawan Aras, Putih Sari, dan Kawendra Lukistian. Dari unsur pemerintah hadir Menko PMK Pratikno, Kepala BNPB Suharyanto, Dankor Brimob Ramdani Hidayat, serta Kepala BP BUMN Dony Oskaria.
Melalui koordinasi tersebut, DPR RI dan pemerintah menegaskan komitmen bersama untuk mempercepat pemulihan pascabencana Sumatra, sekaligus memastikan anggaran besar yang telah disiapkan dapat digunakan secara efektif bagi kepentingan masyarakat, seperti dikutip dari parlementaria.com, Selasa [26/5/2026] pagi.
[Man]
