JAKARTA, KINERJAEKSELEN.co – Menyikapi dinamika kerusuhan yang terjadi di Aceh yang diwarnai dengan pengibaran Bendera Bulan Bintang, pada momentum peringatan Hari Damai di Aceh, pada Sabtu [15/8/2026], Forum Komunikasi Pimpinan Daerah [Forkopimda] mengeluarkan enam rekomendasi untuk mencari akar persoalan sekaligus merumuskan solusi.
Melansir dari AJNN, Juru Bicara Pemerintah Aceh Nurlis Efendi mengatakan, rapat Forkopimda untuk mencari akar masalah dan solusi terhadap peristiwa yang menonjol yaitu kerusuhan yang terjadi di Aceh.
Rapat dipimpin Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah atau Dek Fadh, setelah sebelumnya mendapat arahan dari Wali Nanggroe Aceh, Malik Mahmud Al Haytar, dan Gubernur Aceh, Muzakir Manaf.
Nurlis menegaskan, untuk menjaga Aceh agar tetap kondusif, semua pihak diminta membangun satu narasi komunikasi publik yang menenangkan dan menyejukkan.
Sebab, kata Nurlis, bahwa perdamaian Aceh adalah fondasi bersama dalam membangun Aceh yang lebih baik ke depan.
Sedangkan terhadap persoalan bendera, Pemerintah Aceh dan DPRA akan melakukan konsultasi ke Mendagri untuk adanya kepastian hukum. Selain itu, Wagub mengimbau semua pihak untuk sama-sama menciptakan keamanan dan kenyamanan di Aceh.
“Berbagai persoalan yang menjadi pemicu kerusuhan kemarin sudah kami bahas, dan kami carikan solusinya yang terbaik untuk rakyat Aceh,” ujar Nurlis.
Peristiwa menonjol terjadi di kawasan Masjid Raya Baiturrahman dan Pendopo Gubernur Aceh. Di Masjid Raya Baiturrahman, terjadi penurunan Bendera Merah Putih dan pengibaran Bendera Bintang Bulan.
Sementara di Pendopo Gubernur Aceh, terjadi perusakan lambang negara Burung Garuda, penurunan Bendera Merah Putih, serta pengibaran Bendera Bintang Bulan
Dalam rapat tersebut, Forkopimda Aceh menyepakati enam rekomendasi. Pertama, seluruh pihak diminta menjaga Aceh tetap aman, damai, dan kondusif. Kedua, masyarakat diminta menahan diri serta mencegah terulangnya aksi serupa dengan mengutamakan pendekatan persuasif dalam menyelesaikan persoalan.
Ketiga, komunikasi dengan ulama, tokoh adat, tokoh masyarakat, serta berbagai eksponen masyarakat akan diperkuat untuk menjaga situasi tetap terkendali. Keempat, Pemerintah Aceh mendorong satu narasi komunikasi publik yang menenangkan dan menyejukkan melalui berbagai imbauan kepada masyarakat.
Kelima, Forkopimda menegaskan bahwa perdamaian Aceh merupakan fondasi bersama dalam membangun Aceh yang lebih baik ke depan. Sementara rekomendasi keenam berkaitan dengan persoalan bendera. Pemerintah Aceh bersama Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) akan berkonsultasi dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) untuk memperoleh kepastian hukum mengenai persoalan tersebut
Sumber: AJNN
