Oleh Achmad Nur Hidayat, Ekonom dan Pakar Kebijakan Publik UPN Veteran Jakarta
Bagaimana mungkin keluarga yang masih mencicil rumah, membayar sekolah anak, menanggung orang tua, dan hanya memiliki sedikit tabungan tiba-tiba dianggap kelompok kaya hanya karena masuk desil 9 atau 10?
Pertanyaan ini penting ketika klasifikasi desil semakin sering menjadi dasar penargetan kebijakan, termasuk dalam perdebatan pembatasan subsidi.
Desil bukan lagi sekadar statistik. Ia dapat menentukan siapa yang memperoleh bantuan dan siapa yang dianggap sudah cukup mampu menanggung harga lebih mahal.
Masalahnya, peringkat statistik berisiko berubah menjadi vonis kesejahteraan.
Badan Pusat Statistik (BPS) membagi penduduk yang telah diurutkan berdasarkan tingkat kesejahteraannya menjadi sepuluh kelompok.
Desil 1 merupakan 10 persen terbawah, sedangkan desil 10 adalah 10 persen teratas.
Namun BPS sendiri mengingatkan bahwa pengeluaran per kapita tidak sama dengan desil. Desil menunjukkan posisi relatif seseorang dalam distribusi kesejahteraan, bukan batas nominal universal untuk menentukan miskin atau kaya.
Perbedaan ini fundamental. Masuk desil 10 berarti relatif lebih sejahtera dibandingkan 90 persen penduduk lainnya, tetapi tidak otomatis berarti kaya secara absolut.
Lebih Tinggi Belum Tentu Kaya
Bayangkan distribusi kesejahteraan sebagai tangga sepuluh tingkat.
Orang yang berada di anak tangga kesembilan memang lebih tinggi daripada mereka yang berada di tangga pertama sampai kedelapan.
Akan tetapi, kita tidak boleh langsung menyimpulkan bahwa tangga kesembilan sudah berada di penthouse.
Data BPS memperlihatkan betapa lebarnya jarak antara tidak miskin dan benar-benar kaya.
Pada September 2024, sekitar 49,29 persen penduduk Indonesia masih berada dalam kategori menuju kelas menengah.
Kelas menengah sekitar 17,25 persen, sedangkan kelas atas hanya sekitar 0,46 persen.
Ini menunjukkan persoalan penting.
Jumlah penduduk yang termasuk dua desil teratas mencapai 20 persen populasi, sementara kelompok yang secara ekonomi dikategorikan kelas atas jauh lebih kecil.
Oleh karena itu, menyamakan desil 9 dan 10 dengan kelompok kaya merupakan penyederhanaan yang berbahaya jika digunakan untuk menentukan hak atas subsidi atau pelayanan publik.
Masalah berikutnya adalah pengeluaran tidak selalu menggambarkan ketahanan ekonomi.
Dua keluarga dapat mempunyai pengeluaran bulanan yang hampir sama dan berada dalam desil yang sama.
Keluarga pertama memiliki rumah warisan, tidak mempunyai cicilan, anak sudah selesai sekolah dan mempunyai tabungan besar.
Keluarga kedua masih mencicil rumah, membiayai dua anak sekolah, menanggung orang tua dan memiliki tabungan yang hanya cukup untuk beberapa bulan.
Secara statistik keduanya mungkin berdekatan. Secara ekonomi, kemampuan mereka menghadapi guncangan sangat berbeda.
Bahkan pengeluaran tinggi dapat terjadi justru karena beban hidup tinggi, bukan karena kekayaan tinggi.
Rumah tangga yang menghabiskan Rp10 juta dari pendapatan Rp11 juta per bulan belum tentu lebih sejahtera dibandingkan keluarga berpengeluaran Rp7 juta tetapi memiliki rumah tanpa cicilan, aset produktif dan tabungan besar.
Kelas Menengah Paling Mudah Salah Baca
Inilah persoalan terbesar bagi kelas menengah Indonesia. Mereka memiliki rumah, sepeda motor, bahkan mobil dan perangkat elektronik sehingga secara administratif terlihat mapan.
Akan tetapi, sebagian aset diperoleh melalui kredit. Pendapatannya bergantung pada pekerjaan, tabungannya terbatas, sementara biaya pendidikan, perumahan dan transportasi terus berjalan.
Jika kelompok seperti ini terlalu cepat dianggap mampu menanggung seluruh harga keekonomian, pemerintah berisiko melakukan premature graduation, yaitu mengeluarkan rumah tangga dari perlindungan negara sebelum ketahanan ekonominya benar-benar kuat.
Apalagi biaya hidup berbeda drastis antarwilayah. Pengeluaran Rp5 juta di sebuah kabupaten tidak mempunyai daya beli yang sama dengan Rp5 juta di Jakarta atau kota metropolitan lainnya.
Maka klasifikasi nasional yang terlalu mekanis juga dapat kehilangan dimensi biaya hidup lokal.
Desil Tetap Perlu, tetapi Jangan Sendirian
Solusinya bukan menghapus desil. Dengan DTSEN, pemerintah justru memiliki fondasi data yang semakin baik. Yang perlu diperbaiki adalah cara negara menerjemahkan data tersebut menjadi kebijakan.
Pengeluaran per kapita tetap dapat digunakan, tetapi harus dikombinasikan dengan pendapatan, aset, utang dan cicilan, jumlah tanggungan, status pekerjaan, biaya perumahan serta perbedaan biaya hidup antarwilayah.
Dengan kata lain, pemerintah membutuhkan ukuran ability to pay, bukan sekadar posisi seseorang dalam klasemen kesejahteraan nasional.
Untuk kebijakan subsidi, pemerintah juga sebaiknya menghindari batas yang terlalu keras. Keluarga yang berpindah dari desil 8 ke desil 9 tidak mendadak menjadi kaya.
Lebih rasional menggunakan graduasi manfaat secara bertahap sehingga subsidi berkurang sejalan dengan meningkatnya kemampuan ekonomi.
Masyarakat juga harus memperoleh mekanisme sanggah.
PHK, kematian pencari nafkah, kebangkrutan usaha atau bertambahnya tanggungan dapat mengubah kondisi keluarga jauh lebih cepat dibandingkan pembaruan database pemerintah.
Pada akhirnya, persoalannya bukan apakah desil benar atau salah.
Desil tepat untuk menunjukkan posisi relatif, tetapi tidak cukup untuk menentukan kemampuan absolut seseorang menanggung beban ekonomi.
Oleh karena itu, sebelum mencabut subsidi atau fasilitas publik, pemerintah jangan berhenti pada pertanyaan: Anda desil berapa?
Pertanyaan yang lebih tepat adalah: setelah membayar kebutuhan dasar, cicilan, pendidikan, transportasi dan seluruh tanggungannya, berapa kemampuan riil keluarga tersebut untuk menanggung tambahan beban?
Statistik seharusnya membantu negara memahami rakyat, bukan menyederhanakan kehidupan mereka.
End
