Catatan Jagad N *)
KINERJAEKSELEN.CO — Angka 27 bagi sebuah daerah otonom adalah potret kedewasaan tata kelola pemerintahan. Peringatan Hari Jadi ke-27 Kabupaten Landak yang jatuh pada 12 Oktober 2026, sejatinya bukan sekadar panggung seremonial tahunan untuk memamerkan piagam penghargaan. Momentum ini harus diletakkan sebagai ruang evaluasi kritis terhadap kinerja pelayanan publik, keberlanjutan inovasi daerah, serta strategi mitigasi hambatan struktural yang membayangi gerak pembangunan ke depan.
Mengusung tema besar “Bersinergi Membangun Kabupaten Landak”, jalannya roda pemerintahan di bawah kepemimpinan Bupati Karolin Margret Natasa berada pada titik krusial. Landak dituntut untuk lihai menyeimbangkan dua kutub: mempertahankan lompatan prestasi yang sudah diakui di level regional maupun internasional, sekaligus mendobrak keterbatasan ruang fiskal daerah yang kian menyempit akibat regulasi terpusat.
Etalase Kinerja: Keberhasilan Inovasi Hijau dan Pembinaan SDM
Dalam perspektif kinerja ekselen, Kabupaten Landak dalam beberapa tahun terakhir berhasil membuktikan diri sebagai daerah otonom yang tidak gagap inovasi. Setidaknya, ada tiga indikator utama yang menunjukkan rapor hijau performa daerah:
Pertama Keberlanjutan Inovasi Energi Pedesaan: Keberhasilan menyabet penghargaan internasional di ajang ASEAN Energy Awards 2026 melalui proyek Tenguwe Micro Hydro Power Plant menjadi bukti nyata. Inovasi menyulap PLTMH menjadi berbasis swadaya warga ini mencerminkan kepemimpinan visioner yang mampu mengeksplorasi potensi lokal menjadi solusi ketahanan energi rendah karbon di tingkat desa.
Ketahanan Pangan dan Sektor Agraris: Konsistensi dalam meraih capaian Luas Tambah Tanam (LTT) padi tertinggi di tingkat Provinsi Kalimantan Barat menegaskan posisi strategis Landak sebagai lumbung pangan utama yang andal di daerah.
Investasi SDM Generasi Muda: Lahirnya talenta-talenta muda asal Landak yang mampu menduduki podium juara di kancah sains dan olahraga internasional menjadi aset berharga. Ini membuktikan bahwa kapasitas intelektual dan fisik anak muda daerah memiliki daya saing global jika difasilitasi dengan tepat.
Hambatan Struktural: Tembok Pembatas Regulasi Fiskal
Namun, jika dianalisis menggunakan kacamata kebijakan publik yang objektif, Kabupaten Landak sedang menghadapi tantangan makro yang sangat serius: kemandirian fiskal.
Dalam pidato resminya pada momentum HUT ke-27, Bupati Karolin secara blak-blakan menyuarakan kegelisahan daerah terkait pemberlakuan regulasi nasional, khususnya Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD). Regulasi ini dinilai memangkas sebagian kewenangan daerah dalam mengelola potensi pajak dan retribusi lokal.
Dampaknya memicu terjadinya paradoks pembangunan. Di satu sisi, Pemkab Landak dipaksa memenuhi target pembangunan infrastruktur jalan, jembatan, dan fasilitas kesehatan yang tinggi. Namun di sisi lain, kantong pendapatan daerah (PAD) dikunci oleh aturan dari pusat. Ketergantungan yang tinggi terhadap dana transfer pusat pada akhirnya menguji seberapa lentur APBD Landak bergerak tanpa harus mengorbankan program pelayanan dasar masyarakat.
Rekomendasi Strategis: Langkah Akselerasi ke Depan
Menatap tantangan ke depan yang kian kompleks, Pemerintah Kabupaten Landak tidak bisa lagi mengandalkan pola kerja biasa (business as usual). Diperlukan reposisi strategi pembangunan yang mencakup tiga pilar utama:
- Memperkuat Pembinaan Pemuda secara Sistematis (By Design): Prestasi internasional yang diraih pemuda Landak tidak boleh dibiarkan lahir secara kebetulan (by accident). Pemkab Landak harus mengunci komitmen pembinaan berkelanjutan dengan menggandeng induk organisasi olahraga dan sains di tingkat pusat. Langkah ini penting agar struktur anggaran daerah benar-benar dialokasikan untuk menciptakan ekosistem prestasi jangka panjang.
- Advokasi Bersama Terkait Diskresi Pajak Daerah: Bersama jajaran legislatif dan asosiasi pemerintah daerah, Pemkab Landak perlu membangun daya tawar (bargaining power) ke pemerintah pusat. Tujuannya adalah mendorong adanya evaluasi atau aturan turunan dari UU HKPD yang memberikan kelonggaran bagi daerah untuk memungut pajak berbasis kearifan lokal, demi mendongkrak PAD secara mandiri.
- Replikasi Massal Inovasi Berbasis Komunitas: Keberhasilan model PLTMH Tenguwe harus dijadikan cetak biru (blueprint) pembangunan desa-desa terpencil lainnya di Landak. Kolaborasi bersama sektor swasta melalui program investasi hijau perlu dipacu untuk membuka isolasi energi dan ekonomi di akar rumput.
Kesimpulan
HUT ke-27 adalah fase transisi penting bagi Kabupaten Landak. Prestasi internasional di sektor energi dan pangan adalah modal sosial yang kuat, namun kemandirian fiskal adalah kunci keberlanjutan yang sesungguhnya. Keberhasilan Landak di masa depan akan sangat ditentukan oleh seberapa berani pemerintah daerah berinovasi di tengah ketatnya regulasi fiskal pusat, serta seberapa konsisten mereka merawat aset terbesar daerah: anak-anak mudanya. Selamat Hari Jadi ke-27, Kabupaten Landak! (KE)
*) Pemimpin Redaksi Kinerjaekselen.co
