JAKARTA, KINERJAEKSELEN.co – Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia resmi menggelar Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) 2026 di Hotel Borobudur, Jakarta. Mengusung tema besar “Ekonomi Kerakyatan untuk Indonesia Mendunia”, forum strategis ini difokuskan sebagai momentum penguatan konsolidasi internal dunia usaha sekaligus mempererat kolaborasi dengan pemerintah demi memacu pertumbuhan ekonomi nasional yang inklusif.
Ketua Umum Kadin Indonesia, Anindya Novyan Bakrie, dalam pembukaan acara menegaskan bahwa visi membawa produk domestik bersaing di panggung internasional tidak boleh melepaskan penguatan ekonomi rakyat. Menurutnya, pondasi utama daya saing global terletak pada ketangguhan sektor mikro. Kadin berkomitmen mendorong Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) agar bisa naik kelas, masuk ke dalam rantai pasok industri nasional, hingga merambah pasar global.
“Model pengembangan ekonomi yang kami dorong bersifat integratif, yakni menghubungkan para pelaku usaha dari wilayah pedesaan langsung ke sektor manufaktur. Dari sana, produk serta komponen lokal siap kita bawa ke pasar internasional,” ujar Anindya.
Langkah Nyata Lewat Delapan Pokja Strategis
Kadin memastikan bahwa komitmen ini ditindaklanjuti secara konkret melalui pembentukan delapan kelompok kerja (Pokja) strategis. Pokja-pokja ini bertugas mengawal sejumlah sektor prioritas nasional, antara lain:
- Peningkatan kapasitas pelaku usaha
- Penguatan rantai nilai dan sistem logistik
- Hilirisasi energi dan peningkatan nilai tambah produk
- Produktivitas sumber daya manusia (SDM) serta adopsi teknologi modern
- Ketahanan ekonomi dan industri pertahanan
- Diplomasi ekonomi serta implementasi perjanjian perdagangan
- Penguatan kelembagaan organisasi Kadin di tingkat daerah
- Kedaulatan serta ketahanan pangan nasional
Guna menjamin efektivitas program, Kadin akan melakukan evaluasi berkala setiap tiga bulan sekali agar rekomendasi yang dihasilkan matang, terukur, dan berdampak langsung pada iklim bisnis.
Konsolidasi Masif dan Optimalisasi Potensi Ekonomi
Ketua Penyelenggara Rapimnas Kadin Indonesia 2026, Erwin Aksa, melaporkan bahwa agenda tahunan ini dihadiri oleh 891 peserta yang merupakan perwakilan Kadin provinsi serta berbagai asosiasi usaha dari seluruh Indonesia. Selain menjadi wadah evaluasi kinerja organisasi sepanjang tahun 2026, forum ini menjadi landasan penyusunan arah kerja strategis untuk tahun 2027. Persiapan substansi forum sendiri telah digodok matang melalui 12 rapat koordinasi nasional serta rapat pleno serentak di 38 provinsi.
Di sisi lain, Ketua Dewan Penasihat Kadin Indonesia, Hasyim Djojohadikusumo, menyoroti tantangan makro terkait pendataan ekonomi nasional. Mengacu pada data Bank Dunia, Hasyim memaparkan adanya sekitar 35 hingga 40 persen aktivitas ekonomi di Indonesia yang sejauh ini belum tercatat secara resmi.
Kondisi ini berimplikasi pada rendahnya rasio penerimaan negara terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Kadin mendorong adanya perbaikan tata kelola data ekonomi guna mengoptimalkan pendapatan negara, yang pada akhirnya dapat dialokasikan untuk percepatan pembangunan nasional.
Membangun Bantalan Ekonomi dan Kemitraan Inklusif
Di tengah tingginya ketidakpastian geopolitik dan ekonomi global, Rapimnas Kadin 2026 memfokuskan rekomendasinya pada tiga pilar utama: membangun bantalan ekonomi yang kuat dalam menghadapi potensi krisis, menjamin ketersediaan pasokan bahan baku industri bagi rakyat, serta memperkuat kepastian hukum demi meningkatkan daya saing investasi di Indonesia.
Melalui penguatan koordinasi dari tingkat pusat hingga ke daerah, Kadin bertekad mempercepat pemerataan ekonomi. Peran pengurus di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota menjadi ujung tombak karena mereka memahami karakteristik industri setempat. Sinergi yang kuat antara regulasi pemerintah dan eksekusi dunia usaha diharapkan mampu melahirkan ekosistem bisnis yang sehat, berkelanjutan, dan dirasakan manfaatnya hingga ke pelosok nusantara. (CEO/andif)
