Bagian Kedua
Oleh: Syarifudin Hafid (Ketua DPD HNSI Provinsi Sulawesi Tengah & Wakil Ketua II DPRD Provinsi Sulawesi Tengah)
Sulawesi Tengah dianugerahi garis pantai sepanjang lebih dari 6.000 kilometer dengan potensi perikanan tangkap yang luar biasa melimpah. Wilayah laut kita, yang berada di bawah pengelolaan Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) 713, 714, dan 715, merupakan salah satu lumbung pangan laut terbesar nasional.
Namun, kekayaan maritim yang masif ini masih menyisakan satu pekerjaan rumah struktural yang belum sepenuhnya tuntas: bagaimana mengonversi potensi makro tersebut menjadi kesejahteraan riil bagi para nelayan tradisional di pesisir Sulteng.
Hingga saat ini, sebagian besar nelayan kita masih terjebak dalam siklus kemiskinan musiman akibat keterbatasan alat tangkap, tata kelola logistik yang belum efisien, serta kuatnya cengkeraman sistem tengkulak. Menjawab tantangan ini, kita tidak bisa lagi mengandalkan pendekatan konvensional berupa bantuan karitatif yang bersifat jangka pendek. Diperlukan sebuah arsitektur kebijakan yang taktis, integratif, dan visioner untuk mendongkrak marwah ekonomi masyarakat pesisir.
Pilar Pertama: Modernisasi Alat Tangkap dan Keselamatan
Langkah awal yang krusial adalah melakukan transformasi teknologi. Nelayan Sulteng harus dibantu untuk bermigrasi dari metode tradisional menuju modernisasi armada tangkap. Ketersediaan kapal berukuran di atas 10 GT yang dilengkapi dengan teknologi navigasi modern, alat pendeteksi ikan (fish finder), dan fasilitas penyimpanan dingin (cold storage) di atas kapal adalah mutlak.
Modernisasi ini bukan sekadar urusan meningkatkan volume tangkapan, melainkan juga tentang memperluas daya jelajah operasional nelayan secara aman. Dengan alat yang memadai, nelayan tidak lagi hanya menjadi penonton di lautnya sendiri saat korporasi besar mengeruk isi samudra kita.
Pilar Kedua: Hilirisasi Industri Perikanan Domestik
Menjual ikan dalam bentuk mentah (raw material) ke luar daerah hanya akan memindahkan nilai tambah ekonomi ke tempat lain. Sulteng harus berani membangun ekosistem hilirisasi perikanan di tanah sendiri. Keberadaan industri pengolahan produk perikanan skala menengah di wilayah pesisir strategis—seperti di Banggai bersaudara, Parigi Moutong, hingga Tolitoli—harus dipacu.
Hilirisasi ini memiliki efek pengganda (multiplier effect) yang sangat tinggi. Produk turunan seperti ikan olahan, tepung ikan, hingga produk siap saji bermutu ekspor akan menciptakan lapangan kerja baru bagi keluarga nelayan, menstabilkan harga saat musim panen melimpah, dan memastikan serapan pasar lokal berjalan optimal.
Pilar Ketiga: Reformasi Tata Niaga dan Korporatisasi Nelayan
Memutus rantai ketergantungan nelayan terhadap sistem tengkulak memerlukan kehadiran lembaga keuangan dan tata niaga yang sehat. Koperasi nelayan harus direvitalisasi bukan hanya sebagai entitas simpan-pinjam, melainkan sebagai korporasi nelayan yang mengelola hulu hingga hilir aktivitas bisnis mereka.
Melalui koperasi yang kuat, pasokan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi untuk nelayan dapat dikelola secara transparan dan tepat sasaran. Di sisi hilir, koperasi bertindak sebagai agregator yang langsung menghubungkan hasil tangkapan nelayan dengan industri besar maupun pasar ekspor. Langkah ini secara taktis akan mengikis margin keuntungan yang selama ini dinikmati oleh para pemburu rente, dan mengembalikannya ke kantong para nelayan.
Catatan Penutup
Mensejahterakan nelayan Sulawesi Tengah adalah tentang menegakkan kedaulatan ekonomi di wilayah pesisir kita. Dengan memadukan modernisasi teknologi, hilirisasi industri, dan penguatan kelembagaan tata niaga, kita sedang membangun pondasi ekonomi maritim yang tangguh. Saatnya memastikan bahwa setiap tetes keringat nelayan Sulteng di tengah ombak samudra terbayar dengan kesejahteraan yang layak dan berkelanjutan di daratan.
