Oleh: Syarifudin Hafid (Ketua DPD HNSI Provinsi Sulawesi Tengah & Wakil Ketua II DPRD Provinsi Sulawesi Tengah)
Sulawesi Tengah (Sulteng) dianugerahi bentang perairan maritim yang maha luas dengan garis pantai lebih dari 4.000 kilometer serta kekayaan keanekaragaman hayati laut yang melimpah. Dari Teluk Tomini, Teluk Tolo, hingga Laut Sulawesi, wilayah ini menyimpan potensi perikanan tangkap yang sangat masif, di mana produksi perikanan tangkapnya saja mampu menembus angka lebih dari 132.000 ton per tahun. Namun, di balik angka-angka statistik yang impresif tersebut, terdapat paradoks ekonomi kelautan yang belum sepenuhnya terselesaikan: kesejahteraan nelayan sebagai produsen utama protein bangsa masih tertinggal.
Kita tidak boleh lagi mendekati pembangunan pesisir “Bumi Sulteng” dengan cara-cara konvensional atau sekadar bantuan stimulan yang bersifat reaktif. Diperlukan sebuah lompatan kebijakan yang masif, integratif, dan terukur untuk menempatkan kesejahteraan nelayan sebagai pilar utama ketahanan pangan nasional secara berkelanjutan. Ketika kehidupan nelayan tegak secara ekonomi, fondasi ketahanan pangan daerah dan kedaulatan gizi nasional secara otomatis akan ikut menguat.
Mengapa Nelayan Adalah Kunci Ketahanan Pangan?
Ketahanan pangan berkelanjutan tidak hanya berbicara tentang pemenuhan sektor agraria (padi, jagung, dan kedelai), melainkan juga pasokan protein hewani yang merata dan terjangkau. Ikan adalah sumber protein berkualitas tinggi yang sangat krusial dalam memerangi stunting dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) di Sulawesi Tengah.
Nelayan adalah aktor garis depan yang memastikan rantai pasok protein ini tidak terputus. Namun, jika biaya operasional melaut (seperti BBM) terus melambung tinggi tanpa diimbangi oleh harga jual tangkapan yang adil, nelayan akan terjebak dalam kemiskinan struktural. Ketidakpastian ekonomi ini lambat laun akan menurunkan intensitas produksi melaut, yang secara langsung mengancam ketersediaan suplai pangan di pasar lokal maupun domestik. Oleh karena itu, menyejahterakan nelayan adalah langkah preventif sekaligus taktis dalam menjaga stabilitas pasokan pangan.
Tiga Strategi Integratif untuk Kesejahteraan Nelayan Sulteng
Guna mewujudkan lompatan besar yang membebaskan nelayan dari bayang-bayang ketertinggalan ekonomi, HNSI Sulawesi Tengah mendorong tiga strategi integratif berbasis ekonomi biru (blue economy):
- Transformasi Tata Niaga dan Pembenahan Rantai Pasar Kelautan
Masalah klasik yang dihadapi nelayan di daerah pesisir terpencil—mulai dari Morowali, Banggai, hingga Tolitoli—adalah ketergantungan pada rantai tengkulak yang panjang. Ke depan, tata niaga pasar kelautan harus dibenahi agar nilai ekonomi langsung jatuh secara adil ke tangan nelayan. Penguatan koperasi nelayan yang dikelola secara profesional harus dioptimalkan untuk memotong rantai distribusi yang merugikan tersebut, sehingga nelayan mendapatkan harga jual terbaik dan konsumen memperoleh harga beli yang rasional.
- Modernisasi Sektor Perikanan Tangkap dan Infrastruktur Hilir
Nelayan Sulteng harus mampu berdiri sejajar, bahkan melampaui provinsi-provinsi tetangga. Hal ini menuntut adanya modernisasi alat tangkap, peningkatan kapasitas armada kapal agar mampu menjangkau wilayah ZEE, serta pembangunan infrastruktur hilir seperti cold storage (gudang beku) di sentra-sentra pendaratan ikan. Fasilitas pendingin yang memadai menjamin kualitas komoditas ikan tetap prima, meminimalisir risiko kerugian pasca-panen (post-harvest losses), dan menstabilkan harga saat musim panen raya.
- Advokasi Hukum, Perlindungan Sosial, dan Akses Modal
Nelayan adalah profesi dengan risiko tinggi (high risk) yang sangat bergantung pada faktor cuaca dan perubahan iklim. HNSI berkomitmen penuh untuk hadir sebagai rumah besar nonpolitik yang berfokus memberikan advokasi hukum, memastikan perluasan cakupan asuransi nelayan, serta memfasilitasi akses permodalan usaha yang mudah dan terjangkau bagi kelompok nelayan skala kecil.
Menuju Masa Depan Maritim yang Berkeadilan
Upaya besar ini tentu tidak bisa dijalankan secara parsial. Dibutuhkan sinergi yang kokoh antara legislatif, eksekutif melalui Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP), lembaga pendidikan, serta seluruh pemangku kepentingan kelautan.
Membangun maritim Sulawesi Tengah berarti membangun manusianya—yakni para nelayan kita. Dengan memberikan proteksi, teknologi, dan pasar yang berkeadilan, kita tidak sekadar meningkatkan taraf hidup ribuan keluarga pesisir. Lebih luas dari itu, kita sedang menegakkan pilar fundamental ketahanan pangan bangsa, demi mewujudkan Indonesia yang mandiri, berdaulat, dan sejahtera dari lautnya.
Kesimpulan
Menjadikan Sulawesi Tengah sebagai lumbung pangan berbasis maritim membutuhkan keberpihakan nyata terhadap nelayan. Dengan memastikan mereka mendapatkan akses teknologi, modal, pasar yang adil, serta perlindungan hukum, kita tidak hanya menyejahterakan ribuan keluarga pesisir. Lebih dari itu, kita sedang mengamankan pasokan pangan dan gizi bangsa demi masa depan yang lebih kuat.
