Oleh Achmad Nur Hidayat Ekonom dan Pakar Kebijakan Publik UPN Veteran Jakarta
Apa yang terjadi ketika seorang dokter lebih sibuk membantah keluhan pasien daripada mencari penyebab penyakitnya?
Pasien mungkin diyakinkan bahwa rumah sakit memiliki fasilitas terbaik, tenaga medis bekerja keras, dan seluruh prosedur telah dijalankan.
Tetapi apabila penyakitnya tidak kunjung sembuh, semua penjelasan itu kehilangan makna.
Analogi tersebut menggambarkan persoalan yang mulai terlihat dalam respons pemerintah Indonesia terhadap kritik publik.
Ketika Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dipersoalkan karena keamanan pangan dan pembiayaannya, pemerintah melakukan penyesuaian anggaran dan pengawasan, tetapi belum menjawab seluruh tuntutan evaluasi mendasar.
Ketika Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes) menghadapi ketidakjelasan operasional, pembangunan gerai dan penyiapan tenaga pengelola terus dipercepat.
Ketika kebakaran hutan meluas, pemerintah menekankan pengerahan petugas di tengah meningkatnya korban paparan asap.
Bahkan ketika lembaga indeks global MSCI memperingatkan masalah integritas pasar modal Indonesia, respons politik yang menonjol justru bernada perlawanan terhadap tekanan asing.
Pertanyaannya bukan apakah pemerintah telah bekerja.
Tentu berbagai tindakan telah dilakukan.
Pertanyaan yang jauh lebih penting adalah apakah pemerintah bersedia mengakui bahwa sebagian rancangan kebijakannya perlu dikoreksi secara mendasar.
Ada perbedaan besar antara pemerintah yang cepat bereaksi terhadap kritik dan pemerintah yang benar-benar belajar dari kritik.
Yang pertama berusaha meredakan tekanan.
Yang kedua berusaha menghilangkan penyebab tekanan.
Memangkas Anggaran MBG, tetapi Apakah Masalahnya Selesai?
Perjalanan anggaran MBG memperlihatkan dilema tersebut.
Dalam APBN 2026, pemerintah semula mengalokasikan Rp335 triliun untuk program ini.
Dalam penyusunan APBN 2027, alokasi melalui Badan Gizi Nasional direncanakan sekitar Rp240,2 triliun, dengan komponen MBG sebesar Rp232,5 triliun.
Penurunan dibandingkan pagu awal 2026 sering dipandang sebagai bukti penyesuaian.
Padahal, penurunan nominal tidak otomatis menjawab persoalan desain program.
Terlebih, pagu pelaksanaan 2026 sendiri telah mengalami penyesuaian sehingga membandingkan angka awal dengan angka tahun berikutnya tanpa melihat basis anggarannya dapat menghasilkan kesimpulan keliru.
Persoalan terpenting justru menyangkut keamanan pangan, efektivitas pengawasan, dan kualitas pelayanan.
Pada September 2026, Koalisi Selamatkan Pendidikan Indonesia dan MBG Watch menyampaikan somasi kepada pemerintah.
Mereka mencatat lebih dari 43.000 anak terdampak dugaan keracunan hingga akhir Agustus dan mendesak moratorium perluasan program sampai evaluasi menyeluruh dilaksanakan.
Pemerintah memang tidak sepenuhnya menutup mata.
Badan Gizi Nasional pada 7 September mengumumkan penutupan sementara 1.999 dapur yang belum mendaftarkan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi.
Tindakan tersebut merupakan koreksi yang patut dicatat.
Namun, koreksi operasional berbeda dengan pemeriksaan menyeluruh terhadap sistem pengadaan, insentif penyedia makanan, tanggung jawab pengawasan, dan mekanisme perlindungan korban.
Bayangkan sebuah perusahaan transportasi mengalami kecelakaan berulang akibat dugaan masalah keselamatan armada.
Manajemen kemudian mengurangi jumlah perjalanan dan menghentikan sementara kendaraan yang belum memenuhi persyaratan.
Itu langkah awal yang benar.
Tetapi apabila persoalan terdapat pada budaya keselamatan, sistem pemeliharaan, dan pengawasan perusahaan, mengurangi perjalanan saja tidak menyelesaikan akar masalah.
Demikian pula MBG.
Mengurangi anggaran atau menutup dapur bermasalah belum cukup untuk memastikan program menjadi aman dan efektif.
Moratorium perluasan, yang berbeda dari penghentian seluruh layanan, seharusnya dipertimbangkan berdasarkan hasil audit independen, terutama ketika keselamatan penerima manfaat dipertaruhkan.
Pemerintah juga perlu menunjukkan apakah tindakan korektif benar-benar menurunkan kejadian keracunan, bukan hanya memperbanyak sertifikat.
Kesetiaan kepada program tidak boleh lebih tinggi daripada tanggung jawab terhadap keselamatan anak-anak yang menjadi penerimanya.
Kopdes: Manajer Disiapkan, Pasarnya Belum Jelas
Persoalan serupa terlihat dalam Koperasi Desa Merah Putih.
Pemerintah menempatkan koperasi sebagai mesin ekonomi desa dan instrumen penciptaan lapangan kerja.
Tetapi urutan pelaksanaannya mengundang pertanyaan.
Hingga pertengahan Oktober 2026, sebanyak 83.363 koperasi telah berbadan hukum.
Per 20 Oktober, sebanyak 28.662 bangunan telah selesai, tetapi baru 10.070 koperasi yang dinyatakan siap beroperasi penuh.
Nilai transaksi yang tercatat di Simkopdes sekitar Rp348,95 miliar.
Angka tersebut menunjukkan adanya kegiatan ekonomi nyata.
Namun, ia juga memperlihatkan jarak yang masih lebar antara keberhasilan administratif, kesiapan fisik, dan kemampuan menjalankan usaha.
Ironi bertambah ketika calon pengelola koperasi sebelumnya diwajibkan menjalani pelatihan bernuansa militer.
Setelah muncul laporan lima peserta meninggal dunia, pemerintah mengevaluasi dan mengubah format pelatihan menjadi lebih berorientasi bela negara dan manajerial.
Koreksi itu penting.
Tetapi pertanyaan ekonominya tidak boleh berhenti pada format pelatihan.
Mengapa kemampuan menjalankan koperasi sejak awal tidak ditempatkan sebagai kebutuhan utama?
Manajer koperasi memerlukan pengetahuan mengenai arus kas, manajemen persediaan, permintaan lokal, rantai pasok, pemasaran, dan risiko kredit.
Kedisiplinan dapat membantu organisasi.
Namun, disiplin tidak dapat menggantikan kelayakan bisnis.
Masalah penempatan juga sempat menimbulkan ketidakpastian.
BBC News Indonesia melaporkan pada September bahwa sejumlah calon manajer telah meninggalkan pekerjaan sebelumnya tetapi belum mendapatkan kepastian lokasi penugasan dan penghasilan.
Pemerintah kemudian menyatakan penempatan mulai berjalan, termasuk pada koperasi yang disiapkan beroperasi pada Oktober.
Artinya, tidak tepat menyebut seluruh manajer masih menganggur.
Namun, persoalan awal tersebut tetap memperlihatkan lemahnya sinkronisasi antara rekrutmen, pelatihan, kesiapan gerai, dan operasional usaha.
Analogi paling sederhana adalah membangun restoran, merekrut serta melatih manajernya, kemudian baru mencari tahu siapa pemasok bahan makanan, siapa calon pelanggan, dan bagaimana restoran memperoleh keuntungan.
Negara mungkin berhasil menciptakan bangunan, seragam, dan kontrak kerja.
Tetapi itu belum tentu sama dengan menciptakan pekerjaan produktif yang berkelanjutan.
Apalagi pembiayaan pembangunan Kopdes melibatkan pinjaman perbankan yang pembayarannya berkaitan dengan Dana Desa dan transfer kepada daerah.
Apabila usaha tidak menghasilkan arus kas memadai, risiko ekonominya tidak berhenti pada pengelola koperasi.
Lapangan pekerjaan tidak lahir dari surat keputusan pengangkatan.
Lapangan pekerjaan yang berkelanjutan lahir dari kegiatan usaha yang menghasilkan nilai tambah.
Ketika Asap Karhutla Membantah Narasi Keberhasilan
Kelemahan respons pemerintah menjadi lebih serius ketika menyangkut keselamatan publik akibat bencana.
Indonesia kembali menghadapi kebakaran hutan dan lahan besar sepanjang 2026.
Ombudsman RI mencatat luas karhutla Januari hingga Juni mencapai 107.465 hektare, meningkat sekitar 366 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Hingga akhir Agustus 2026, sekitar 4,2 juta penduduk dilaporkan terdampak paparan asap.
Di Kalimantan Tengah, jumlah kasus infeksi saluran pernapasan akut dalam salah satu periode pengamatan meningkat dari 402 menjadi 716 dalam sepekan.
Pemerintah tentu tidak berdiam diri.
Operasi pemadaman darat, modifikasi cuaca, pengerahan helikopter, dan penindakan terhadap pelanggaran telah dilakukan.
Kementerian Kehutanan juga membantah anggapan bahwa pemerintah tidak bekerja.
Namun, ukuran keberhasilan penanggulangan bencana tidak seharusnya berhenti pada berapa banyak personel dikerahkan atau berapa pesawat melakukan pemadaman.
Ukuran sesungguhnya adalah berapa luas kebakaran yang berhasil dicegah, seberapa cepat titik api dikendalikan, dan berapa banyak masyarakat yang terlindungi dari paparan asap.
Petugas pemadam kebakaran yang datang dengan sepuluh mobil memang menunjukkan kesungguhan.
Tetapi apabila kebakaran berulang setiap tahun di tempat yang sama, masyarakat berhak mempertanyakan mengapa sistem pencegahan belum bekerja lebih baik.
Membela kerja keras petugas lapangan tidak sama dengan membuktikan bahwa seluruh kebijakan pencegahan telah efektif.
Justru pemerintah yang menghargai petugas harus berani mengevaluasi sistem agar mereka tidak terus-menerus menghadapi kebakaran yang semestinya dapat dicegah.
Bakom Hampir Dua Kali BNPB: Ketika Citra Lebih Mahal daripada Kesiapsiagaan?
Pertanyaan tentang prioritas pemerintah semakin tajam ketika melihat anggaran komunikasi dan kebencanaan.
Usulan anggaran Badan Komunikasi Pemerintah atau Bakom untuk 2027 dilaporkan mencapai Rp1,954 triliun, meningkat sangat besar dibandingkan anggaran sekitar Rp22 miliar pada 2026.
Sementara itu, pagu dasar Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang disetujui dalam pembahasan anggaran 2027 sebesar Rp1,003 triliun.
Setelah tambahan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi sekitar Rp126 miliar, totalnya menjadi kurang lebih Rp1,129 triliun.
Dengan demikian, anggaran Bakom yang dilaporkan hampir 1,95 kali pagu dasar BNPB, atau sekitar 1,73 kali apabila tambahan rehabilitasi dimasukkan.
Memang, perbandingan tersebut tidak menggambarkan seluruh dana kebencanaan nasional.
Pemerintah juga memiliki dana cadangan bencana di luar pagu kelembagaan BNPB.
Kedua institusi pun menjalankan fungsi berbeda.
Namun, angka itu tetap layak menjadi bahan pemeriksaan terhadap prioritas negara.
Indonesia berada dalam kawasan rawan gempa, tsunami, letusan gunung api, banjir, longsor, dan kebakaran hutan.
Kesiapsiagaan bencana bukan pengeluaran tambahan yang dapat dipenuhi hanya setelah keadaan darurat terjadi.
Bayangkan sebuah keluarga tinggal di rumah yang rawan kebakaran.
Mereka mengalokasikan hampir dua kali biaya pembelian perlengkapan keselamatan untuk membayar seseorang yang bertugas menjelaskan kepada tetangga bahwa rumah tersebut sebenarnya aman.
Komunikasi tentu penting.
Tetapi penjelasan terbaik mengenai keamanan rumah adalah tersedianya sistem pencegahan kebakaran yang benar-benar berfungsi.
Pemerintah memerlukan komunikasi publik yang kuat, terutama ketika informasi keliru beredar.
Namun, anggaran komunikasi harus dipertanggungjawabkan sebagai sarana transparansi dan pelayanan informasi, bukan sekadar instrumen pembentukan persepsi positif.
Kepercayaan publik tidak dapat dibeli dengan anggaran komunikasi apabila pengalaman masyarakat sehari-hari justru bertentangan dengan pesan yang disampaikan pemerintah.
MSCI dan Patriotisme yang Salah Alamat
Kecenderungan mengutamakan pembelaan narasi juga tampak dalam respons politik terhadap peringatan MSCI.
Pada 15 Oktober 2026, MSCI membuka konsultasi mengenai kemungkinan penurunan status pasar saham Indonesia dari Emerging Market menjadi Standalone Market.
Keputusan akhir dijadwalkan paling lambat 30 Juni 2027.
Persoalannya bukan sekadar sentimen asing terhadap Indonesia.
MSCI secara spesifik menyoroti transparansi kepemilikan saham, dugaan perdagangan terkoordinasi, konsentrasi kepemilikan, dan bukti penegakan aturan yang dinilai belum memadai.
Peringatan tersebut berpotensi memengaruhi keputusan investasi global, terutama dana yang mengikuti indeks pasar berkembang.
Namun, Presiden Prabowo merespons dengan menyatakan bahwa bangsa Indonesia tidak takut dan tidak akan tunduk terhadap intimidasi.
Pesan kedaulatan nasional tentu memiliki tempat dalam hubungan internasional.
Tidak ada negara yang harus menerima semua penilaian lembaga asing tanpa pemeriksaan kritis.
Tetapi persoalan keterbukaan pasar modal tidak dapat diselesaikan melalui keberanian retoris.
Ibarat sebuah perusahaan menerima temuan audit mengenai laporan keuangannya.
Direksi boleh menolak sebagian kesimpulan auditor.
Namun, investor tidak akan kembali percaya hanya karena direksi menyatakan perusahaan tersebut patriotis dan tidak mau ditekan.
Investor membutuhkan laporan yang transparan, pengawasan efektif, serta bukti bahwa praktik bermasalah ditangani.
Perlu diakui bahwa Otoritas Jasa Keuangan telah merespons melalui agenda reformasi, termasuk peningkatan persyaratan free float menuju 15 persen, keterbukaan kepemilikan saham di atas 1 persen, dan penguatan penegakan hukum.
Langkah konkret tersebut justru lebih relevan daripada retorika perlawanan.
Persoalannya sekarang adalah apakah implementasinya cukup kuat untuk mengembalikan kepercayaan pasar.
Patriotisme ekonomi seharusnya dibuktikan dengan melindungi reputasi pasar keuangan Indonesia melalui tata kelola yang bersih, bukan dengan menganggap setiap kritik eksternal sebagai ancaman terhadap kedaulatan.
Negara Memerlukan Keberanian Mengakui Kesalahan
Rangkaian persoalan MBG, Kopdes, karhutla, anggaran Bakom, dan MSCI memperlihatkan satu pertanyaan besar tentang kualitas pemerintahan: apakah pemerintah sedang membangun sistem yang mampu mengoreksi kesalahannya sendiri?
Tidak adil menyatakan seluruh respons pemerintah hanya berupa penyangkalan.
Ada dapur MBG yang dihentikan, format pelatihan Kopdes yang diperbaiki, operasi karhutla yang diperkuat, serta reformasi pasar modal yang sedang dijalankan.
Namun, keberadaan koreksi teknis belum otomatis membuktikan kesiapan pemerintah untuk mempertanyakan asumsi dasar suatu kebijakan.
Dalam ekonomi publik, keadaan semacam ini dapat berkaitan dengan sunk cost fallacy, kecenderungan mempertahankan keputusan karena terlalu banyak sumber daya, reputasi, atau komitmen politik telah ditanamkan sebelumnya.
Semakin besar program dijanjikan, semakin sulit pemerintah mengakui perlunya perubahan arah.
Evaluasi kemudian berisiko berubah menjadi upaya membuktikan janji awal tetap benar, bukan pengujian apakah janji tersebut masih merupakan pilihan terbaik.
Padahal biaya mempertahankan kebijakan yang keliru dapat jauh lebih besar daripada biaya politik untuk mengakuinya.
Pemerintah membutuhkan mekanisme evaluasi independen yang mampu merekomendasikan kelanjutan, perubahan desain, pembatasan, atau penghentian program berdasarkan bukti.
Setiap program besar harus memiliki indikator keberhasilan yang jelas, laporan biaya kesempatan fiskal, serta pertanggungjawaban terbuka ketika hasil tidak sesuai target.
Demokrasi tidak mengharuskan pemerintah selalu menyetujui kritik.
Namun, demokrasi menuntut pemerintah menjawab kritik dengan data, alasan yang dapat diuji, dan kesediaan memperbaiki kebijakan.
Pada akhirnya, rakyat tidak meminta pemerintah yang tidak pernah salah.
Pemerintahan sebesar dan serumit Indonesia pasti menghadapi kesalahan perencanaan, keterbatasan pelaksanaan, serta kejadian di luar perkiraan.
Yang dibutuhkan rakyat adalah pemerintah yang tidak menjadikan pengakuan kesalahan sebagai ancaman terhadap wibawanya.
Negara yang kuat bukan negara yang paling keras membantah kritik, melainkan negara yang paling cepat belajar darinya.
Sebab, ketika pemerintah lebih sibuk menjaga citra daripada memperbaiki kenyataan, anggaran publik dapat berubah menjadi biaya mempertahankan narasi kekuasaan.
Dan ketika hal itu terjadi, rakyat harus membayar dua kali: pertama melalui pajak yang membiayai kebijakan bermasalah, kemudian melalui hilangnya pelayanan, keselamatan, dan kesempatan ekonomi yang seharusnya mereka terima.
Patriotisme tertinggi pemerintah bukanlah mempertahankan setiap keputusan atas nama negara, melainkan berani mengubah keputusan ketika terbukti tidak lagi melayani kepentingan rakyat.
