Pemerintah kembali harus menyuntikkan Rp20 triliun untuk menjaga keuangan BPJS Kesehatan.
Pertanyaannya, apakah negara sedang menyelamatkan jutaan pasien dari ancaman terganggunya pelayanan kesehatan, atau justru sedang menunda penyelesaian persoalan pembiayaan yang telah berlangsung bertahun-tahun?
Pertanyaan ini menjadi penting karena uang Rp20 triliun bukan jumlah kecil.
Dana tersebut berasal dari APBN, yang pada akhirnya ditopang oleh penerimaan negara, termasuk pajak yang dibayarkan masyarakat.
Ironisnya, ketika pemerintah harus menambah puluhan triliun rupiah agar pembayaran klaim rumah sakit tetap berjalan, persoalan mendasar mengenai kecukupan iuran, efektivitas belanja kesehatan, dan pengendalian biaya pelayanan belum memperoleh penyelesaian yang memadai.
Pada 28 September 2026, pemerintah mengumumkan tambahan dana Rp20 triliun bagi BPJS Kesehatan.
Bantuan tersebut diatur melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73 Tahun 2026.
Sebanyak Rp10 triliun telah disalurkan pada Oktober dan, menurut keterangan BPJS Kesehatan pada 5 November, seluruhnya terserap untuk pembayaran klaim fasilitas kesehatan per 28 Oktober.
Sebanyak Rp10 triliun berikutnya direncanakan disalurkan pada November.
Ini memperlihatkan bahwa kebutuhan pembiayaan JKN bukan lagi persoalan yang dapat diabaikan.
Pemerintah memang harus menjaga agar rumah sakit tetap menerima pembayaran dan pasien tidak kehilangan pelayanan.
Akan tetapi, menjadikan suntikan APBN sebagai jawaban utama setiap kali keuangan JKN tertekan berisiko menciptakan pola penyelamatan berulang.
Tesis yang perlu ditegaskan adalah bahwa JKN tidak akan sehat hanya karena pemerintah menambah uang.
JKN baru dapat berkelanjutan apabila pertumbuhan penerimaannya, efisiensi pembiayaannya, dan kualitas pelayanan kesehatannya dibenahi secara bersamaan.
Ketika Biaya Kesehatan Berlari Lebih Cepat daripada Iuran
Laporan keuangan auditan BPJS Kesehatan tahun 2025 memperlihatkan persoalan tersebut dengan jelas.
Pendapatan jasa kontrak jaminan sosial mencapai sekitar Rp176,72 triliun, sedangkan bebannya mencapai Rp193,85 triliun.
Selisih negatifnya sebesar Rp17,13 triliun, meningkat dari Rp7,66 triliun pada 2024.
Aset neto Dana Jaminan Sosial Kesehatan juga turun dari Rp48,79 triliun pada akhir 2024 menjadi sekitar Rp30,04 triliun pada akhir 2025.
Penurunan hampir Rp19 triliun dalam setahun merupakan sinyal bahwa ketahanan pembiayaan JKN semakin tertekan.
Tekanan tersebut berlanjut pada 2026.
Dalam keterangan pemerintah pada September, Direktur Utama BPJS Kesehatan Prihati Pujowaskito mengungkapkan penerimaan iuran sekitar Rp118 triliun, sementara pembayaran manfaat pelayanan kesehatan telah mencapai Rp132 triliun.
Terdapat selisih Rp14 triliun antara penerimaan iuran dan pembayaran manfaat pada periode pelaporan tersebut.
Angka ini tidak otomatis sama dengan defisit akuntansi keseluruhan, tetapi cukup menunjukkan adanya ketidakseimbangan arus kas yang membutuhkan penanganan.
Persoalannya menjadi semakin rumit ketika jumlah peserta terus bertambah.
Pada akhir 2025, peserta JKN mencapai 282,7 juta jiwa atau 98,62 persen penduduk Indonesia.
Sepanjang tahun tersebut, terdapat lebih dari 725,3 juta pemanfaatan pelayanan kesehatan.
Di satu sisi, angka ini merupakan keberhasilan perluasan perlindungan sosial.
Masyarakat yang sebelumnya kesulitan memperoleh pelayanan kini memiliki akses pembiayaan yang lebih baik.
Akan tetapi, dari perspektif ekonomi kesehatan, pertumbuhan pemanfaatan pelayanan tanpa pertumbuhan penerimaan dan efisiensi yang seimbang dapat menimbulkan tekanan berkepanjangan.
JKN menghadapi persoalan yang menyerupai sebuah bendungan.
Air terus mengalir keluar untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, sementara pasokan dari hulu tidak bertambah dengan kecepatan yang sama.
Menambahkan air dari sumber lain memang dapat menyelamatkan bendungan untuk sementara, tetapi tidak menyelesaikan persoalan apabila ketidakseimbangan aliran terus berlangsung.
Dengan demikian, akar persoalan JKN bukan semata-mata masyarakat semakin sering berobat.
Masalahnya terletak pada ketidaksesuaian antara risiko kesehatan yang ditanggung, besaran kontribusi yang diterima, serta kemampuan sistem mengendalikan biaya tanpa menurunkan mutu pelayanan.
Iuran PBI Stagnan, Biaya Kesehatan Terus Bergerak
Salah satu persoalan mendasar terletak pada besaran iuran peserta Penerima Bantuan Iuran atau PBI.
Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020, iuran PBI ditetapkan sebesar Rp42.000 per orang per bulan, dengan ketentuan berlaku sejak 1 Agustus 2019.
Dengan demikian, persoalannya bukan iuran yang tidak berubah sejak tahun 2000, melainkan besaran iuran yang tidak mengalami penyesuaian nominal sejak 2019.
Selama periode tersebut, biaya obat, alat kesehatan, tenaga medis, teknologi diagnostik, dan pengobatan penyakit kronis terus menghadapi tekanan kenaikan biaya.
Sementara kebutuhan pelayanan kesehatan semakin kompleks, kontribusi nominal pemerintah untuk setiap peserta PBI tidak mengalami penyesuaian yang sebanding.
Pada 2026, pemerintah mengalokasikan sekitar Rp47 triliun untuk membayar iuran 96,8 juta peserta PBI.
Jumlah ini merupakan bentuk nyata tanggung jawab negara terhadap kelompok miskin dan rentan.
Akan tetapi, kecukupan nilai iuran tersebut perlu dievaluasi secara aktuaria berdasarkan risiko kesehatan dan kebutuhan pelayanan, bukan semata-mata kemampuan mempertahankan angka anggaran dari tahun sebelumnya.
Di sinilah muncul dilema kebijakan.
Menaikkan iuran secara serampangan dapat membebani masyarakat, terutama pekerja informal dan kelas menengah yang kemampuan membayarnya terbatas.
Akan tetapi, membiarkan iuran tidak mencerminkan perkembangan biaya pelayanan juga dapat melemahkan keuangan program.
Pemerintah perlu membedakan secara tegas antara menaikkan kontribusi negara untuk kelompok miskin dan menaikkan iuran yang dibayarkan langsung oleh masyarakat.
Keduanya memiliki dampak distribusional yang berbeda.
Penyesuaian pembiayaan PBI dapat memperkuat perlindungan bagi masyarakat miskin apabila dilakukan melalui APBN secara terencana.
Sebaliknya, kenaikan iuran mandiri yang mengabaikan kemampuan membayar dapat mendorong peserta semakin banyak menunggak atau berhenti aktif.
Persoalan kepesertaan aktif pun tidak boleh diabaikan.
Pemerintah melaporkan sekitar 285 juta peserta JKN pada September 2026, tetapi tingkat keaktifannya baru 80,6 persen.
Ini artinya, hampir satu dari lima peserta terdaftar belum berstatus aktif.
Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa keberhasilan memperluas pendaftaran belum sepenuhnya diikuti keberhasilan menjaga keberlangsungan kepesertaan.
Akan tetapi, peserta tidak aktif juga tidak boleh serta-merta dianggap tidak disiplin.
Sebagian menghadapi penurunan pendapatan, kehilangan pekerjaan, kesulitan membayar iuran, atau perubahan status administratif.
Pemerintah perlu memahami penyebabnya sebelum menentukan kebijakan penagihan dan pengaktifan kembali.
Menyelamatkan Rumah Sakit, Jangan Membebani Pasien
Suntikan Rp20 triliun memang memiliki manfaat langsung bagi fasilitas kesehatan.
Rumah sakit membutuhkan arus kas untuk membeli obat, membayar tenaga kesehatan, memelihara peralatan, serta mempertahankan pelayanan.
Apabila pembayaran klaim terganggu, dampaknya dapat menjalar ke seluruh ekosistem kesehatan.
Rumah sakit kecil dan fasilitas kesehatan di daerah dengan kemampuan keuangan terbatas berpotensi menghadapi tekanan lebih besar dibandingkan rumah sakit yang memiliki cadangan keuangan kuat.
Pada akhirnya, pasien dapat menjadi pihak yang paling dirugikan apabila fasilitas kesehatan mulai membatasi kapasitas pelayanan akibat kesulitan pembiayaan.
Oleh karena itu, bantuan pemerintah patut dipahami sebagai langkah menjaga kesinambungan pelayanan publik.
Namun, dana tersebut harus disertai pertanggungjawaban yang dapat diukur, terutama mengenai kecepatan pembayaran klaim, penyelesaian tunggakan, dan perbaikan kualitas pelayanan.
BPJS Kesehatan juga perlu membedakan secara transparan antara klaim yang tertunda karena persoalan administratif dan tekanan arus kas.
Perbedaan ini penting agar publik tidak memperoleh kesan bahwa setiap keterlambatan pembayaran selalu disebabkan kekurangan uang.
Masalah lain adalah kecenderungan pembiayaan kesehatan terlalu terkonsentrasi pada layanan pengobatan ketika penyakit sudah berkembang.
Penyakit diabetes yang tidak terkendali, misalnya, dapat berujung pada komplikasi ginjal, jantung, atau tindakan medis mahal.
Dari perspektif ekonomi, pengendalian penyakit sejak tahap awal berpotensi menghasilkan manfaat kesehatan yang lebih baik sekaligus mengurangi beban pembiayaan jangka panjang.
Pemerintah perlu memperkuat puskesmas, skrining kesehatan, pengelolaan penyakit kronis, serta sistem rujukan yang tepat.
Akan tetapi, penghematan tidak boleh diterjemahkan menjadi penolakan pelayanan yang secara medis memang diperlukan.
Efisiensi JKN seharusnya berarti mencegah pemborosan, mengurangi pemeriksaan yang tidak diperlukan, memperbaiki pengadaan, dan menutup celah klaim tidak wajar.
Efisiensi bukan mempersulit pasien memperoleh layanan.
Pengawasan klaim perlu diperkuat melalui analisis pola pelayanan, audit berbasis risiko, dan penilaian mutu klinis.
Sistem pembayaran rumah sakit juga harus dievaluasi agar tidak menciptakan insentif terhadap tindakan medis yang tidak diperlukan maupun pengurangan pelayanan yang dibutuhkan pasien.
Reformasi Pembiayaan, Bukan Suntikan Berulang
Pemerintah harus mulai memperlakukan penyehatan JKN sebagai agenda reformasi fiskal dan kesehatan, bukan sekadar penyediaan dana tambahan ketika tekanan kas muncul.
Langkah pertama adalah menyusun peta jalan pembiayaan JKN sekurang-kurangnya lima tahun dengan proyeksi aktuaria terbuka.
Proyeksi tersebut harus memuat pertumbuhan peserta aktif, risiko penyakit, inflasi biaya medis, kebutuhan klaim, kontribusi iuran, serta skenario ketahanan dana.
Langkah kedua adalah mengevaluasi besaran PBI secara berkala dengan mempertimbangkan perkembangan biaya kesehatan dan kemampuan fiskal negara.
Penyesuaian tersebut harus ditempatkan sebagai belanja perlindungan sosial yang direncanakan, bukan sebagai alasan otomatis untuk meningkatkan beban iuran masyarakat miskin dan pekerja informal.
Langkah ketiga adalah memperbaiki kepatuhan pembayaran iuran, terutama melalui pengawasan kewajiban pemberi kerja, pembaruan data kepesertaan, dan mekanisme pembayaran yang lebih sesuai bagi pekerja berpendapatan tidak tetap.
Langkah keempat adalah mengintegrasikan reformasi pembiayaan dengan penguatan layanan primer.
Kementerian Kesehatan, BPJS Kesehatan, dan pemerintah daerah perlu memiliki indikator bersama mengenai pengendalian penyakit kronis, mutu rujukan, biaya pelayanan, serta hasil kesehatan pasien.
DPR dan Dewan Jaminan Sosial Nasional juga harus memperkuat pengawasan.
Setiap dukungan tambahan APBN perlu diikuti publikasi yang menjelaskan realisasi penggunaan dana, posisi aset neto, rasio klaim, serta proyeksi keuangan JKN tahun berikutnya.
Namun, ada satu prinsip yang tidak boleh keliru dipahami.
Keberlanjutan JKN bukan berarti program harus sepenuhnya bebas dari APBN.
Dalam sistem jaminan kesehatan sosial, pembiayaan negara bagi masyarakat miskin merupakan kewajiban perlindungan sosial, bukan tanda kegagalan.
Yang harus dihindari adalah ketergantungan pada penyelamatan anggaran yang tidak terencana akibat ketidakseimbangan pembiayaan yang terus berulang.
Pada akhirnya, ukuran keberhasilan pemerintah bukan sekadar kemampuan mengalokasikan Rp20 triliun hari ini, melainkan kemampuan memastikan bahwa tahun depan JKN memiliki pembiayaan yang lebih sehat, fasilitas kesehatan dibayar tepat waktu, dan masyarakat memperoleh pelayanan tanpa tambahan beban yang tidak semestinya.
Dana Rp20 triliun boleh menjadi oksigen darurat bagi JKN.
Akan tetapi, negara tidak boleh terus-menerus membeli oksigen tanpa mengobati penyakit yang menyebabkan sistem pembiayaannya sesak.
Pemerintah harus memperbaiki desain iuran, ketepatan subsidi, pengendalian biaya, dan akuntabilitas belanja kesehatan secara bersamaan.
Tanpa reformasi tersebut, APBN akan terus diminta menutup kesenjangan yang sama, sementara rakyat tetap menanggung risiko pelayanan yang terganggu.
JKN yang sehat bukan JKN yang paling sering disuntik dana, melainkan JKN yang mampu menjamin pelayanan bermutu, melindungi daya beli masyarakat, dan memiliki pembiayaan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.
Oleh Achmad Nur Hidayat, Ekonom dan Pakar Kebijakan Publik UPN Veteran Jakarta.
