JAKARTA, KINERJAEKSELEN.co — Upaya menjaga marwah dan integritas sistem keamanan negara menjadi sorotan utama dalam Rapat Kerja Komisi III DPR RI bersama jajaran pimpinan Polri di Kompleks Parlemen, Jakarta.
Dalam forum evaluasi tersebut, parlemen mendesak aparat penegak hukum untuk tidak ragu menerapkan pasal tindak pidana makar terhadap para pelaku dugaan penyadapan ilegal yang menyasar Presiden Prabowo Subianto.
Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, menegaskan bahwa pengusutan kasus ini merupakan ujian besar bagi akuntabilitas dan reformasi internal kepolisian. Menurutnya, penyalahgunaan wewenang dan instrumen teknologi negara oleh oknum perwira tinggi untuk memata-matai kepala negara adalah bentuk pengkhianatan konstitusi yang jauh melampaui pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).
“Komisi III DPR RI menegaskan bahwa pengusutan perkara ini jangan hanya dibatasi dan disederhanakan dengan pasal-pasal UU ITE semata. Ini bukan sekadar delik intersepsi transmisi elektronik biasa. Tindakan ini harus diusut tuntas hingga ke pasal-pasal makar,” kata Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman saat membuka rapat dengan Kapolri di kompleks Senayan, Jakarta, Kamis (12/11/2026), dikutip dari detiknews.
“Sebab, yang disasar dan dimata-matai secara ilegal adalah Kepala Negara RI, serta begitu banyak tokoh bangsa. Hampir dapat dipastikan ada target politik kotor berskala amat besar di balik operasi gelap ini,” imbuhnya.
Penguatan Tata Kelola dan Tiga Tuntutan DPR
Guna memastikan pemulihan kepercayaan publik serta menjamin tidak terulangnya penyimpangan kewenangan di tubuh institusi penegak hukum, Komisi III merumuskan tiga langkah strategis:
Penerapan Konstruksi Pasal Makar: Penyidikan harus menyentuh delik keamanan negara secara menyeluruh guna membongkar motif serta target politik di balik operasi ilegal tersebut.
Audit Forensik Independen: Seluruh infrastruktur penyadapan harus segera dihentikan penggunaannya sementara waktu dan diaudit secara total oleh lembaga independen yang kredibel.
Akuntabilitas Tanpa Pandang Bulu: Penegakan hukum wajib menjangkau seluruh rantai komando, mulai dari operator teknis di lapangan hingga aktor intelektual yang mengambil keuntungan.
Ujian Pembenahan Internal Polri
Saat ini, proses hukum tengah berjalan dengan ditetapkannya empat perwira tinggi Polri sebagai tersangka dengan peran masing-masing, yakni Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta Nasution, Irjen Pol Eko Hadi Santoso, dan Irjen Slamet Uliandi. Keempatnya diduga terlibat dalam praktik penyadapan tanpa dasar hukum yang sah serta upaya penghilangan jejak digital.
Komisi III memastikan akan terus menjalankan fungsi pengawasan secara ketat terhadap kinerja penyidikan Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto beserta jajarannya. Langkah tegas ini dinilai krusial sebagai momentum pembersihan internal demi terciptanya tata kelola institusi keamanan yang profesional, transparan, dan berintegritas tinggi.
[KE/Red]
