JAKARTA, KINERJAEKSELEN.co — Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) secara resmi membuka Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027 melalui rapat paripurna yang digelar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Selasa (10/11/2026). Pembukaan masa sidang pasca-reses ini langsung diwarnai eskalasi tensi politik tingkat tinggi menyusul menguatnya wacana penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) menuju proses pemakzulan (impeachment) terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Gelombang desakan konstitusional ini mencuat ke permukaan setelah dua lembaga peradilan tertinggi nasional menerbitkan putusan krusial terkait keabsahan dokumen persyaratan administrasi pencalonan Gibran dalam Pemilu 2024.
Landasan Yuridis dari Dua Putusan Lembaga Peradilan
Sejumlah fraksi di parlemen menegaskan bahwa wacana politik yang bergulir saat ini memiliki pijakan hukum formal yang kokoh dan bersumber langsung dari hasil peninjauan yudisial:
Putusan Mahkamah Konstitusi (MK): Melalui pertimbangan dalam Putusan Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 yang dibacakan pada 6 Oktober 2026, MK menyatakan tidak menemukan dokumen kelulusan meyakinkan berupa ijazah, sertifikat, atau diploma luar negeri milik Gibran yang setara dengan jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA) atau sederajat.
Putusan Mahkamah Agung (MA): Memperkuat temuan tersebut, pada 30 Oktober 2026, MA menerbitkan Putusan Kasasi Nomor 742 K/TUN/2026 yang secara resmi membatalkan keabsahan Surat Keterangan (Suket) Penyetaraan Pendidikan SMA milik Gibran. MA menyatakan suket tertanggal 6 Agustus 2019 itu batal demi hukum dan memerintahkan penarikan dokumen tersebut.
Secara hukum tata negara, runtuhnya keabsahan administratif tersebut dinilai oleh sejumlah pakar dan politisi senior—termasuk perwakilan dari PDI Perjuangan (PDIP) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS)—telah menggugurkan pemenuhan kualifikasi formal Gibran sebagai Wakil Presiden.
Peta Sikap Fraksi di Parlemen
Hingga pembukaan masa sidang ini, dinamika penggalangan dukungan lintas fraksi di DPR terus berjalan secara intensif untuk menentukan instrumen pengawasan yang akan digunakan:
Fraksi PDI Perjuangan (PDIP): Menilai penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) merupakan jalur konstitusional paling rasional demi kepastian hukum tata negara, serta mendesak Gibran mundur secara mandiri.
Fraksi PKS & PKB: Menyatakan tengah membangun komunikasi politik intensif dan melakukan kajian mendalam untuk menyamakan sikap terkait opsi penggunaan hak angket maupun HMP berdasarkan dasar yuridis dari MK dan MA.
Fraksi Partai Golkar: Mengonfirmasi akan mempelajari perkembangan berkas secara saksama, namun mengingatkan bahwa proses pemberhentian wakil presiden harus memenuhi pembuktian pelanggaran hukum berat sesuai konstitusi.
Fraksi Partai Gerindra: Menegaskan bahwa persoalan keabsahan surat keterangan administratif tidak serta-merta bisa langsung disamakan dengan kedudukan wapres, dan meminta seluruh pihak menghormati ruang lingkup perkara legal formal. Gerindra menjadwalkan rapat internal fraksi guna merumuskan sikap resmi organisasi.
Prosedur Konstitusional Berdasarkan UUD 1945
Pimpinan DPR RI, melalui Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, menyatakan bahwa seluruh aspirasi yang masuk dari masyarakat, organisasi sipil, maupun lintas anggota dewan akan disalurkan melalui mekanisme tata tertib parlemen yang berlaku.
Sesuai dengan ketentuan Pasal 7A dan 7B UUD 1945, proses pemakzulan tidak dapat berjalan instan. Apabila usulan HMP disetujui oleh rapat paripurna DPR, pendapat tersebut wajib dibawa terlebih dahulu ke Mahkamah Konstitusi untuk diadili dalam jangka waktu maksimal 90 hari.
Jika MK membenarkan pendapat DPR, proses akan dilanjutkan ke Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang memegang otoritas akhir untuk memutus status jabatan wakil presiden melalui sidang paripurna istimewa.
[KE/Red]
