Oleh Achmad Nur Hidayat, Ekonom dan Pakar Kebijakan Publik UPN Veteran Jakarta.
Pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden pada 12 November 2026 menyisakan pertanyaan serius.
Mengapa pejabat yang baru menjalankan tugas sekitar dua tahun berpotensi memperoleh pensiun penuh, rumah, kendaraan, pengemudi, staf, dan berbagai fasilitas lain yang dibiayai APBN?
Persoalannya bukan hak pribadi Gibran, melainkan desain negara dalam memberikan penghargaan kepada pejabat tinggi.
Apakah wajar masa pengabdian yang berbeda menghasilkan hak pensiun pokok yang sama, sementara jutaan rakyat masih berjuang memperoleh penghasilan dan perlindungan sosial yang layak?
Menurut Sekretariat Negara, Presiden Prabowo Subianto menerima surat pengunduran diri Gibran pada 12 November 2026.
Surat serupa disampaikan kepada MPR.
Peristiwa ini seharusnya menjadi momentum mengevaluasi sistem pensiun pejabat negara yang hampir setengah abad belum mengalami pembaruan mendasar.
Pensiun Penuh Tanpa Memperhitungkan Masa Jabatan
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1978, Pasal 6, menetapkan bahwa Presiden dan Wakil Presiden yang berhenti dengan hormat memperoleh pensiun sebesar 100 persen gaji pokok terakhir.
Penjelasannya bahkan menegaskan bahwa masa jabatan tidak memengaruhi besarnya pensiun.
Menurut Kementerian Sekretariat Negara, gaji pokok Wakil Presiden sebesar Rp20.160.000 per bulan, ditambah tunjangan jabatan Rp22 juta ketika aktif.
Dengan demikian, apabila pemberhentiannya memenuhi ketentuan hukum, Gibran berpotensi menerima pensiun pokok Rp20,16 juta setiap bulan atau Rp241,92 juta setahun, belum termasuk tunjangan dan fasilitas lainnya.
Jika nominal tersebut dibayarkan selama 20 tahun tanpa perubahan, nilainya mencapai Rp4,84 miliar.
Ini merupakan ilustrasi matematis, bukan estimasi kewajiban aktual negara.
Persoalan mendasarnya adalah sistem pensiun tidak membedakan pengabdian dua tahun dengan lima tahun.
Negara memberikan penghargaan berdasarkan jabatan, bukan durasi pengabdian.
Memang, Presiden dan Wakil Presiden menjalankan tanggung jawab konstitusional yang besar.
Perlindungan setelah menjabat dapat dibenarkan.
Akan tetapi, penghargaan negara tetap harus memiliki ukuran proporsionalitas dan kemampuan pembiayaan yang masuk akal.
Tagihan APBN Lebih Besar daripada Pensiun
Angka Rp20,16 juta sesungguhnya hanya sebagian kecil dari potensi keseluruhan biaya.
Pasal 7 hingga Pasal 11 UU Nomor 7 Tahun 1978 mengatur tunjangan pensiun, pembiayaan air, listrik dan telepon, perawatan kesehatan keluarga, rumah kediaman beserta perlengkapannya, kendaraan negara dengan pengemudi, serta staf pegawai negeri.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/PMK.06/2022 bahkan menetapkan standar rumah mantan Presiden dan Wakil Presiden dengan luas tanah maksimal 1.500 meter persegi di Jakarta atau kesetaraan nilainya di luar Jakarta, serta luas bangunan maksimal 1.500 meter persegi.
Ketentuan tersebut merupakan batas standar pengadaan, bukan bukti bahwa Gibran telah menerima rumah dengan ukuran tersebut.
Biaya rumah, kendaraan, pengemudi, staf, kesehatan, dan operasional jelas memiliki konsekuensi fiskal.
Sebagian merupakan pengadaan aset, sebagian lainnya pengeluaran berulang.
Namun, berapa total nilai ekonomi fasilitas yang benar-benar diberikan?
Inilah informasi yang seharusnya dibuka kepada publik.
Transparansi tidak cukup hanya menjelaskan pensiun bulanan.
Negara perlu menghitung keseluruhan biaya, termasuk kewajiban fiskal jangka panjang.
Ketika Rakyat Harus Berhemat
Badan Pusat Statistik pada 5 Agustus 2026 melaporkan bahwa penduduk miskin Indonesia masih mencapai 22,93 juta jiwa atau 8,07 persen pada Maret 2026.
Garis kemiskinan nasional tercatat Rp669.235 per kapita per bulan.
Angka tersebut memang tidak dapat dibandingkan langsung dengan standar penghasilan pejabat.
Namun, keduanya menggambarkan kesenjangan perlindungan ekonomi yang perlu diperhatikan dalam kebijakan negara.
Sementara itu, UU Nomor 17 Tahun 2025 menetapkan belanja APBN 2026 sebesar Rp3.842,73 triliun dengan defisit Rp689,15 triliun.
Dalam skala tersebut, pensiun seorang mantan Wakil Presiden tentu tidak signifikan untuk menjelaskan defisit APBN.
Namun, persoalannya bukan penghematan dari satu individu, melainkan konsistensi prinsip efisiensi dan keadilan fiskal.
Ketika pemerintah meminta kementerian menghemat anggaran, bantuan sosial diperiksa ketat, dan kebutuhan pelayanan publik harus bersaing mendapatkan pembiayaan, fasilitas mantan pejabat juga harus tunduk pada prinsip akuntabilitas yang sama.
Negara tidak seharusnya menerapkan pengawasan sangat ketat kepada penerima bantuan, tetapi tidak menyajikan perhitungan lengkap mengenai fasilitas kelompok pejabat tertinggi.
Mengoreksi Aturan, Bukan Menghapus Hak Sepihak
Hak yang telah dijamin undang-undang harus dihormati.
Reformasi tidak boleh berubah menjadi pencabutan hak seseorang tanpa dasar hukum.
Namun, DPR dan pemerintah perlu mengevaluasi UU Nomor 7 Tahun 1978.
Formula pensiun dapat dikaji agar mempertimbangkan masa pengabdian tanpa mengabaikan tanggung jawab konstitusional.
Ketentuan baru perlu berlaku prospektif dengan aturan peralihan yang jelas.
Kementerian Keuangan dan Kementerian Sekretariat Negara juga perlu memublikasikan laporan biaya lengkap fasilitas mantan pejabat, dengan tetap menjaga aspek keamanan dan privasi yang sah.
BPK harus memastikan pengeluaran tersebut tercatat, mempunyai dasar hukum, dan dapat diaudit.
Fasilitas yang berkaitan dengan keamanan negara perlu dipisahkan dari fasilitas pribadi.
Pengunduran diri Gibran bukan sekadar pergantian kekuasaan.
Peristiwa ini membuka kesempatan memperbaiki hubungan antara penghargaan terhadap jabatan dan tanggung jawab fiskal.
Negara boleh memberikan penghormatan kepada mereka yang pernah berkuasa.
Akan tetapi, penghormatan itu harus mempunyai batas, ukuran, dan pertanggungjawaban yang jelas.
Sebab uang APBN bukan milik pejabat yang sedang atau pernah berkuasa.
Uang tersebut adalah amanah rakyat yang harus dikelola untuk kepentingan publik, termasuk ketika kekuasaan telah berakhir.
